Padang Pariaman, tanganrakyat.id – PT Hutama Karya (Persero) resmi memulai langkah awal pembangunan Jalan Tol Pekanbaru–Padang Seksi Bukittinggi–Sicincin melalui kegiatan prasosialisasi dan dialog bersama para pemangku kepentingan di Kantor Bupati Padang Pariaman, Senin Legi, (26/10). Pertemuan strategis ini dihadiri langsung oleh Direktur Utama Hutama Karya Koentjoro, Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis, serta Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade. Kegiatan koordinasi awal ini digelar untuk memberikan gambaran umum mengenai skema trase dan aspek teknis proyek sebelum melangkah ke tahapan formal pengadaan tanah.
Proyek penugasan pemerintah yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 ini dirancang untuk melanjutkan ruas Jalan Tol Padang–Sicincin yang telah beroperasi, sekaligus memperkuat koridor utama Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
Pembangunan seksi Bukittinggi–Sicincin dinilai sangat vital sebagai jalur alternatif yang lebih handal guna mengatasi kendala konektivitas Padang–Bukittinggi, yang selama ini bergantung pada jalur rawan bencana dan bermedan ekstrem seperti Lembah Anai, Sitinjau Lauik, dan Malalak.
Secara teknis, rencana pembangunan ini memiliki keunikan tersendiri karena jalurnya diproyeksikan menembus kawasan Bukit Barisan dengan membangun fasilitas terowongan khusus. Guna menjamin keamanan konstruksi serta kelestarian lingkungan, Hutama Karya menggandeng akademisi dari Universitas Andalas dan Pusat Studi Terowongan dan Infrastruktur Bawah Tanah (PUSTROIB), serta berkoordinasi intensif dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) mengingat jalur tol berpotensi bersinggungan dengan kawasan hutan dan wisata.
Pemerintah Daerah dan DPR RI menyambut positif langkah transparan Hutama Karya yang melibatkan wali nagari, niniak mamak, dan tokoh masyarakat sejak tahap perencanaan. Selain meningkatkan keselamatan mobilitas, proyek infrastruktur ini diyakini mampu mendorong pemerataan ekonomi regional melalui penyerapan tenaga kerja lokal, pemberdayaan UMKM, hingga keterlibatan rantai pasok material konstruksi setempat. Rangkaian proses pengadaan tanah ke depan dipastikan akan mengedepankan prinsip ganti kerugian yang adil, transparan, dan sesuai regulasi.
Baca juga:
Kapal Kargo MK Baruna Tenggelam di Pantai Padang Galak Denpasar Usai Dihantam Ombak Besar
Tahapan prasosialisasi ini sekaligus menjadi jembatan menuju proses konsultasi publik hingga penerbitan Penetapan Lokasi (Penlok) oleh Gubernur Sumatera Barat. Menyusul kesuksesan dialog di Padang Pariaman, Hutama Karya dijadwalkan melanjutkan rangkaian prasosialisasi serupa secara bertahap di Kabupaten Tanah Datar dan Kota Padang Panjang pada Rabu Pon, (28/10), guna memastikan keberlanjutan pembangunan infrastruktur yang aman dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Komentar