Jakarta, tanganrakyat.id – Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) mengeluarkan pernyataan resmi terkait dugaan kasus penyadapan ilegal (unlawful interception), akses tanpa izin, hingga penghapusan bukti elektronik yang menyasar Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta sejumlah pejabat negara. MN KAHMI menilai skandal ini bukan sekadar insiden keamanan biasa, melainkan ancaman luar biasa terhadap kedaulatan bangsa dan stabilitas politik nasional.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan langsung oleh Koordinator Presidium MN KAHMI, Dr. K.H. Romo H.R. Muhammad Syafi’i, S.H., M.Hum., di Jakarta pada Jumat (6/11/2026). Langkah MN KAHMI ini memperkuat respons resmi pihak Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi yang sebelumnya menegaskan bahaya laten dari penyusupan informasi strategis tersebut.
MN KAHMI menegaskan bahwa tindakan penyadapan terhadap simbol negara merupakan pelanggaran fundamental terhadap etika bernegara sekaligus syariat agama. Mengingat informasi yang disasar tergolong sangat sensitif, perbuatan oknum terkait dinilai berpotensi kuat mengarah pada tindakan makar, insubordinasi, pemberontakan (mutiny), serta secara langsung mengancam keselamatan pimpinan nasional.
Sebagai bentuk pengawalan terhadap isu ini, MN KAHMI menyatakan dukungan penuh atas keputusan strategis Presiden Prabowo Subianto dalam mengambil tindakan cepat. Langkah tegas Kepala Negara dinilai sangat krusial guna menjaga marwah kepemimpinan nasional, melindungi stabilitas pertahanan-keamanan, serta memastikan lembaga kepresidenan benar-benar steril dari upaya sabotase informasi.
Selain memberikan dukungan moral, MN KAHMI mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), khususnya Bareskrim, untuk mengusut tuntas skandal ini hingga ke akarnya menggunakan pendekatan scientific crime investigation. Penyidikan diminta berjalan secara transparan dan objektif tanpa pandang bulu terhadap seluruh oknum yang terlibat di dalam detasemen, termasuk jajaran pimpinan serta aktor intelektual di balik aksi penyelewengan tersebut.
Guna mencegah kejadian serupa terulang, MN KAHMI turut mendorong pembenahan dan penguatan sistem keamanan siber nasional secara menyeluruh di lini pemerintahan publik maupun militer. Proteksi ketat atas data dan informasi strategis negara dipandang sebagai prioritas mutlak demi menjamin keselamatan instrumen vital Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Baca juga:
KAHMI Gelar Simposium Nasional ke-60 di DPR RI, Siapkan Rekomendasi Strategis untuk Presiden Prabowo
Di akhir penyataannya, MN KAHMI mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk tetap tenang, menjaga persatuan nasional, serta mengawal proses hukum yang sedang berjalan tanpa mengganggu kelancaran pelayanan publik. MN KAHMI berkomitmen terus mengawal penanganan kasus ini agar NKRI tetap tegak, stabil, dan terbebas dari ancaman makar yang merugikan rakyat.
Komentar