Jakarta, tanganrakyat.id – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi memperketat pengawasan ruang siber dengan menetapkan Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor 127 dan 128 Tahun 2026 pada Jumat (13/3/2026). Langkah strategis ini diambil pemerintah untuk menindak tegas maraknya penyebaran konten disinformasi yang dinilai meresahkan masyarakat serta mengganggu ketertiban umum di ranah digital.
Aturan baru ini memuat ketentuan mendasar yang mewajibkan seluruh penyelenggara sistem elektronik (PSE) atau platform digital untuk menurunkan konten yang melanggar hukum. Platform diberikan tenggat waktu paling lambat empat jam untuk menghapus konten bermasalah tersebut terhitung sejak surat perintah resmi diterbitkan oleh pihak Komdigi.
Adapun kriteria konten yang disasar mencakup informasi yang tidak sesuai fakta, berpotensi memicu konflik sosial, menimbulkan rasa takut, berupaya memecah belah bangsa, hingga menyebabkan kerugian publik. Meskipun pengawasan diperketat, Komdigi memberikan pengecualian khusus bagi produk jurnalistik termasuk hasil liputan investigasi sehingga kebebasan pers tetap terlindungi dari jangkauan aturan ini.
Sesditjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, menjelaskan bahwa penanganan ini terintegrasi dalam Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN) guna memberikan kepastian hukum. Ia menegaskan batas waktu empat jam tidak berlaku secara otomatis, melainkan diawali tahap Pra-SAMAN di mana platform diberi waktu 12 jam untuk merespons notifikasi mendesak dan 24 jam untuk konten tidak mendesak.
Baca juga:
Menkomdigi Meutya Hafid Ingatkan Pentingnya Kesehatan Mental Wartawan di Era Digital
Surat perintah pemblokiran beserta sanksi batas waktu empat jam baru akan dieksekusi apabila platform digital mengabaikan notifikasi awal yang telah disampaikan oleh pihak Komdigi. Kendati demikian, mekanisme perlindungan hak pengguna tetap disediakan, di mana pemilik konten diberikan hak untuk mengajukan keberatan dan meminta pemulihan jika merasa terjadi kekeliruan dalam proses moderasi.
Komentar