Jakarta, tanganrakyat.id – Krisis listrik hebat yang tengah melumpuhkan wilayah Pulau Jawa dan Sumatera saat ini diduga kuat bukan sekadar masalah teknis belaka, melainkan akibat kelalaian fatal tata kelola di tubuh PT PLN (Persero).
Koordinator Nasional Relawan Listrik untuk Negeri (Kornas Re-LUN), Haji Teuku Yudhistira, secara blak-blakan menuding Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo alias Darmo, telah melakukan sabotase terselubung terhadap agenda pertumbuhan ekonomi Presiden Prabowo Subianto. Tudingan maut ini dilemparkan dalam sebuah konfirmasi pers di Jakarta pada Rabu Pon, 11 Juni 2026.
Haji Yudhistira mengungkapkan fakta mencengangkan bahwa selama lima tahun masa kepemimpinannya, Darmawan Prasodjo sama sekali tidak membangun satu pun pembangkit listrik baru, Alih-alih mengeksekusi janji manis transisi energi, PLN di bawah komando Darmo justru dinilai hanya mengandalkan pembangkit sewa berbiaya selangit yang menguras devisa negara melalui subsidi minyak.
Akibat absennya investasi jangka panjang ini, sistem kelistrikan nasional kini dihantam defisit kapasitas akut yang gagal mengimbangi lonjakan kebutuhan listrik dari pertumbuhan ekonomi era Prabowo yang melaju di angka 5 koma sekian persen.
Penderitaan rakyat akibat pemadaman bergilir kian diperparah oleh dugaan praktik kebohongan publik yang dilancarkan pihak manajemen PLN .
OKomunikasi pusat PLN dinilai sengaja mencari “kambing hitam” dengan menyalahkan gangguan di PLTGU Jawa 1 untuk menutupi borok defisit energi yang sebenarnya.
Yudhistira mengecam keras pola komunikasi PLN yang terus-menerus bersembunyi di balik tameng istilah normatif seperti “gangguan” dan “pemeliharaan” tanpa pernah berani membeberkan akar masalah sesungguhnya kepada masyarakat luas.
Kritik tajam pun ikut diarahkan langsung kepada Direktur Distribusi PLN, Arsyadany Ghana Akmalaputri, yang dituding mencoba cuci tangan dari kekacauan ini. Sebagai pejabat yang bertanggung jawab penuh atas aliran listrik ke rumah-rumah warga, Arsyadany dinilai gagal total dalam memberikan transparansi dan kepastian kapan penderitaan rakyat akibat mati lampu massal ini akan berakhir.
Re-LUN menegaskan bahwa hak publik atas informasi yang jujur telah diinjak-injak demi menyelamatkan muka para petinggi BUMN tersebut.
Baca juga:
Pulau Jawa Terancam Lumpuh Total! Krisis Batubara PLN Picu Pemadaman Bergilir Masal
Hingga berita ini diturunkan, gelombang protes warga di media sosial terus memuncak seiring dengan masih terjadinya pemadaman di sejumlah wilayah vital. Publik kini mendesak pemerintah bertindak tegas untuk merombak total jajaran direksi PLN yang dinilai tidak kompeten. Jika pembiaran ini terus berlanjut, krisis energi tidak hanya akan mematikan lampu di rumah-rumah warga, tetapi juga berpotensi besar melumpuhkan roda perekonomian nasional yang sedang digenjot oleh pemerintahan baru.
Comment