Tanganrakyat.id, Banyuwangi-Pendemi virus corona atau Covid-19 menyebabkan dampak yang sangat buruk bagi perekonomian masyarakat.
Sejumlah sektor sangat merasakan dampak buruk itu. Seperti sektor pariwisata dan Industri. Bahkan, para pekerja di sektor ini terancam PHK. Akibatnya pekerja mengalami penurunan daya beli untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Pemerintah diminta mengalokasikan anggaran Negara untuk membantu para pekerja. Hal itu disampaikan Ketua Pusat Studi dan Advokasi Hak Normatif Pekerja (PUSAKA), Muhammad Helmi Rosyadi.
Muhammad Helmi Rosyadi menuturkan, tidak hanya sektor pariwisata dan turunannya yang terdampak virus corona. Tetapi juga sektor manufaktur dan jasa lainnya yang sudah mulai terasa dampaknya.
Helmi menegaskan, di Banyuwangi sudah ada pekerja yang dirumahkan bukan karena Work From Home (WFH).
“Para Aparatur Sipil Negara (ASN) di-WFH masih memperoleh gaji. Tetapi pekerja yang dirumahkan hanya mendapatkan upah dalam persentase tertentu. Berbeda lagi dengan pekerja harian lepas yang memang hitungan upahnya berdasarkan kehadirannya bekerja, tentunya tidak mendapatkan upah sama sekali,” terang Helmi, Sabtu (5/4/2020).
Lebih lanjut, pekerja formal, khususnya yang padat karya, yang tidak bisa bekerja dari rumah pun berpotensi besar ter-PHK .
Dalam perjalanan mereka ke tempat kerja yang kerap kali tidak mengindahkan social distancing dan kurangnya perhatian untuk menggunakan alat pelindung diri (APD), berpotensi terpapar virus corona.
Tidak hanya pekerja formal, menurutnya, pekerja informal pun merasakan dampak adanya Covid-19 ini.
Kondisi pekerja informal ini sangat rentan terdampak, baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi. Pekerja informal rentan terkena Covid-19. Karena memang dalam pekerjaan kesehariannya, mereka langsung kontak dengan para konsumennya dan tidak menggunakan APD. Karena harga APD sudah mahal saat ini.
Muhammad Helmi Rosyadi menjelaskan, dengan kondisi ekonomi yang lesu saat ini, permintaan juga menurun. Sehingga barang dan jasa yang ditawarkan oleh pekerja informal turut menurun. Pendapatan pekerja informal tidak menentu dan tergantung dari permintaan konsumen & Harus ada tindakan cepat dan sistemik untuk menjawab masalah-masalah yang muncul serta mengatisipasi masalah baru yang akan muncul saat ini,” ujarnya. 5/4/2020
Untuk jangka pendek, Muhammad Helmi Rosyadi mendorong Pemerintah Banyuwangi & Kementerian Ketenagakerjaan, Kepala Daerah, pengusaha dan BPJS Ketenagakerjaan mengalokasikan dana untuk menyediakan APD untuk pekerja yang tidak bisa WFH. (Sahrul)
Comment