Tanganrakyat.id, Indramayu-Seorang Sebenarnya apa yang salah dari “ke-kuasa-an” ?. Mungkin jawabannya terlalu banyak dan sangat beragam. Atau kita lebih setuju dengan pendapat bahwa sebenarnya tidak ada yang salah dari kekuasaan. Permasalahannya mungkin terletak pada bagaimana cara kekuasaan itu diperoleh dan menjadi serta bagaimana kekuasaan itu bermetamorfosis dalam berpores. Lalu kenapa dalam kekuasaan hanya sedikit menyisakan “ke-arif-an” selebihnya menasbihkan kepongahan dan keangkuhan serta keserakahan.
Kekuasaan dalam persepektif kita sekarang menjadi nafsu dan sesuatu yang menakutkan bagi moralitas dan humanisme.
Seorang sahabat mendaulat, ada yang salah dari kita memaknai dan mengartikulasikan proses menjadi dan memetamorfosiskan kekuasaan itu sendiri. Seseorang begitu liar dan gigihnya menggapai untuk memiliki kekuasaan, semua cara dilakukan, tata nilai ; etika, moral, regulasi diingkari dan dikhianati bahkan dikangkangi untuk sebuah nafsu yang bernama “kekuasaan”. Tragisnya dan ironinya, dengan membusungkan dada sang pemegang kekuasaan dengan bangganya menjadi dan tercipta sebagai binatang yang bernudub. Sehingga diempan papan realitas panggung kehidupan melahirkan masyarakat yang sakit, demokrasi yang memar, lembaga-lembaga yang hipokrit dan peta politik yang tak bernoktah nyaris tanpa nilai. Mungkin kita masih merasa beruntung, ditengah hingar bingar dan badai yang mengikis nurani masih ada sebagian kita dengan terseok-seok mencoba tetap bertahan dan berjuang bahwa nilai etika dan moral serta regulasi harus tetap dijunjung tinggi dan menjadi pedoman. Tragedinya terletak pada mereka yang bertaut atas itu tersingkirkan dan terpinggirkan serta dipinggirkan.
Adalah sangat memprihatinkan dan sekaligus menyedihkan ketika kekuasaaan menghegomoni sebagai sesuatu yang absolut. Kekuasaan menjadi anti kritik dan sesungguhnya anti kritik sangat berbahaya dan meminimalisir terjadinya perubahan yang mengarah perbaikan dan mematikan proses kreatif serta mengintrodusir nilai-nilai kemanusiaan dan menistakan jati diri manusia.
Lalu kenapa kekuasaan selalu membuat kita mabuk dan seperti zat psikotropika yang membuat kita ketagihan ?. Mungkin dalam kekuasaan ada snob, dengan kekuasaan bisa terpenuhi hasrat hedonis, hasrat menindas, dan segala nafsu keserakahan manusia yang tak berbatas. Sebenarnya kita mungkin sudah berada di titik nadir dari kemanusiaan kita sendiri. Kita dibuat ngungun, gagap bahk an tak berdaya, kita seperti mengawang-awang di cakrawala dan kaki kita tidak lagi menjejak bumi. Sementara di bumi nyata, kita disibukan dengan hiruk pikuk dan hingar bingar tentang ; eksekutif/Bupat dan Gubernur yang ditangkap karena kasus korupsi, anggota legislatif/DPR RI, DPRD yang ditangkap juga karena korupsi, penangkapan teroris, perselisihan antar kelompok, radikalisme yang selalu mencemaskan dan mengancam keutuhan bangsa, isu pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui revisi undand-undangnya. Membaca dan melihat fenomena tersebut di atas, sempurna sudah keletihan kita sebagai bangsa. Kalaupun sampai dengan hari ini kita masih terhindar, tidak dihinggapi rasa ke-putus-asa-an, itu tidak lebih dari akumulasi ketidakberdayaan yang mengungkungi seluruh jati kemanusiaan dari manusia kita sendiri dan kepasrahan totalitas kemanusiaan kepada sang Khalik. Ini barangkali seperti manerisme yang sedikit nyinyir.
