Dunia, tanganrakyat.id, – Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) yang mencapai Rp80–90 triliun dengan tenor fantastis hingga 80 tahun telah membuka kotak Pandora keuangan negara. Dengan cicilan berkisar Rp1 triliun per tahun, kewajiban finansial ini diproyeksikan baru akan lunas pada sekitar tahun 2106.
Candaan santai pejabat terkait tenor delapan dekade ini mungkin sukses mencairkan suasana di hadapan publik, tetapi di balik tawa tersebut, tersimpan beban fiskal masif yang dilemparkan kepada generasi yang bahkan belum lahir ke dunia.
Pemerintah berargumen bahwa beban tahunan sekitar Rp1 triliun tersebut masih sangat aman dan terkendali. Klaim ini didasarkan pada asumsi bahwa keuntungan dari salah satu Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan yang mencapai Rp3–4 triliun per tahun, ditambah pendapatan operasional Whoosh sebesar Rp800 miliar, sudah lebih dari cukup untuk menutup cicilan. Namun, sekadar mampu membayar bukanlah jaminan bahwa struktur pembiayaan ini merupakan pilihan yang paling efisien dan optimal bagi keuangan negara.
Di sinilah letak ironi terbesar dari proyek mercusuar ini: kereta cepatnya sudah melesat sejak 2023, sementara tagihannya baru akan lunas ketika anak-cucu kita sudah tua atau bahkan tiada.
Persoalan Whoosh kini bergeser dari sekadar moda transportasi modern menjadi ujian berat bagi keadilan fiskal antargenerasi. Pemerintah hari ini dengan bebas mengambil keputusan strategis, sementara generasi masa depan dipaksa untuk otomatis menjadi penanggung risiko sekaligus pembayar pajak utama atas konsekuensi yang tidak pernah mereka pilih.
Lebih mencemaskan lagi, perpindahan pengelolaan utang dari Danantara ke Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa negara masih meraba-raba bentuk mitigasi terbaik untuk kewajiban jumbo ini.
Publik tidak boleh sekadar dicekokin narasi bahwa restrukturisasi telah dilakukan dan cicilan tahunan terlihat ringan. Tanpa transparansi penuh mengenai total bunga, risiko nilai tukar, potensi subsidi jangka panjang, dan skenario terburuk, logika “cicilan kecil berarti aman” hanyalah ilusi penenang syaraf yang menyembunyikan tumpukan kewajiban di dalam neraca negara.
Tentu saja, menolak kritik terhadap struktur utang Whoosh dengan dalih “anti-pembangunan” adalah sikap yang naif. Indonesia mutlak membutuhkan infrastruktur modern, konektivitas cepat, dan simpul pertumbuhan ekonomi baru. Akan tetapi, keberanian membangun tidak boleh dibayar mahal dengan mengorbankan ketelitian menghitung risiko finansial jangka panjang.
Jangan sampai kecepatan laju kereta membuat para pengambil kebijakan kehilangan akal sehat dalam memperhitungkan ongkos total perjalanan fiskal bangsa ini.
Pertanyaan mendasar yang harus dijawab pemerintah secara transparan bukan sekadar seberapa besar keuntungan SMV yang dialihkan, atau apakah cicilan tahunannya bisa dibayar. Publik berhak tahu secara rinci berapa total biaya riil yang akhirnya keluar dari kas negara selama 80 tahun tersebut. Jika manfaat ekonomi yang dihasilkan tidak sebanding dengan beban utang yang diwariskan, maka sejarah kelak akan mencatat proyek ini bukan sebagai simbol kemajuan, melainkan monumen kegagalan tata kelola keuangan publik.
Alih-alih bersandar pada pembelaan yang elitis, pemerintah harus membuka ruang evaluasi seluas-luasnya terhadap arah kebijakan fiskal ini. Negara demokratis menuntut keseimbangan antara ambisi pembangunan yang besar dan pengawasan anggaran yang ketat. Mengandalkan keuntungan entitas lain untuk menambal kewajiban entitas berbeda tanpa kejelasan mekanisme hanya akan menciptakan lubang hitam baru dalam transparansi pengelolaan keuangan negara.
Baca juga:
Pada akhirnya, Whoosh bukan sekadar kisah sukses mobilitas kilat antara Jakarta dan Bandung. Perjalanan kereta ini adalah cerminan dari bagaimana Indonesia merajut masa depannya: apakah dibarengi dengan kedisiplinan fiskal yang matang, atau sekadar jalan kelewat batas yang meninggalkan warisan utang abadi hingga tahun 2106? Pejabat boleh berganti dan kabinet boleh silih berganti, tetapi tagihan sejarah akan terus menagih pertanggungjawaban hingga tuntas.
Komentar