Jakarta, tanganrakyat.id – Kinerja PT PLN (Persero) di bawah kepemimpinan Direktur Utama Darmawan Prasodjo kembali menjadi sorotan tajam setelah serangkaian insiden besar, mulai dari pemadaman listrik massal (blackout) di Aceh hingga kebakaran hebat di Palmerah, Jakarta Barat yang dipicu oleh putusnya kabel Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).
Rentetan peristiwa ini dinilai sebagai bukti “bobroknya kinerja” Direksi PLN, memicu seruan keras untuk dilakukan perombakan di tubuh perusahaan listrik pelat merah tersebut.
Ketua Umum Ikatan Wartawan Online (IWO) sekaligus Koordinator Nasional Relawan Listrik untuk Negeri (Kornas Re-LUN), Haji Tengku Yudhistira Adi Nugraha, mendesak agar Presiden dan pihak terkait segera bertindak.
”Kami rasa peristiwa blackout di Aceh dan peristiwa kebakaran 50 rumah di Palmerah, Jakarta Barat akibat putusnya kabel SUTET kemarin, sudah cukup membuktikan bobroknya kinerja PLN saat ini,” ungkap Yudhistira di Jakarta, Selasa (18/11/2025).
Masa jabatan Darmawan Prasodjo yang hampir genap satu periode (lima tahun) dinilai tidak memberikan perbaikan signifikan. Yudhistira menyebut bahwa berbagai pernyataan perbaikan dari Dirut PLN hanya “retorika alias isapan jempol belaka.”
Alih-alih membaik, arah perusahaan monopoli kelistrikan ini disebut “semakin anjlok dan terus merugi.” Lebih lanjut, duet Darmawan dengan Direktur Legal & Human Capital Yusuf Didi Setiarto, yang disebut sesama loyalis Presiden Joko Widodo, diindikasikan hanya menguntungkan pribadi dan kolega mereka.
Yudhistira menegaskan bahwa insiden-insiden ini bukan hanya merugikan citra PLN yang kehilangan kepercayaan rakyat, tetapi juga telah memicu kerugian besar di masyarakat.
Kornas Re-LUN juga menyoroti adanya dugaan praktik tidak wajar dalam rekrutmen pegawai baru di PLN. Yudhistira mencengangkan dengan menyebut PLN seolah menjadi korporasi BUMN yang terus menampung pegawai baru yang “tidak berkompeten” lewat jalur prohire atau yang ia sebut “jalur tol.”
”Kami kira ini bisa menjadi perhatian Presiden Prabowo, Danantara, Komisi VI DPR RI dan pihak Kejaksaan Agung, bisa dicek langsung terkait informasi bahwa setiap bulan pasti ada pegawai baru yang masuk ke PLN lewat jalur tol,” tegasnya, seraya menekankan perlunya penelusuran atas informasi internal tersebut.
Baca juga:
Kang Supardi, Wartawan Muda Penuh Berkah
Meskipun Darmawan dan Yusuf Didi disinyalir memiliki koneksi yang kuat untuk mempertahankan jabatan, Yudhistira menyerukan agar kekuasaan Presiden digunakan untuk segera mengganti pejabat-pejabat yang dinilai tidak kompeten.
”Sudah sepantasnya dilakukan penyerahan di tubuh PLN. Kami rasa kekuasaan ada di tangan Danantara atau mungkin Presiden Prabowo bisa langsung turun tangan menggunakan power prerogatifnya untuk mengganti pejabat-pejabat di PLN yang tidak bisa kerja, yang hanya mengedepankan retorika tapi kinerjanya tidak ada, pencitraan melulu,” pungkasnya.
Comment