Indramayu, tanganrakyat.id – Kedaulatan Indonesia di era modern tidak lagi diuji oleh ancaman invasi militer terbuka, melainkan oleh dinamika rantai pasok global, diplomasi ekonomi yang kompleks, dan kredibilitas fiskal yang rapuh.
Ditengah pergeseran konstelasi kekuatan dunia menuju poros Global South, Indonesia berada di persimpangan jalan yang menuntut strategi tingkat tinggi.
Tantangan terbesar hari ini adalah bagaimana memastikan negara tetap berdiri tegak, mandiri, dan menjadi entitas yang “sulit dipaksa” oleh kepentingan hegemonik kekuatan-kekuatan besar dunia.
Ujian utama dalam menjaga kedaulatan tersebut terletak pada sektor fiskal yang membutuhkan kredibilitas tanpa kompromi. Pemerintah saat ini tidak sedang menghadapi gejolak ekonomi sesaat, melainkan sebuah maraton panjang di tengah ketidakpastian pasca-perang energi global.
Kepercayaan pasar domestik maupun internasional sangat bergantung pada konsistensi pengelolaan anggaran negara serta disiplin yang sinergis antara otoritas fiskal dan moneter. Dalam situasi ini, ruang fiskal daerah yang semakin menyempit menjadi alarm nyata yang menuntut efisiensi belanja secara menyeluruh dari pusat hingga ke daerah.
Di sisi lain, lanskap geopolitik turut menghadirkan dilema tersendiri melalui berbagai tawaran aliansi strategis, termasuk dinamika ekspansi blok BRICS,(memperluas pengaruh geopolitik dan geoekonomi Global Selatan secara signifikan dengan masuknya sejumlah anggota baru sejak tahun 2024 hingga 2025).
Mendekati atau bergabung dengan blok ekonomi alternatif tersebut memang membuka peluang diplomasi yang luas, namun langkah ini menyimpan risiko tinggi jika tidak didasari kalkulasi domestik yang matang.
Pemerintah tidak boleh naif dalam menghadapi potensi intervensi data, manipulasi rantai pasok, maupun tekanan terselubung dari korporasi transnasional yang berorientasi pada keuntungan semata.
Oleh karena itu, arah kebijakan luar negeri dan ekonomi Indonesia harus senantiasa berpijak pada prinsip politik bebas-aktif yang murni berorientasi pada kepentingan rakyat banyak.
Diplomasi ekonomi yang dijalankan wajib mampu menyeimbangkan berbagai aliansi strategis global tanpa sedikit pun menggadaikan ruang fiskal domestik.
Kebijakan luar negeri tidak boleh disetir oleh ambisi segelintir elit oligarki, melainkan harus fokus memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat luas di dalam negeri.
Sebagai langkah antisipasi, penguatan ketahanan domestik harus menjadi prioritas mutlak yang dieksekusi secara konsisten. Fokus kebijakan perlu diarahkan pada program hilirisasi yang adil, berkelanjutan, dan memberikan nilai tambah langsung bagi ekonomi nasional, sekaligus dibarengi dengan perlindungan ketat terhadap pasar tenaga kerja lokal.
Hilirisasi tidak boleh hanya menguntungkan pemodal besar, tetapi harus mampu menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan industri.
Selain ketahanan sektor riil, transparansi anggaran menjadi benteng pertahanan yang tidak boleh ditawar. Pemerintah dan lembaga negara dituntut untuk mendorong audit yang transparan serta mematuhi setiap rekomendasi yang dikeluarkan oleh lembaga pengawas keuangan negara.
Pengawasan yang ketat terhadap setiap rupiah uang rakyat akan menutup celah kebocoran anggaran yang kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab di tengah situasi ekonomi yang rentan.
Baca juga:
Kang Supardi, Wartawan Muda Penuh Berkah
Pada akhirnya, kedaulatan ekonomi dan fiskal Indonesia di tengah arus Global South hanya bisa dipertahankan melalui persatuan visi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
Konsistensi dalam menjaga disiplin anggaran, ketegasan dalam berdiplomasi, serta keberpihakan nyata kepada rakyat adalah kunci agar Indonesia tidak hanya menjadi penonton, melainkan pemain utama yang menentukan arah masa depan ekonomi dunia.
Kang Supardi wartawan Kompeten Dewan Pers
Indramayu, Rabu Legi, 16 September 2026
Komentar