Tanganrakyat.id, Indramayu – Setelah viral di medsos sikap anggota DPR RI Dari Fraksi PKB, KH. Maman Immanul haq, yang menyampaikan aspirasi agar pembangunan Embarkasi Haji dipindahkan ke Kabupaten asal daerah pemilihannya, banyak dari elemen masyarakat Indramayu marah tak terkecuali Plt Bupati Indramayu Haji Taufik Hidayat. Juga organisasi Nasional Kepemudaan
KNPI Kabupaten Indramayu melalui Ketua Yoga Radiansyah juga angkat bicara dan menyatakan sikapnya, Ia menilai bahwa proses dan tahapan rencana pembangunan Embarkasi Haji di Kabupaten Indramayu telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan aturan dan kebijakan pembangunan.
“Kami Pemuda Indramayu mendukung penuh kementrian agama Republik Indonesia, Pemerintah Propinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam optimalisasi proses rencana pembangunan Embarkasi Haji yang telah berjalan saat ini,” tegas Yoga, Minggu (10/11/2019).
Kebijakan Gubernur Jawa Barat dalam menempatkan lokasi Embarkasi Haji di Kabupaten Indramayu sudah tepat dalam rangka pemerataan pembangunan yang saat ini menjadi prioritas pembangunan Jawa Barat. Sehingga pembangunan Embarkasi Haji di Kabupaten Indramayu menjadi sangat relevan untuk masyarakat Jawa Barat.
Terkait pernyataan KH. Maman Imanulhaq kami menilai itu merupakan suatu sikap yang wajar yang dilakukan oleh anggota DPR RI dan tentu konstitusional berdasarkan ketentuan perundang – undangan dalam rangka menyuarakan aspirasi daerah pemilihannya
Masih menurut Yoga, Namun perlu di garis bawahi apa yang disampaikan oleh KH. Maman Imanulhaq merupakan obyek yang telah ditetapkan sebelumnya dan secara psikologis dan sosiologis sangat menganggu stabilitas emosional mayoritas masyarakat Jawa Barat khususnya Kabupaten Indramayu.
Jadi sudah sepatutnya KH. Maman Imanulhaq, sebagai salah satu tokoh Jawa Barat menyampaikan permohonan maafnya kepada masyarakat Jawa Barat khususnya masyarakat Kabupaten Indramayu.
Kami menilai bahwa keputusan penetapan lokasi Embarkasi Haji di Kabupaten Indramayu telah melalui proses di tingkat daerah secara konstitusionak yang juga melibatkan persetujuan seluruh Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu.
Sehingga tidak tepat jika kementrian Agama akan berlawanan dengan kebijakan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai partainya KH. Maman Imanulhaq, karena seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Indramayu termasuk Fraksi Kebangkitan Bangsa telah menyetujuinya. Alangkah bijak juga kita tidak mendiskreditkan salah satu Partai yang akhirnya akan menjadi komflik Horizontal daerah.
Kami menanggapi adanya wacana pertemuan antara pimpinan pemerintah daerah Indramayu dan atau anggota
DPR RI asal dapil Indramayu dengan KH. Maman Imanulhaq, menurut kami itu bukan suatu hal yg memiliki urgensi, karena semua telah berjalan sebagaimana mestinya. (Red).
Comment