Bandung, tanganrakyat.id – Bencana banjir yang terus melanda Jawa Barat telah mencapai titik kritis, memicu seruan keras dari Gubernur Dedi Mulyadi. Dalam pernyataannya di Lanud Husein Sastranegara Bandung, Selasa (11/3/2025), Dedi Mulyadi menyerukan “tobat ekologi” sebagai solusi mendesak untuk menghentikan kerusakan lingkungan yang semakin parah.
“Kita harus melakukan tobat ekologi! Pemerintah harus segera memperbaiki diri, memperbaiki tata ruang, memperbaiki pola hidup masyarakat untuk tidak lagi merusak, terutama sungai,” tegas Dedi Mulyadi.
Kerusakan lingkungan di Jawa Barat telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Alih fungsi lahan yang tak terkendali, munculnya sertifikat tanah yang mencakup gunung, sungai, hingga laut, telah memicu bencana banjir yang merugikan hingga Rp3 triliun. Dedi Mulyadi bahkan meyakini angka kerugian bisa lebih besar jika dihitung secara menyeluruh.
“Nanti kita audit, kalau menurut saya lebih dari Rp3 triliun, ini bukan hanya kerugian yang diderita warga, tapi juga recovery yang dilakukan pemerintah, dan ini jelas mahal,” kata Dedi.
“Bukan hanya laut yang disertifikat, daerah aliran sungai pun sudah bersertifikat. Gunung-gunung sudah banyak yang bersertifikat. Ini harus segera dibenahi! Padahal, filosofi masyarakat Jawa Barat itu air,” ungkapnya dengan nada prihatin.
Alih fungsi lahan dan sertifikat tanah yang tidak sesuai peruntukan telah mengubah sungai menjadi “tempat pembuangan rasa kebencian”. Padahal, sungai seharusnya menjadi sumber kehidupan dan kebanggaan masyarakat Jawa Barat, yang tercermin dari banyaknya nama daerah yang diawali dengan “Ci” (air).
“Saat ini, bukan hanya laut yang disertifikat. Daerah aliran sungai itu sudah bersertifikat. Gunung-gunung sudah banyak yang bersertifikat. Ini harus segera dibenahi. Padahal, filosofi masyarakat Jawa Barat itu air,” ujar Dedi.
Untuk mengatasi masalah ini, Dedi Mulyadi menekankan beberapa langkah penting:
1. Audit dan Evaluasi Tata Ruang: Pemerintah akan melakukan audit menyeluruh dan mengevaluasi tata ruang di seluruh Jawa Barat. Bupati dan wali kota harus segera bertindak untuk memperbaiki perencanaan pembangunan yang “ugal-ugalan”.
2. Pencabutan Sertifikat Ilegal: Sertifikat tanah yang mencakup bantaran sungai akan dicabut. Dedi Mulyadi menegaskan bahwa tidak akan ada ganti rugi bagi mereka yang telah “mengambil tanah negara”.
3. Kerja Sama dengan TNI: Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menjalin kerja sama dengan TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara untuk menjaga hulu, daerah aliran sungai, muara, hingga laut. Pemantauan udara juga akan dilakukan untuk mencegah kerusakan lingkungan.
4. Evaluasi Pengembang Perumahan: Kementerian Perumahan akan mengevaluasi pengembang perumahan yang membangun di tepi sungai dan tengah sawah.
5. Penataan DAS: Dedi mengatakan pihaknya akan membahas dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk dilakukan pencabutan sertifikat di daerah aliran sungai (DAS).
“Jawa Barat sudah tidak pantas ada musibah, karena sistemnya dan alamnya sudah bagus. Ketidakpantasan ini disebabkan karena melaksanakan perencanaan pembangunan, tata ruangnya dilakukan secara ugal-ugalan, melawan prinsip-prinsip alam,” tegas Dedi Mulyadi.
Baca juga:
Geger Puncak Bogor! Wisata Hibisc Fantasy Dibongkar Paksa, Gubernur Jabar Tak Pandang Bulu!
Dengan langkah-langkah tegas ini, Dedi Mulyadi berharap Jawa Barat dapat pulih dari kerusakan lingkungan dan mencegah bencana serupa di masa depan. Seruan “tobat ekologi” ini menjadi pengingat bagi semua pihak untuk menjaga dan melestarikan alam demi keberlangsungan hidup generasi mendatang.
“Makannya kalau pembangunan itu jangan suka melihat sudut pandang ekonomi, pendapatannya memang berapa dari wisata di Puncak. Tapi, lihat dampaknya yang ditimbulkan dari sebuah keputusan,” ucapnya.
Comment