oleh

Resensi buku, Politik Islam Era Jokowi

Tanganrakyat.id, Jakarta-Telah terbit buku berjudul ”Politik Islam Era Jokowi: Himpitan Islamophobia dan Oligarki Politik”. Dalam buku yang ditulis oleh Dr. Ma’mun Murod Al-Barbasy ini dipakai sebutan ”Politik Islam”, bukan ”Islam politik”.

Keduanya mempunyai makna yang berbeda, meski tidak mudah untuk membedakannya. Apalagi kalau merujuk pada realitas politik Islam periode Rasul Muhammad SAW.

Sejak awal posisi Muhammad SAW memegang kendali dua peran, yakni sebagai Rasul yang memimpin dan mengarahkan umat dan pemimpin politik (negara). Dua jabatan ini menyebabkan tak mudah membedakan ”politik Islam” dengan ”Islam politik”.

Meskipun tidak mudah membedakannya, namun setidaknya masih dapat dipilah mana yang masuk kategori sebagai ”politik Islam” dan mana ”Islam politik”. Hal yang disebut pertama lebih dimaknai bagaimana nilai-nilai Islam semestinya ditegakkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip dalam politik Islam.

Sementara yang disebut kedua lebih menggambarkan entitas politik tertentu yang cenderung berwajah formalistik dengan mengusung simbol-simbol Islam untuk menggapai kekuasaan politik, dan dalam batas tertentu mencoba melakukan formalisasi Islam dalam kehidupan bernegara.

Islam dalam pengertian ”politik Islam”, niscaya memperjuangkan dan melakukan pembelaaan kepada siapapun yang tertindas, baik secara politik, ekonomi, hukum atau bentuk penindasan lainnya. Sementara ”Islam politik” dalam kenyataannya cenderung untuk menggunakan simbol-simbol Islam demi kepentingan kekuasaan.

Seringkali aksi-aksi ”Islam politik” bersifat pragmatis dan terkesan sekadar memuaskan hasrat dan ambisi untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan. Setelah kekuasaan diraih tak juga terlihat ada keseriusan untuk menghadirkan nilai-nilai politik Islam, sehingga kesan atau kritik keseluruhan atas ”Islam politik” yang cenderung hanya menjadikan Islam sebagai komoditas politik tak terlalu berlebihan.

Mengkritisi posisi ”politik Islam” di era Joko Widodo (Jokowi), didapati kecenderungan yang berbeda terkait relasi Islam dan negara. Kecenderungan ini sebenarnya sudah berlangsung lama. Hanya saja di era Jokowi tensinya semakin menguat dan polanya sedikit berbeda dibandingkan dengan rezim-rezim sebelumnya.

Kecenderungan tersebut berkenaan dengan jargonisasi Pancasila. Di era Orde Lama, jargonisasi Pancasila tidak menonjol, bahkan bisa dikatakan tidak terjadi.

Orde Lama hanya menekankan pentingnya organisasi masyarakat dan partai politik untuk mau menerima dan mempertahankan Pancasila dan bukan dijadikan sebagai slogan atau jargon, apalagi sebagai asas tunggal yang mesti dituangkan secara tekstual pula di dalam setiap Anggaran Dasar ormas atau parpol.

Sementara di era Orde Baru terjadi jargonisasi dan ideologisasi Pancasila. Sikap Orde Baru ini merupakan impact panjang dari relasi Islam dan negara yang cenderung menampakkan wajahnya yang antagonistik. Pancasila dipaksakan menjadi asas tunggal dalam kehidupan bernegara.

Di era Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, dan Susilo Bambang Yudhoyono, isu-isu terkait Pancasila tak muncul secara berlebihan dan apalagi sampai dijadikan sebagai alat negara untuk menindak kelompok-kelompok yang kritis kepada negara (baca: pemerintah).

Sejak era Soekarno sampai SBY juga tak ada upaya serius dan demonstratif dari negara untuk membenturkan society versus society dengan dalih Pancasila. Memang terjadi ketegangan ideologis di era Soekarno terkait DI/TII dan PRRI/Permesta dan ketegangan politik di saat penerapan Demokrasi Terpimpin dan Nasakom.

Terjadi ketegangan ideologis di era Orde Baru antara kelompok Islam dengan negara di awal 1970-an hingga paruh 1980-an seiring keluarnya beberapa kebijakan politik yang sulit dilepaskan dari dugaan adanya depolitisasi umat Islam. Namun ketegangan tersebut cenderung hanya bersifat vertikal antara state versus society.

Sebaliknya di era Jokowi, sejak awal kepemimpinannya hingga saat ini selalu muncul ketegangan ideologis. Bukan hanya bersifat vertikal antara state versus society, tetapi juga, dan ini lebih sering terjadi, antara society vesus society.

