Tanganrakyat.id, Indramayu-Masyarakat Desa Dadap, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu mendatangi kantor kepala Desa Dadap pada Senin (09/11/2020). Mereka datang ke kantor desa untuk mempertanyakan penggunaan dana desa.
Kelompok masyarakat yang mengatasnamakan gerakan peduli desa (Gelisa) dan gerakan masyarakat nelayan (German) Desa Dadap meminta kepada pemerintahan desa Dadap untuk transparan dalam penggunaan dana desa.
“Kami datang kesini untuk beraudiensi dengan aparat pemerintahan desa. Banyak pertanyaan dari warga soal penggunaan dana desa. Kami ingin keterbukaan soal penggunaannya,” kata Nuryanto perwakilan dari Gelisa.
Ia menilai, masyarakat berhak untuk mengetahui anggaran desa. Pasalnya, sejauh ini, masyarakat minim informasi soal program pemerintah desa terkait penggunaan dana desa dan dana bantuan lain dari pemerintah. Apalagi anggaran yang dialokasikan nilainya ratusan juta rupiah.
Hal senada juga diungkapkan oleh Kasiwan dari German Desa Dadap. Transparansi anggaran dianggap penting untuk mengetahui alur distribusi bantuan dan efektifitas penggunaan dana desa.
“Ada beberapa program yang kami nilai tidak sesuai dengan karakteristik Desa Dadap. Wilayah Desa Dadap sebagai wilayah perikanan dan kelautan, namun program dana desa, banyak yang tidak sesuai dengan karakter Desa Dadap sebagai daerah nelayan,” ujar dia.
Sementara itu, kepala Desa Dadap, Asyriqin di hadapan masyarakat mengatakan, sebenarnya pertanyaan ini sudah pernah disampaikan dan dibahas dalam audiensi yang dilakukan oleh Bapak Kasiwan Cs. Semua sudah terjawab dan diterangkan sedetail mungkin dan dihadiri oleh Tokoh Masyarakat dan Ketua RT RW se-desa Dadap. Dan program Pemberdayaan/Kewirausahaan, Program Perikanan (Pengadaan Liyer, Gerobak Pengangkut Ikan, dan Mesin Steam sudah sesuai dengan hasil Musrenbang Desa 2019.
“Program-program yang disiapkan oleh pemerintah desa tujuannya untuk pemberdayaan masyarakat, mempersiapkan serta menambah skill atau kemampuan pemuda sebelum mereka mencari pekerjaan ke kota, seperti belajar bordir, Menjahit, Bengkel Las dan pelatihan lainnya. Karena apa skill ini harus kita persiapkan? Karena Dadap sudah tidak seperti dulu lagi, pendapatan dari perikanan sudah seringkali tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan sehari-hari.” kata dia.
Namun, penjelasan dari kepala desa Dadap tersebut, dianggap belum memenuhi aspirasi warga Desa Dadap terkait transparansi dana desa. Bahkan, German dan Gelisa selain meminta transparansi dana desa juga meminta laporan pertanggungjawaban (LPJ) kepala desa Dadap tahun 2019 serta hasil musrenbang 2020.
Baca juga: Masyarakat Desa Dadap Temukan Pillbox Benteng Perlindungan Masa Jepang
Menanggapi hal tersebut, Kuwu menambahkan. “Masyarakat berhak menerima penjelasan informasi pembangunan desa dan mengawasi pelaksanaanya. Karena itu sudah diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014. Bentuk transparansi sudah kami lakukan dengan memasang Baliho APBDes Tahun 2019 di depan balaidesa, dan memberikan sosialisasi APBDes dan pembangunan desa di tahun berjalan di setiap kesempatan memberikan sambutan baik di pesta/hiburan rakyat, maupun di podium pengajian-pengajian umum di desa.
Mangga jika ingin minta SPJ, ajukan permohonan ke DPMD kabupaten setempat. Karena itu merupakan Dokumen negara.”Tegasnya (Red)
Comment