Kisruh BLT Sirambas, Jaganding Anggap Kades dan BPD Memecah Belah Masyarakat

  • Bagikan
Kisruh BLT Sirambas, Jaganding Anggap Kades dan BPD Memecah Belah Masyarakat (Foto: Red)

Tanganrakyat.id, Mandailing Natal, – Terkait kisruh pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dianggap tidak tepat sasaran membuat tokoh masyarakat Desa Sirambas, Kecamatan Panyabungan Barat, Mandailing Natal (Madina) angkat bicara.

Ir. Ali Makmur Nasution, atau yang lebih akrab disapa “Jaganding” menganggap kepala Desa dan seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diduga sudah memecah belah masyarakat Desa Sirambas.

Jaganding yang diwanwancarai melalui sambungan telepon mengaku kepala Desa Sirambas dengan BPDnya dianggap sudah memecah belah masyarakat dengan memilih milih warga penerima BLT.

Anggapan itu muncul setelah ratusan warga yang dicoret dari daftar penerima BLT berdemo dengan mendatangi kantor balai desa mempertanyakan dan meminta penjelasan kepala Desa.

Kepala Desa Sirambas, Ilman Suhdi “Punjut” diduga sengaja mencoret ratusan data warga penerima BLT dan menggantinya dengan beberapa orang yang diduga kelompok keluarga dan warga yang memilihnya menjadi kepala Desa kemarin.

“Janganlah kalian memecah belah masyarakat. Warga yang tidak bisa dikontrol atau yang tidak bisa diarahkan untuk memilih kepala Desa kemarin menjadi catatan bagi kalian untuk mengeluarkan mereka dari penerima beberapa bantuan termasuk BLT itu,” ucap Jaganding.

Baca Juga:

Mahasiswa Mudik Gratis dari Kapolri tiba di Madina

Bahkan kata Jaganding, BPD dan kepala Desa Sirambas sudah bermain mata, sehingga BPD yang mengontrol dan mengatur kepala Desa.

“BPD yang mengontrol kepala desanya, BPD ini kepalanya. Sehingga mereka mengabaikan kepentingan masyarakat, dan selalu melawan masyarakat apabila tidak sesuai keinginan mereka,” ucapnya.

Tak hanya itu, Jaganding juga menantang media untuk investigasi ke Desa Sirambas untuk membuktikan mana yang lebih layak menerima bantuan itu, apakah yang terdaftar saat ini, atau yang dikeluarkan dari penerima BLT itu.

“Warga yang menerima BLT itu ekonominya mampu, punya usaha, punya kedai, punya rumah, dia sehat, dan penghasilannya diatas 100 sampai 150 ribu perhari, sementara yang mereka coret (Dikeluarkan dari daftar penerima BLT) ada yang jompo, yang sudah tidak kuat bekerja, hidup sebatang kara dan janda, hancur hatiku melihatnya, saya kasihan dengan sistem yang di buat pemerintah Desa ini, silahkan di investigasi ke Sirambas, nanti kalian akan lihat hasilnya,” tuturnya.

Meski begitu kata Jaganding, dirinya bukan mau menjadi provokator yang menunggangi masalah ini. Hanya saja dia mengaku iba dengan kondisi warga desa yang sudah di kotak kotakkan kepala Desa dan BPDnya.

“Saya cuma mau menyampaikan aspirasi dan hak masyarakatku, bagaimana pun saya warga sini. Daripada masyarakat saya dikotak kotakan oleh BPD dan kepala Desa, lebih baik dibuat tanda tangan mosi tak percaya, apabila perlu dibuat kembali pemilihan ulang kepala Desa,” ucapnya mengakhiri wawancara.

Baca Juga:

Polres Madina Cek Kualitas BBM di SPBU

Sebelumnya, telah terjadi keributan warga di dalam kantor balai Desa soal BLT yang menyebabkan terjadinya adu mulut antara warga dengan kepala Desa beserta perangkatnya.

Tak hanya adu mulut, beberapa warga juga terlihat melempar atap kantor Desa dengan batu serta beberapa kali memukul meja dan kursi plastik yang ada di dalam kantor itu.

Kepala Desa saat itu mengaku kisruh yang terjadi akibat adanya ketidakpahaman warga mengenai peraturan yang disampaikan kementrian soal pembagian BTL kepada masyarakat.

“Ada sedikit kesalah pahaman di antara masyarakat kita yang tidak menerima BLT, kami sebagai pemerintah desa menyampaikan sepenuhnya prosedur pembagian BLT ini sesuai peraturan Kementrian,” ucap Suhdi.

Akibat keributan ini, warga meminta kepala Desa Sirambas secepatnya diganti, karena menurut warga kepala Desa sudah tidak adil dalam bermasyarakat serta diduga sudah memecah belah persatuan masyarakat Desa Sirambas.

“Atas nama masyarakat Desa Sirambas, kami memohon kepada bapak Bupati Madina agar meninjau ulang dan mempertimbangkan saudara Suhdi menjadi kepala Desa kami, karena kami menilai apa yang dilakukan kepala desa kami ini akan memecah belah kami masyarakat disini,” ucap Abdullah Saba Nst waktu itu.

Penulis: SNP
  • Bagikan

Comment