Tanganrakyat.id, Indramayu-Dalam Rapat Paripurna DPRD Indramayu pada hari Senin, 20 September 2021 telah melakukan penandatanganan bersama Bupati Indramayu mewakili Pemerintah Kabupaten dalam pembahasan 11 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) hasil kajian Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Indramayu.
Ketua DPRD Indramayu, Haji Syaefudin, SH mengatakan, pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya dalam pasal 1 angka 10 dan pasal 39 UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan bahwa program pembentukan Peraturan Daerah (Perda) pada dasarnya merupakan sebuah proses sistematis dimulai dari perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan.
Maka perencanaan dan persiapan merupakan tahapan yang paling krusial dan urgent yang harus diperhatikan dalam setiap pembentukan produk hukum di daerah, sehingga memiliki kedudukan sebagai acuan yang memuat skala prioritas penyusunan rancangan Perda untuk jangka panjang, menengah dan jangka pendek.
Menurutnya, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) sebagaimana diamanatkan UU memiliki tugas dan wewenang untuk menyusun program legislasi daerah dilingkungan DPRD Indramayu dan mengkordinasikannya dengan Pemkab Indramayu bersama Tim Asisitensi Eksekutif melakukan rapat kerja untuk membahas dan mensingkronkan daftar Rancangan Perda baik usulan eksekutif maupun inisiatif DPRD.
“Dalam penyusunan hasil Bapemperda Kabupaten Indramayu yang telah disepakati ada 11 Raperda, 10 Raperda dibahas pada tahun 2022 dan 1 Raperda dibahas tahun 2021 ini, yakni Perubahan kedua atas Perda No. 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Serta Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, ” kata Syaefudin.
Ia menjelaskan, Bapemperda setelah melakukan kajian dan telaah mendalam, akhirnya dapat merumuskan beberapa catatan strategis diantaranya Bapemperda telah menerima usulan rancangan Raperda baik dari Bupati Indramayu maupun Komisi 1, 2, 3 dan 4 DPRD Kabupaten Indramayu dalam rangka penyusunan Propemperda Kabupaten Indramayu tahun 2022.
Ketua Bapemperda DPRD Indramayu, Dalam, mengungkapkan, pembahasan Perda pada tahun 2 masa persidangan 3 tahun 2021 itu diantaranya Raperda tentang Retribusi, Pondok Pesantren, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (Usulan Bupati) serta Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petambak Garam (inisiatif DPRD).
“Ya, tadinya akan ada 11 Raperda di 2022, tapi yang terakhir akan dibahas di 2021,” tuturnya.
Seperti diketahui, usulan pembahasan Raperda pada tahun 2022 ditandai dengan penandatanganan MoU antara Pemkab Indramayu diwakili oleh Bupati Nina Agustina dengan DPRD Indramayu diwakili oleh Pimpinan DPRD Indramayu usai Rapat Paripurna DPRD kemarin.
Diantara Raperda yang akan dibahas pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:
1. Perubahan Atas Perda Kabupaten Indramayu Nomor 5 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu.
2. Raperda Desa Wisata. 3.Raperda Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
4. Raperda Pendidik dan Tenaga Kependidikan
5. Perubahan kedua atas Perda nomor 7 tahun 2011 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Serta Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
6. Raperda Penyelenggaraan Penerangan Jalan
7. Tata Tertib DPRD Indramayu
8. Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD tahun 2021
9. Perubahan APBD Indramayu Tahun 2022
10. Raperda APBD Indramayu Tahun 2023.
Sedangkan M. Alam Sukmajaya, ST, MM. Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Indramayu mengatakan 11 rancangan peraturan daerah ini sudah dibahas oleh bapemperda baik secara sosiologis, filosofis juga yuridis dan layak untuk dibahas di tahun 2022.
“Komisi IV mengusulkan raperda tentang penyelenggaraan penerangan jalan dimana raperda ini nanti akan mengatur tentang penerangan jalan umum dan penerangan jalan lingkungan raperda ini mengatur teknis tentang jarak pemasangan, usulan, pemeliharaan, kewenangan dll,” tegas Alam Sukmajaya,” Kamis (23/9/2021).
Baca juga: Alam Sukmajaya, ST, MM Reses Masa Sidang 3 Santuni Anak Yatim
Lanjut Alam Sukmajaya, karena selama ini masih banyak di wilayah Indramayu belum ada pju dan pjl ini sangat rawan tentunya berharap dengan adanya raperda penyelenggaraan penerangan jalan ini pemda bisa membangun banyak pju dan pjl dan yang tidak kalah penting tentu pemda juga punya kewajiban melakukan pemeliharaanya juga tidak hanya memasang karena seperti kita tau banyak tiang penerangan jalan umum dan penerangan jalan mati tapi tidak dilakukan perbaikan dan mengesankan dibiarkan,” tutup Alam Sukmajaya.(K.Spd-19497)
Comment