Jakarta, tanganrakyat.id – Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan kecaman keras terhadap aksi kekerasan yang terus dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Menyusul kabar duka atas meninggalnya 11 warga sipil yang berprofesi sebagai pendulang emas di Yahukimo, Papua Pegunungan, Puan menegaskan bahwa kekerasan yang menyasar berbagai kalangan, termasuk warga sipil, tidak dapat lagi dianggap sebagai hal yang biasa.
“Kita tidak bisa lagi menormalisasi kekerasan di Papua yang terus terjadi. Akhiri kekerasan di Papua!” seru Puan dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat (11/4/2025).
Puan menyoroti bahwa serangan terhadap para pendulang emas tersebut hanyalah salah satu contoh nyata betapa rentannya masyarakat sipil terhadap kekerasan yang terjadi secara sistemik dan berulang di Bumi Cenderawasih. Baginya, korban jiwa akibat kekerasan bersenjata bukanlah sekadar angka statistik, melainkan nyawa warga negara Indonesia yang seharusnya mendapatkan perlindungan penuh dari negara.
“Aksi ini bukan yang pertama dan sudah banyak warga sipil jadi korban. Aparat keamanan harus menjamin keselamatan masyarakat, termasuk pekerja yang mencari nafkah di Papua,” tegasnya.
Ketua DPR RI mendesak aparat keamanan untuk bertindak cepat mengusut tuntas kasus tragis di Yahukimo dan memberikan jaminan keamanan bagi seluruh warga sipil di Papua. Lebih lanjut, Puan meminta Pemerintah untuk mengambil langkah yang lebih inklusif dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat Papua, mulai dari tokoh adat, agama, akademisi, hingga perwakilan masyarakat sipil. Keterlibatan ini diharapkan dapat menjadi jembatan damai dan memfasilitasi komunikasi yang konstruktif.
Puan mengingatkan bahwa akar permasalahan di Papua bukan hanya sekadar isu separatisme, melainkan juga persoalan keadilan dan kesenjangan. Oleh karena itu, ia menilai bahwa pendekatan militeristik selama ini belum mampu menyelesaikan akar persoalan secara optimal.
“Langkah baru harus dilakukan, terutama upaya yang mengedepankan dialog, menjamin kesejahteraan, dan memperkuat kehadiran negara secara adil dan manusiawi,” tuturnya.
Baca juga:
Tragedi Pilu di Papua: 6 Pahlawan Pendidikan dan Kesehatan NTT Gugur Dibakar Hidup-Hidup oleh KKB!
Sebagai representasi rakyat, Puan menegaskan bahwa DPR RI, khususnya Komisi I dan III, memiliki tanggung jawab konstitusional untuk mengawasi kebijakan pertahanan, keamanan, serta hukum dan HAM. Ia memastikan bahwa DPR akan terus mengawal kebijakan negara agar berpihak pada pembangunan Papua dan kesejahteraan masyarakat setempat.
“DPR akan terus mengawal demi memastikan keamanan dan kesejahteraan masyarakat Papua,” pungkas Puan, menunjukkan komitmen lembaga legislatif dalam mencari solusi komprehensif untuk permasalahan di Papua.
Comment