BPD Harus Lakukan Kontrol Kinerja Kuwu

  • Bagikan
Adi Iwan Mulyawan, SH: BPD Harus Lakukan Kontrol Kinerja Kuwu (Foto: Red)

Tanganrakyat.id, Cirebon-Pelaksanaan pembangunan desa harus berdasarkan system swakelola yang melibatkan masyarakat di desa tersebut, seperti melibatkan pemuda ataupun organisasi kepemudaan, hal ini diungkapkan oleh Advokat Hukum Adi Iwan Mulyawan, SH.

“Pasalnya selain bisa melibatkan masyarakat dalam kegiatan pembangunan atau mengerjakan proyek desa disisi lain bisa menjadi solusi pemberdayaan ekonomi ditengah pandemi covid-19” ujar Adi Iwan Mulyawan, SH, Rabu (16/9/21).

Lanjut Adiwan sapaan akrabnya ditengah kondisi pandemi covid-19 seperti ini yang masih terjadi termasuk di Kabupaten Cirebon ataupun Indramayu diperlukan upaya keras pemerintah desa dalam mendorong pemulihan ekonomi masyarakat system swakelola harus terus didorong dan ditingkatkan.

Yana Sudiana. S.Sos. MM Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa, saat memberikan sambutan dalam Mudes di salahsatu desa di Kabupaten Indramayu Jawa Barat (Foto: Red)

” Hasilnya bisa lebih maksimal karena akan memicu gotong royong dan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat sekaligus menjadi solusi ditengah pandemi covid-19″ tegasnya.

Selain itu peran BPD sangat penting dan harus serta wajib melakukan pengawasan / Kontrol terhadap kinerja kuwu termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan maupun pembangunan didesa” hal ini tertuang dalam Permendagri nomer 73 tahun 2020 pasal 20 ayat 2 tentang peran BPD.

Sementara itu ditempat terpisah Yana Sudiana. S.Sos. MM Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa (TA PMD) Kementerian Desa menuturkan “Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan
secara yuridis, tugas Badan Permusyawaratan Desa.

“Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis,” terang Yana Sudiyana, Kamis (16/9/2021) saat dihubungi melalui selularnya.

Lanjut Yana Sudiyana, dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa.

Baca juga: DPMD Kabupaten Indramayu Menyelenggarakan RAKOORNIS Pembangunan Desa Berbasis Data

Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tersebut, termuat dalam Bagian Kedua Pasal 32 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD. (Spd-19497)

  • Bagikan

Comment