Indramayu, tanganrakyat.id – Banjir parah yang merendam jantung kota Indramayu dan sejumlah pemukiman seperti Perumahan Cidayu serta BDI 1 sejak sepekan terakhir memicu polemik panas antara penegak perda dan pengamat kebijakan. Kasat Pol PP dan Damkar Kabupaten Indramayu, Teguh Budiarso, mengeluarkan peringatan keras kepada para pengembang perumahan (developer) yang dinilai abai terhadap sistem drainase jangka panjang dan mitigasi bencana.
Dalam tinjauannya pada Selasa (27/1), Teguh menegaskan bahwa banyak perumahan baru dibangun tanpa site plan pembuangan air yang matang, sehingga ia mengancam akan menutup paksa usaha properti yang terbukti melanggar aturan dan hanya mengejar keuntungan semata.
Di sisi lain, kritik tajam juga datang dari Ikatan Wartawan Online (IWO) Kabupaten Indramayu yang menilai bencana ini merupakan potret kegagalan sistemik pemerintah daerah.
Ketua IWO Indramayu, Kang Supardi, menyatakan bahwa banjir merata di “Kota Mangga” bukan sekadar faktor alam, melainkan bukti buruknya implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di bawah kepemimpinan Bupati Lucky Hakim.
Menurutnya, pemerintah terkesan melakukan pembiaran terhadap menjamurnya bangunan di sempadan sungai, pendangkalan drainase, serta hilangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang seharusnya berfungsi sebagai daerah resapan air.
Kondisi darurat ini menuntut langkah konkret dari Pemerintah Kabupaten Indramayu untuk segera mengevaluasi total izin pembangunan dan memperbaiki infrastruktur pembuangan air yang tersumbat limbah domestik maupun eceng gondok.
Selain mendesak ketegasan hukum terhadap developer “nakal”, para pihak juga mengajak masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dalam pengelolaan sampah guna mencegah penyumbatan saluran drainase.
Baca juga:
Jika tata ruang tidak segera dibenahi secara radikal, Indramayu diprediksi akan terus menjadi langganan banjir seiring hilangnya lahan terbuka hijau yang berganti menjadi kawasan beton.
Comment