Indramayu, tanganrakyat.id – Gelombang kekecewaan tampaknya kembali membayangi ruang publik di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Menurut pandangan sejumlah elemen masyarakat, kepercayaan warga terhadap kepemimpinan daerah berada di titik krusial, menyambung keresahan sejak era pemerintahan sebelumnya di bawah kepemimpinan Bupati Nina Agustina.
Harapan besar sempat disematkan pada pasangan Bupati Lucky Hakim dan Wakil Bupati Syaefudin, yang memenangkan Pemilihan Bupati Indramayu 2024 dengan raihan 67,61 persen suara sah atau 602.286 suara berdasarkan rekapitulasi resmi KPU Kabupaten Indramayu pada 6 Desember 2024.
Namun, bulan madu politik pasangan nomor urut 2 ini dikabarkan tidak bertahan lama. Berdasarkan keterangan yang mencuat ke publik, keharmonisan di pucuk pimpinan Kabupaten Indramayu disebut mulai retak hanya dua bulan setelah keduanya resmi menjabat. Isu pecah kongsi ini mencuat seiring adanya klaim dari kubu wakil bupati bahwa hampir seluruh sektor strategis pemerintahan, termasuk urusan pembangunan dan konstruksi, diambil alih secara sepihak oleh bupati, sehingga peran wakil bupati dinilai menyusut drastis.
Ketegangan politik di balik dinding birokrasi tersebut akhirnya meledak menjadi drama terbuka di hadapan publik, tepatnya di depan Pendopo Kabupaten Indramayu. Keluarga besar Wakil Bupati Syaefudin, melalui kuasa sekaligus perwakilannya, Pepen Efendi, melayangkan somasi terbuka kepada Lucky Hakim secara personal. Langkah hukum dan politik ini sontak menyita perhatian luas karena menyangkut persoalan internal yang sangat sensitif pasca-kontestasi Pilkada.
Dalam somasi terbuka tersebut, pihak pelapor menagih pengembalian dana Pilkada yang nilainya diklaim mencapai lebih dari Rp14 miliar. Menurut pernyataan kubu Syaefudin, dana fantastis tersebut bersumber dari berbagai pos, mulai dari pembiayaan urusan kepartaian hingga hasil penjualan aset pribadi berupa mobil, yang disebut dilengkapi dengan bukti transfer ke rekening BCA. Penagihan ini dilayangkan atas dasar dugaan ingkar janji terhadap komitmen politik dan finansial yang telah disepakati menjelang kontestasi pemilihan kepala daerah lalu.
Tidak hanya menuntut pengembalian dana miliaran rupiah, perwakilan keluarga Syaefudin juga memberikan ultimatum keras kepada pihak bupati. Mereka menetapkan tenggat waktu selama 14 hari bagi Lucky Hakim untuk menunjukkan iktikad baik dan menyelesaikan kewajiban finansial tersebut. Apabila ultimatum ini diabaikan, pihak keluarga besar wakil bupati mengancam akan membawa perkara ini ke ranah hukum dengan melayangkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Indramayu.
Di tengah memanasnya perseteruan elit di lingkar kekuasaan, sorotan tajam datang dari tokoh lokal, Raden Ganjar.
Menanggapi polemik yang terjadi di depan Pendopo Indramayu tersebut, ia menilai bahwa gonjang-ganjing politik di Bumi Wiralodra terus bergulir tanpa henti dari satu episode ke episode berikutnya.
Menurut Raden Ganjar Tirta Pramahyana, S.H., M.H. Advokat dan Pengamat Kebangsaan.,pada Sabtu Pahing, 21 November 2026 mengatakan bahwa dinamika dan konflik kepentingan antar-pemimpin daerah ini justru terjadi di saat masyarakat bawah masih berjuang menghadapi kesulitan ekonomi dan kelaparan.
Kritik yang disampaikan Raden Ganjar menjadi cerminan dari kegelisahan warga yang merasa terpinggirkan oleh agenda politik elit. Ketika mayoritas pemilih memberikan mandat sebesar 67,61 persen pada Desember 2024 lalu, ekspektasi utama masyarakat adalah hadirnya stabilitas pemerintahan dan perbaikan kesejahteraan yang nyata.
Konflik internal yang berujung pada saling tuding dan ancaman gugatan tentu berpotensi menguras energi pemerintahan serta menghambat laju pelayanan publik di daerah.
Persoalan ini menjadi pengingat penting bagi para pemangku kebijakan mengenai urgensi menjaga soliditas kepemimpinan dan etika politik. Di sisi lain, klarifikasi serta langkah penyelesaian yang transparan dari pihak-pihak yang bersengketa sangat dinantikan agar polemik ini tidak terus menjadi bola liar yang merusak iklim pembangunan daerah. Masyarakat tentu berharap agar urusan personal maupun kesepakatan politik di masa lalu dapat diselesaikan secara bijak tanpa mengorbankan hak-hak warga untuk mendapatkan pemerintahan yang efektif.
Baca juga:
Raden Ganjar Tirta Pramahyana, S.H., M.H.: IWO Indramayu Optimis Tingkatkan Literasi Masyarakat
Pada akhirnya, stabilitas politik dan fokus pada kesejahteraan rakyat harus kembali ditempatkan sebagai prioritas tertinggi di atas segalanya. Sebagaimana harapan yang disampaikan oleh Raden Ganjar di akhir pernyataannya, masyarakat Indramayu mendambakan daerahnya senantiasa berada dalam bimbingan, perlindungan, dan keberkahan Tuhan, sehingga cita-cita mewujudkan Indramayu yang damai dan sejahtera (Darussalam) benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh lapisan warga, bukan sekadar menjadi slogan di atas kertas.







Komentar