Pancasila dijadikan sebagai instrumen pecah belah masyarakat dan umat Islam, menghadapkan kelompok sekular dengan kelompok Islam, bahkan menghadapkan kelompok Islam satu dengan lainnya.

Terkait ideologi transnasional selalu disematkan kepada HTI dan Salafi serta dalam beberapa hal FPI sebagai radikal. Isu yang sama tak pernah disematkan kepada ideologi transnasional lainnya seperti liberalisme, kapitalisme, dan sekularisme.

Bukan hanya soal penyematan, penyikapan negara atas ideologi transnasional juga berlebihan. Berkenaan dengan syariat Islam, seolah negeri ini tak pernah menerapkan syariat Islam. Padahal dalam kurun waktu yang cukup lama, Indonesia, tepatnya di era kerajaan Islam pernah menerapkan syariat Islam secara formal.

Saat jelang kemerdekaan, terjadi perdebatan terkait relasi Islam dan politik. Kelompok Islam menghendaki negara Islam, sementara kelompok nasionalis menghendaki negara sekular. Perdebatan panjang ini membawa pada kesepakatan Piagam Jakarta 22 Juni 1945.

Gentleman agreement ini mengalami ”amandemen” pada 18 Agustus 1945. Amandemen ini menegaskan sikap kelompok Islam yang akomodatif, toleran, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip dalam bermusyawarah dan bernegara.

Ketika persidangan di Konstituante, kelompok Islam mengalami kekecewaan karena pembahasan UUD 1945 yang hanya tinggal 10 persen ”dibubarkan” seiring dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Umat Islam sedikit terhibur karena isi Dekrit ini di dalamnya masih menyebutkan: “Bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan Konstitusi tersebut”.

Bagi kelompok yang tak menghendaki formalisasi Islam berargumen bahwa formalisasi Islam itu sama halnya mengangkangi kemajemukan Indonesia. Argumen lainnya, dalam Islam juga tak dikenal konsep tentang negara.

Islam hanya menawarkan nilai-nilainya saja, seperti keadilan, kesamaan, kebebasan, dan semua yang termasuk dalam rumusan maqasyid al-syariah. Nilai-nilai Islam inilah yang harus diperjuangkan secara serius dalam konteks bernegara. Itulah kira-kira argumentasinya. Tentu saya bersepakat dengan argumentasi ini. Hanya argumen tersebut jadi absurd, ketika semangat mereka untuk menolak formalisasi Islam itu tidak sebanding dengan upaya mereka untuk menghadirkan nilai-nilai Islam yang menjadi argumentasi mereka.

Hingga kemerdekaan Indonesia ke-75 tahun, nilai-nilai Islam bukan tambah menguat. Sebaliknya semakin kabur. Mentalitas kebanyakan para penyelenggara negara seperti orang yang tak beragama.

Agama sebatas formalitas di Kartu Penduduk. Impact mentalitas ini telah mengakibatkan lahirnya banyak produk perundang-undangan dan kebijakan negara lainnya yang terlalu sering mengabaikan nilai-nilai Islam.

Argumen yang menggebu-gebu untuk menolak negara Islam dan lebih memilih menghadirkan nilai-nilai Islam hanya tinggal argumentasi. Tak terlihat ada keseriusan untuk menghadirkan nilai-nilai Islam. Yang terjadi bukan hanya formalisasi Islam yang ditolak, tapi nilai-nilai Islam pun bahkan sedikit demi sedikit mulai ditolaknya.

Negara Pancasila yang kerap disebut sebagai ”negara agamis”, ”jalan tengah” (wasathiyah), hanya tinggal status. Pancasila hanya tinggal sila-silanya. Pancasila sebatas menjadi jargon yang absurd.

Baca juga:Haji Embay Mulya Syarief terpilih sebagai Ketua Umum Mathla’ul Anwar

Bahkan saat ini banyak pendapat yang menyebutkan bahwa Pancasila menjadi jargon untuk memecah belah sesama antar-anak bangsa, dan paparan di atas setidaknya menegaskan bahwa ada yang berbeda terkait dengan posisi dan keberadaan politik Islam di era Jokowi.

Paparan tersebut semuanya tertuang dalam buku “Politik Islam Era Jokowi: Himpitan Islamofobia dan Oligarki Politik” yang secara detail menyoroti secara kritis kehidupan politik kebangsaan dan kenegaraan, tentu saja termasuk mengkritisi posisi politik Islam di era Jokowi.

*Penulis Djoni Gunanto dan Usni Hasanuddin. Keduanya Dosen Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta. (UMJ)

Komentar

News Feed