Sebenarnya “ke-kuasa-an” keberadaan dan kehadirannya serta eksistensinya tidak pernah salah. Karena kekuasaan hanya sekedar rumusan dan kesepakatan sosial dan terminologi tatanan kemasyarakatan serta pemenuhan hirarkis dalam rangka pencapaian tujuan. Karena dalam kekuasaan secara eksplisit dan implisit akan membagi batas fungsi dan kewenangan. Mungkin sinyelmen teman di atas menjadi benar karena yang substansial dalam kekuasaan terletak pada bagaimana proses menjadi kuasa dan mengartikulasikan kekuasaan itu sendiri. Mungkin pula kita harus membedah ulang cara berpikir kita, bahwa ada jarak yang menganga antara arti dan makna “penguasa” dan “pemimpin”. Kekuasaan seharusnya tidak melahirkan penguasa, tetapi dalam tataran konsep yang ideal seharusnya kekuasaan memproduksi kepimimpinan, yang kemudian disebut pemimpin. Karena kita tahu dan paham betul bahwa penguasa tidak identik dengan, bahkan bertolak belakang dengan apa yang disebut pemimpin. Pemimpin memiliki dan sarat dengan integritas, konsistensi terhadap tata nilai; etika, moral dan regulasi.
Pemimpin juga memiliki keluasan samudera dalam hal ke-arif-an dan ke-bajik-an. Tangguh dan berpegang teguh pada basis kebenaran formal yang hakiki. Seorang pemimpin memproses dirinya tidak dengan cara menghalalkan segala cara bahkan untuk mencapai tujuannya tidak juga dengan cara itu, dalam konsep pemimpin etika dan moral menjadi pijakan. Dalam diri seorang pemimpin selalu lahir kesadaran bahwa kepemimpinan yang dipundaknya adalah sebuah beban; pertarungan antara resiko dan tanggungjawab yang berhadapan dengan nafsu, ambisi dan penyalahgunaan.
Karena kepemimpinan adalah representasi dari mandat atau dalam bahasa religius kita disebut amanah dan dalam amanah itu sendiri ada konsekwensi logis yang kerap sering dianggap pembatas langkah dan perilaku kita. Pengabaian terhadap tata nilai; etika, moralitas, regulasi bukan simbol dan milik serta ranah pemimpin karena seorang pemimpin sadar betul bahwa ratusan ribu bahkan jutaan orang akan mendaulat dan menuntut tanggungjawabnya. Oleh karenanya pengabaian hal-hal tersebut di atas merupakan kejahatan dan pelecehan kemanusiaan yang keberadaanya tidak dapat ditolerir. Karena kekuasaan yang menghegomoni cenderung memporak porandakan tata nilai secara masif dan terstruktur dan parahnya mengaliansi manusia berdasarkan kepentingan dan hasrat kekuasaannya. Ketika itu terjadi tidak ada ruang untuk hadirnya ke-benar-an, yang ada hanya pem-benar-an. Karena dalam rangka dan demi estabilishednya, “penguasa” akan terus memelihara pola dan tautan tersebut. Sehingga dengan kasat mata dalam diri penguasa tidak ada setitik nilaipun yang layak untuk diteladani dan dicontohkan.
Barangkali ini hanya sekedar mimpi, mimpi dari tidur yang tak pernah nyenyak dan pulas, bahkan mungkin ini sekedar igauan dari ketidaknyenyakan dan ketidakpulasan dari sebuah tidur. Atau mungkin hanya sekedar halusinansi kita yang tersindrom insomnia ditengah pergulatan yang tak ada hentinya. Ditengah perjalanan panjang yang sarat kenisbian terkadang kita memerlukan hentakan kecil bahkan kita butuh cambuk untuk melecut diri kita sendiri. Kesadaran kontekstual dan struktural bahwa kita lama terbaring sakit akibat ada sesuatu yang hilang dalam diri kita yaitu integritas, kompetensi, kapabilitas dan responsibilitas.
