oleh

Ormas Pemuda Pancasila Redam Unjukrasa GPI

Tanganrakyat.id, Blitar Raya-Gerakan Pembaharuan Indonesia(GPI) unjukrasa di rumah dinas Bupati yang saat ini ditempati oleh Wakil Bupati Blitar. Senin pagi (19/4).Bertempat di Pendopo Agung Ronggo Hadinegoro jalan Kepanjen Kidul Kecamatan Kepanjen Kidul Kota Blitar.

Ditempat yang sama Ormas Pemuda Pancasila dipimpin oleh Henrin Mulat Wiyati atau sering dipanggil Bu Mulat redam aksi Ormas GPI tersebut.

“Aksi ini adalah untuk Redam aksi Ormas GPI dan menjaga kepentingan bersama. Ini adalah hak prerogatif dari Bupati Blitar dan selama dari Bupati mengizinkan seharusnya jangan dipermasalahkan “, jelas Bu Mulat. Senin (19/4).

Saat dikonfirmasi mengenai aksi dari GPI, Bu Mulat memberikan penjelasan yang dilakukan GPI kurang tepat dan semuanya bisa dibicarakan agar tercipta iklim yang kondusif di Kabupaten Blitar.

Di tempat terpisah Jaka Prasetya selaku koordinator aksi GPI mengatakan untuk kegiatan hari ini GPI mendapatkan pemberitahuan Dari Kepolisian Polres Kota Blitar akan ada aksi dari pihak lain di Pendopo Agung Ronggo Hadinegoro.

“Tidak mengapa kegiatan kami hari ini tidak jadi. Semua bertujuan untuk menciptakan iklim yang kondusif di Kabupaten Blitar serta masyarakat di Blitar pada umumnya dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kami juga mengadu ke Kantor DPRD Kabupaten Blitar, sayang tidak ada seorangpun yang mendengar keluhan kami. Selanjutnya kami menyampaikan materi kepada para peserta aksi mengenai fasilitas dari Pemerintah Daerah yang diberikan kepada pejabat baik itu Bupati sebagai Kepala Daerah dan Wakil Bupati”, tegas Jaka Prasetia.

Sesuai dengan Undang–Undang No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan kDaerah dan diatur juga secara teknis dalam PP No. 109 pasal (6) ayat 1 yang menyebutkan Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah masing–masing mendapatkan rumah dinas beserta perlengkapan dan pemeliharaannya.

“Kami sebenarnya mengingatkan kepada Pemerintah Daerah agar menjalankan peraturan perundang – undangan berjalan semestinya, pemberian fasilitas harus sesuai dan protokoler. Protokoler harus jelas dan tegas dan harus dipisahkan mengenai fasilitas untuk Bupati dan Wakil Bupati, bukan untuk mengusir seperti isu yang ada. Kalau memang ada hal pembenturan kelompok, orang yang membenturkan sebetulnya tidak tahu mengenai peta politik yang ada di Kabupaten Blitar”, ucap Jaka Prasetia.

Disampaikan juga Jaka Prasetia merasa tidak terima sebagai warga masyarakat Kabupaten Blitar melihat Wakil Bupati tidur di kursi. Akan selalu membantu pejabat daerah yang tidak diperlakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Baca juga:Napak Tilas Dan Kibarkan Bendera Merah Putih Raksasa, Awali Latgab Sar Di Madiun

Lain halnnya dengan Bupati Blitar Hj. Rini Syarifah, terkait dengan aksi demo yang terjadi pada hari ini belum bisa memberikan konfirmasi. (Red)

Komentar

News Feed