oleh

GIBAS: Wajibkan Semua Toko Modern Sediakan Fasilitas Untuk Produk UMKM

-Daerah, Ekbis-526 views

Tanganrakyat.id, Indramayu-Organisasi Masyarakat (OrMas) GIBAS Resort Indramayu yang melalui Wakil Ketua (Waka) I Juni Harto, Waka II Sudiro, Ketua GIBAS Sektor Indramayu kota Riyan dan, anggotanya lakukan audiensi ke Dinas Koperasi, perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Indramayu. Audiensi di Diskoperindag menyampaikan beberapa temuan aduan masyarakat dimana peran Ormas GIBAS sebagai sosial control agar tidak terjadi salah langkah atau kebijakan. Kamis, 09/07/2020.

Dalam acara tersebut Waka I GIBAS Juni Harto menyampaikan aduan, salah satunya perihal “adanya laporan dari masyarakat tentang toko-toko modern yang tidak memiliki IUTM (Ijin Usaha Toko Modern) namun tetap beroperasi”, tuturnya dalam audiensi.

Ketua GIBAS Sektor Indramayu Kota Riyan juga ikut menambahkan, bahwa seharusnya Diskoperindag juga ikut memikirkan kesejahteraan UMKM dan pasar tradisional.

masih menurutnya, “bahwa membiarkan toko modern yang berdiri dan tidak punya ijin merupakan tidak kepatuhan kepada PerDA (Peraturan Daerah), dimana temuan tersebut banyak terjadi”, tegasnya.

Kadis Diskoperindag Trisna menanggapi kedatangan GIBAS dapat membangun suatu sinergisitas yang baik dan, menjelaskan terkait beberapa toko modern yang tidak memiliki IUTM.

“Sebelum terbitnya PerDa No. 07 Tahun 2011, saat itu perijinan sempat di hentikan sehingga banyak toko-toko modern yang belum punya ijin. penghentian tersebut di lakukan untuk mengendalikan pesat pembangunan toko modern sebagai upaya melindungi pasar tradisional dan UMKM pada saat itu”, tuturnya dalam audiensi.

Masih menurutnya PerDa No.07 Tahun 2011 yaitu : “Jarak antar toko modern dengan pasar tradisional yaitu minimal 500meter dari pasar tradisional, begitupun juga jarak antara toko modern dengan toko modern lainnya minimal 500meter, guna melindungi pasar tradisional dan warung-warung kecil”.

KaBid Perdagangan Diskoperindag Heriyahya juga menambahkan untuk perijinan perpanjangan, “bahwa apabila berdiri di bawah tahun 2011 walau pun dekat dengan pasar atau anak toko modern lainnya karena belum ada perda sat itu, ada kebijaksanaan dari Pemerintah Daerah untuk boleh di lanjutkan manakala itu sudah kondusif.”

Tambahnya, kedua “apabila ada beberapa toko modern yang sudah oprasional dan belum punya ijin agar di urus perijinannya supaya segera di buatkan persetujuan komitmen untuk SIUPnya itu sendiri. apabila yang tidak punya ijin lalu kenyataan dekat dengan pasar sudah keputusannya itu harus di tutup/di relokasikan” tandasnya.

Baca juga:GIBAS Kirim Surat Ke Jokowi, Terkait Dugaan Korupsi Proyek Embarkasi Haji

Pihaknya juga menghimbau di wajibkan agar semua toko modern dapat menyediakan fasilitas etalase untuk menerima produk UMKM dan, juga sudah menegur keras untuk toko modern yang membandrol lapak UMKM di lingkungan toko modern, kalau 600 – 500 ribu wajib di turunkan lagi harganya, tutupnya. (Candra S.R)

Komentar

News Feed