Tanganrakyatid, Tekanan publik terhadap anggota DPR semakin menguat manakala produk kebijakan yang dihasilkan tidak mencerminkan keberpihakan kepada kepentingan rakyat. Sejak 20 tahun Reformasi digulirkan, partai politik kerap tidak memainkan fungsi dan perannya sesuai konstitusi.
Hal ini terdeteksi dari fakta bahwa Partai Politik cenderung memperkuat oligarki, sistem dan implementasi proses kaderisasi yang carut marut, ‘penyakit lama’ yang tak kunjung sembuh dalam melakukan politik uang. Di sisi lain, baik kader partai dan mereka yang menjabat dalam struktur partai serta politisi muda
menyadari bahwa masih ada kelemahan, hambatan dan tantangan yang ada di tubuh partai
politik itu sendiri. Bagi kader atau politisi muda, jelas minimnya kapasitas politik dirasakan paling
menonjol.
Kapasitas politik yang minim ini bersumber dari hasil pendidikan politik yang belum optimal dan ‘jam terbang’ serta pengalaman politik yang juga kurang. Dalam konteks
permasalahan tersebut, Droupadi mendorong politisi muda bersama kader dan struktur
pengurus partai politik untuk terlibat aktif dalam upaya reformasi dan penguatan partai politik
(internal party reform).
Untuk menunjang reformasi dan penguatan partai politik, DROUPADI mengadakan training Online, melalui aplikasi zoom, dikuti oleh 23 peserta yang terdiri dari akademisi dan perwakilan Partai Politik antara lain: Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan (PDIP), Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai
Hanura, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Perindo dan
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) turut andil dalam mengkuti training penguatan kapasitas politisi. Sabtu – Minggu, (10 -11/10/2020).
Beberapa pernyataan kuat disampaikan oleh peserta antara lain, Dian Ciptadi, perwakilan Partai
PAN Kota Bandung – Jawa Barat menyampaikan, ‘Peran dan Fungsi Partai itu sangat signifikan.
Contoh paling jelas, Fraksi PAN di Senayan yang saat ini mendukung OMNIMBUS Law. Namun saya di
tingkat daerah, sebagai kader partai PAN belum tentu punya pendapat yang sama. Kami di tingkat
ranting mengkritisi OMNIMBUS LAW dan kami berupaya menyampaikan keresahan masyarakat.
Karena untuk kami peran dan fungsi Partai harus mengakomodir suara arus bawah dan membuka
ruang diskusi sebagai perwakilan aspirasi masyarakat.’ Adhitya, perwakilan Nasdem menyebutkan,
‘Dengan bergabung bersama Partai Politik, saya memiliki akses untuk menyuarakan permasalahan di
masyarakat. Mendorong partai melalui fraksinya di DPRD, untuk merumuskan program dan
kebijakan berbasiskan realita. Atau langsung mengadvokasi kasus kepada pemerintah dan
Organisasi Perangkat Daerah..’. Ni Loh Gusti Madewanti yang merupakan Direktur Eksekutif
DROUPADI memberikan pernyataan pamungkas, “Pemuda dan kader partai yang berintegritas
sangat penting untuk demokrasi yang sehat di Indonesia.
Untuk itu DROUPADI mendorong proses penguatan dan reformasi internal partai politik. Dengan cara meningkatkan kapasitas para politisi
serta mendorong mekanisme partai agar lebih inklusif melibatkan pemuda dalam merumuskan
kebijakan partai dan programnya”.
Training upaya reformasi dan penguatan partai politik (internal party reform) ditutup dengan
pembacaan deklarasi bersama berikut ini, Deklarasi Politisi Berintegritas
Kami, politisi, kader dan struktur perwakilan Partai Politik bersama dengan pemangku
kepentingan dan masyarakat sipil dengan ini menyatakan:
Satu, Mendorong proses Demokrasi yang sesuai dengan konstitusi dan berlandaskan Pancasila;
Dua, Membangun kepercayaan publik dan citra politisi berintegritas di masyarakat;
Tiga, Berperan aktif dalam upaya reformasi dan penguatan internal partai politik dengan cara
menyelenggarakan pendidikan politik yang mumpuni;
Empat, Melakukan upaya pembenahan proses kaderisasi dan praktek kepemimpinan yang
berintegritas.
Lima, Meningkatan kapasitas politisi yang berintegritas sebagai sebuah kesatuan dan keselarasan
akan pikiran, sikap dan perilaku terhadap nilai-nilai berlandaskan Pancasila dan Undang – undang
dengan penuh komitmen secara konsisten. (Red)
Comment