Tanganrakyat.id, Indramayu – Menjelang Pemilihan kepala daerah tahun 2020 semua partai politik menyusun strategi, seperti yang dilakukan PDI Perjuangan akan menjajaki Partai Golkar untuk bisa berkoalisi, mengingat Partai Golkar sendiri di Indramayu selama 20 tahun telah berkuasa.
Hal ini disampaikan Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono, saat kegiatan konsolidasi Partai di Anjatan Indramayu Jawa Barat.
“Kawan-kawan pengurus DPP dan DPD PDI Perjuangan Jawa Barat mencoba menjajaki koalisi dengan Golkar. Sehingga PDIP bisa menjadi wakil bupati Indramayu” tegas Ono, Sabtu (14/12).
Ono mengungkapkan, bahwa rencana akan ada koalisi dengan Golkar di Jawa Barat seperti di Kabupaten Pangandaran, dimana PDIP dan Golkar direncanakan akan berkoalisi kembali untuk menghadapi Pilkada 2020. Sehingga saat diskusi dengan Ketua DPD Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi untuk kabupaten lainnya disepakati untuk dilakukan penjajagan koalisi di Kabupaten Indramayu.
“Ini adalah jalan yang baik setelah Supendi yang notabene Bupati Indramayu sekaligus Ketua DPD Golkar Indramayu sering pula mengeluh bahwa selama menjabat sebagai Bupati sering mengalami tekanan dari seseorang yang pernah berkuasa sebelumnya, terutama berkaitan dengan kebijakan-kebijakan strategis seperti mutasi dan lainnya. Sampai-sampai Pak Supendi berniat untuk tidak maju lagi dan ingin lepas dari tekanan-tekanan itu,” papar Ono.
Ono menjelaskan, Hari Sabtu malam, 12 Oktober 2019 bertemu Pak Supendi di sebuah Hotel di Cirebon dan telah disepakati untuk dilakukan koalisi Golkar-PDIP untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati. Calon Bupatinya Pak Supendi dan Calon Wakilnya akan diambil dari Bakal Calon yang sudah terjaring di PDIP.
“Hanya saja Pak Supendi menyampaikan bahwa koalisi ini harus digagas ditingkat Propinsi dan Pusat karena bila di digagas oleh Golkar Indramayu pasti akan mendapat hambatan. Sayapun sepakat tetapi selang 2 hari Pak Supendi di OTT KPK, “ papar Ono.
Seperti diketahui KPK pada dini hari Senin (14/10/2019) telah melakukan OTT di kabupaten Indramayu dan Supendi menerima suap sebesar Rp200 juta, sementara Kepala Dinas PUPR menerima Rp350 juta, dan Kabid Jalan PUPR menerima Rp560 juta.
“Terkait Pak Supendi yang berniat ingin lepas dari tekanan, dan ingin menjadi Bupati yang merdeka, jadi bila ada opini yang berkembang di masyarakat bahwa OTT KPK Pak Supendi itu adalah sebuah jebakan maka saya agaknya bisa mempercayai, “ papar Ono.
Ono menjelaskan, ciri jebakan tersebut terlihat dari jumlah suap yang diterima bupati Supendi lebih kecil dibandingkan Kepala Dinas dan bahkan Kabid Jalan PUPR kabupaten Indramayu.
“Mestinya jatah Bupati itu lebih besar dibanding hanya seorang pejabat Dinas, Artinya ini jelas ada sesuatu yang mengarah pada semua opini itu (jebakan, red). Apalagi beliau belum lama menjabat sebagai Bupati Indramayu,”jelasnya.
Meski akhirnya tidak jadi untuk menindaklanjuti rencana koalisi itu, Ono berharap OTT Bupati Indramayu bisa menjadi hikmah buat bersih-bersih di Indramayu dari praktik korupsi.
Oleh karenanya Ono berharap kasus ini tidak berhenti di Pak Supendi saja dan bisa menjadi pintu masuk untuk mengusut tuntas segala praktik korupsi di Indramayu.
” Kita harus beri kepercayaan dan dukungan kepada KPK. Jangan sampai Pak Supendi hanya korban politik dari seseorang yang sangat berkuasa di Indramayu yang ingin terus tetap berkuasa,” tandasnya. (KkP)
Comment