Jakarta, tanganrakyat.id – Hak paling mendasar rakyat Indonesia atas pasokan listrik kini berada di ujung tanduk setelah PT PLN (Persero) dinilai gagal total dalam menjaga keandalan energi nasional. Koordinator Nasional Relawan Listrik Untuk Negeri (Kornas Re-LUN), Haji Yudhistira, membongkar borok manajemen PLN di bawah kepemimpinan Direktur Utama Darmawan Prasodjo yang menjabat sejak 2021 hingga saat ini (12/6/2026).
Kegagalan ini memicu krisis energi yang sangat nyata di wilayah Jawa dan Bali, ditandai dengan kekurangan daya (defisit) yang parah hingga mencapai 1.500 MW yang berujung pada pemadaman bergilir secara massal.
Krisis kelistrikan ini terjadi bukan karena musibah alam mendadak, melainkan akibat kelalaian fatal dalam eksekusi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021–2030 di Sistem Jawa-Bali. Berdasarkan laporan kinerja PLN, dari target penambahan kapasitas sebesar 17.210 MW sepanjang 2021–2025, realisasi yang terpasang dan beroperasi secara memalukan hanya mencapai 2.925 MW atau cuma 17% dari rencana. Artinya, ada lebih dari 14.000 MW proyek pembangkit listrik yang dijanjikan berujung mangkrak dan tertunda, membiarkan pasokan listrik rakyat menipis drastis.
Kondisi ini kian diperparah oleh dugaan praktik kotor di balik meja yang menyandera proyek-proyek vital senilai triliunan rupiah di tubuh PLN. Yudhistira mengungkap adanya isu keresahan yang luar biasa di kalangan vendor, di mana setiap paket proyek besar diduga kuat dipotong jatah komitmen di depan sebesar 3% dari nilai kontrak sebelum dokumen kerja bersedia diteken. Praktik “setoran jatah” pra-kontrak ini dinilai menjadi biang kerok utama yang menghambat pembangunan infrastruktur listrik, karena proses birokrasi sengaja disandera demi keuntungan pihak tertentu.
Tak hanya gagal membangun pembangkit konvensional, klaim “PLN Hijau” yang kerap digembar-gemborkan Darmawan Prasodjo di panggung internasional terbukti hanya isapan jempol belaka. Fakta di lapangan menunjukkan dari target 7.800 MW Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk Sistem Jawa-Bali, realisasinya tidak sampai 11% alias hanya 810 MW yang benar-benar tersambung ke jaringan listrik. Alih-alih melakukan transisi energi bersih, Indonesia justru dibiarkan terus bergantung pada pembangkit batu bara tua yang tidak efisien dan boros.
Baca juga:
Akibat dari kelalaian dan dugaan kongkalikong jabatan ini, ratusan juta rakyat Indonesia dipaksa menanggung derita akibat pemadaman listrik yang terjadi hampir setiap saat. Ibu rumah tangga kesulitan beraktivitas, pelajar tidak bisa belajar, pedagang merugi besar, hingga roda industri nasional terganggu akibat pasokan energi yang tidak menentu. Kepemimpinan PLN saat ini dinilai telah mengabaikan amanah publik demi mempertahankan kenyamanan posisi dan kepentingan politik individu.
Kornas Re-LUN menegaskan bahwa ke depan, PLN tidak boleh lagi dipimpin oleh sosok yang hanya pandai bersilat lidah dan sibuk melakukan pencitraan publik tanpa hasil nyata.
Haji Yudhistira mendesak perombakan total pada manajemen puncak PLN agar dipimpin oleh figur profesional yang bersih, berintegritas, dan mengutamakan hajat hidup orang banyak.
Rakyat berhak mendapatkan layanan listrik yang stabil, dan hal itu mustahil terwujud jika PLN masih dikelola sebagai ladang mencari jatah komitmen pribadi.
Comment