Indramayu, tanganrakyat.id – Ratusan warga Desa Majakerta, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu, menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran pada Rabu Wage (3/12/2025) dikala menjelang pemilihan kepala desa di Kabupaten Indramayu Jawa Barat.
Massa bergerak di tiga lokasi vital: Balai Desa Majakerta, Kejaksaan Negeri Indramayu, dan Pendopo Indramayu, menuntut kejelasan atas dugaan masalah serius di desa mereka.
Aksi ini dipicu oleh akumulasi kekecewaan terhadap dugaan pengelolaan dana desa yang tidak transparan dan serangkaian praktik yang merugikan masyarakat.
Koordinator aksi, Rusnanto, menegaskan bahwa mereka menuntut hak-hak masyarakat yang selama ini terabaikan.
Delapan Tuntutan Utama Warga:
Massa membawa delapan tuntutan krusial, menyoroti berbagai aspek pemerintahan desa, termasuk:
Pengelolaan Dana Desa yang tidak transparan.
Masalah Bantuan UMKM fiktif.
Pendapatan Asli Desa (PAD) yang dipertanyakan.
Penerimaan bantuan untuk masyarakat Nelayan kecil.
Kinerja dan transparansi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).
Baca juga:
TN Warga Majakerta Indramayu Ketipu Uang Rp 6.000.000 Oleh Kelompok Jaringan Lintas Negara
Bantuan keuangan dari pajak Pertamina yang tidak jelas penyalurannya.
Dugaan Pungli pemasangan listrik gratis. Diskriminasi dalam pelayanan publik.
Poin utama yang menjadi sorotan adalah lambatnya proses hukum terhadap Kuwu Renda. Rusnanto mengungkapkan bahwa laporan terkait dugaan masalah desa, termasuk masalah tanah sawah dan BUMDES, sudah dilayangkan ke Inspektorat sejak April 2025, namun hingga kini belum ada kepastian atau hasil audit yang transparan.
“Laporan sudah masuk pada bulan April, namun sampai sekarang belum ada kepastian,” ujar Rusnanto , Selasa (3/11).
Kekecewaan ini memuncak menjadi tudingan serius bahwa Pemerintah Kabupaten Indramayu diduga melindungi Kepala Desa yang bermasalah. Massa aksi mendesak Bupati Lucky Hakim untuk mengambil tindakan tegas dan melakukan audit menyeluruh di tiap desa yang dicurigai.
Dalam laporannya, Rusnanto membeberkan beberapa poin dugaan penyimpangan:
BUMDES Aneh: Pada 8 April 2025, dilaporkan bahwa Ketua BUMDES adalah anak dari Kuwu Renda, sementara saldo rekening BUMDES pada Desember 2023 disebut hanya tersisa kurang dari dua juta rupiah.
Bantuan UMKM Fiktif: Pemerintah Desa Majakerta pada tahun 2023 disebut memberikan bantuan UMKM kepada 30 orang, namun Rusnanto mengklaim faktanya tidak ada satu pun masyarakat yang menerima bantuan tersebut.
Pungli Listrik Gratis: Program bantuan listrik gratis diduga diselewengkan.
Rusnanto menyebut adanya pungutan liar (Pungli) yang dilakukan oleh perangkat Desa Majakerta dengan biaya bervariasi. “Biayanya variatif dengan jumlah 40 orang dengan nominal minimal Rp 550 ribu,” pungkasnya.
Baca juga:
Kecewa Tak Ditemui Bupati
Rusnanto juga menyuarakan kekecewaan massa karena Bupati Lucky Hakim tidak pernah menemui mereka secara langsung di setiap aksi unjuk rasa. Hal ini menambah frustrasi warga yang merasa pemimpin daerah kurang responsif terhadap keluhan serius dari masyarakatnya.
Aksi ini menjadi peringatan keras bagi Pemkab Indramayu untuk segera bertindak atas dugaan penyimpangan di Desa Majakerta, sebelum kemarahan massa meluas.
Comment