Indragiri Hilir, tanganrakyat.id – Dugaan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) meledak menjadi skandal nasional setelah Ketua PW-IWO Riau, Muridi Susandi, melayangkan surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto pada Selasa Wage (3/3/2026).
Langkah ini diambil menyusul temuan di lapangan yang mencekik warga: tarif parkir digetok hingga Rp5.000 per kendaraan melonjak drastis dari aturan Perda yang hanya Rp1.000 – Rp2.000 namun anehnya, realisasi setoran ke kas daerah dilaporkan macet di angka ratusan juta rupiah saja.
Ketimpangan fantastis ini memicu kecurigaan adanya “tangan-tangan gelap” yang menikmati aliran dana parkir, mengingat potensi riil di pusat perdagangan Inhil diprediksi menyentuh angka miliaran rupiah per tahun.
Muridi mendesak audit total dari BPK RI hingga KPK untuk membongkar ke mana larinya uang rakyat tersebut, menegaskan bahwa sistem pengelolaan karcis dan mekanisme setoran saat ini diduga kuat menjadi sarang praktik maladministrasi dan pungutan liar yang terstruktur.
Hingga berita ini digulirkan, Kepala Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Inhil, Dwi Budianto, justru memilih bungkam seribu bahasa dan tidak merespons konfirmasi awak media melalui pesan WhatsApp.
Baca juga:
Sikap tertutup otoritas terkait semakin memperpanas tensi publik yang menuntut transparansi total; apakah uang parkir Anda benar-benar membangun Inhil, atau justru menguap di tengah jalan demi memperkaya segelintir oknum?
Comment