Lalu mimpi besar dan igauan kita adalah gagasan proses pencerahan kepada masyarakat, bagaimana masyarakat terhindar dari akutisme yang bernama pragmatisme yang sekian lama ditebar oleh pusat-pusat kekuasaan, lalu bagaimana kecerdasan masyarakat terus dikelola dan ditumbuhkan sebagai kekuatan moral; dimana masyarakat dengan kecerdasannya dapat membedakan mana penguasa mana pemimpin, ketika menentukan pilihannya. Kita juga harus memproses kesadaran secara kontekstual dan kultural bahwa kita sedang dihadapkan pada proses degredasi nilai dan moral yang berjalan secara terstruktur dan masif, yang mengakibatkan kita selalu gamang dan berstandar ganda ketika kita harus dihadapkan pada pilihan-pilihan yang note bene akan menentukan wajah dan warna kehidupan kita kedepan. Kita juga harus mampu mengelola daya penolakan atas geliat hegemoni kekuasaan yang cenderung menggurita disemua sisi, bisa dielakan dan disingkirkan di perputaran otak rasionalitas kita. Karena yang harus terus diwaspadai adalah kecenderungan hegemoni kekuasaan menjadi banal dan koruptif. Ia akan melakukan apapun, menghalalkan segala cara untuk memperoleh dan mempertahankan yang namanya “kekuasaan”.
Kita mungkin perlu sedikit diingatkan terhadap bagaimana kita ingin memperoleh kekuasaan, kita juga barangkali perlu feedback akan realitas bagaimana kita menyeringai dan melepaskan nurani kemanusiaan kita sendiri demi menggapai yang namanya kekuasaan. Kita tidak pernah miris dan prihatin bahkan tak memunculkan rasa bersalah misalnya dalam konteks demokrasi, proses pencapaian kekuasaan cenderung dan terkesan transaksional, dalam pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah/gubernur dan walikota/bupati, pemilihan kuwu selalu menyeruak isu dan aroma bau busuk yang namamya politik uang. Oleh karenanya wajah demokrasi kita sarat dengan luka dan selalu memar serta lebam. Padahal demokrasi sebagai suatu pilihan sistem yang kita sepakati tidak pernah memiliki endemik yang menularkan deviasi terhadap etika dan moral, karena dalam demokrasi etika dan moral dijunjung tinggi dan menjadi pertaruhan nilai yang substansial
Kisah ini berlanjut walaupun sangat mengenaskan dan memilukan, melalui proses transaksional dan pengingkaran terhadap nilai-nilai hakiki demokrasi maka kekuasaan direngkuhnya.
Baca juga:Demokrasi Yang Memar Dan Terkapar
Lantaran gagal paham dan proses yang mendeviasi dari demokrasi itu sendiri, dimana demokrasi hanya sekedar dipahami sebagai alat mencapai kekuasaan maka demokrasi yang seharusnya proses seleksi mencari pemimpin malah justeru melahirkan penguasa. Seperti patron dan tafsir sosial, bahwa kekuasaan cenderung berperilaku koruptif dan menghalalkan segala cara dalam semua hal. Maka kitapun tidak pernah terhentak dan merasa kaget ketika media baik cetak maupun elektronik memberitakan perilaku jual beli jabatan, korupsi berjamaah yang menjerat anggota legislatif dan eksekutif dan juga yudikatif ke hotel prodeo.
Akhirnya menempatkan demokrasi dan kekuasaan yang proporsional dan mengembalikannya pada marwah dan rohnya harus menjadi pilihan kita. Kesadaran kolektif yang kontekstual harus menjadi arus utama yang bersemayam di hati nurani kita. Karena memotong vicious cyrcle dan harapan kearah lebih baik kesemuanya menjadi tanggungjawa kita bersama, sesuai dengan peran dan kiprah kita sendiri.
Indramayu, 6 April 2021
Musyaddad
Alumni FE Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran” Yogyakarta Angk. 1984
Jl. Raya Singaraja no 4/c-112 km 4 Timur Indramayu Jawa Barat.
Comment