Tanganrakyat.id, – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kembali menghadapi pertaruhan terbesar dalam sejarah fiskal modern Indonesia. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menelan anggaran fantastis sekitar Rp335 triliun per tahun atau setara Rp918 miliar setiap harinya resmi menjadi pusat perhatian publik.
Disatu sisi, program ini digadang-gadang sebagai investasi strategis untuk menyelamatkan gizi masa depan bangsa. Namun di sisi lain, angka triliunan rupiah tersebut mencuat di tengah kondisi APBN yang masih mengalami defisit, memicu pertanyaan tajam: apakah ini fondasi kemajuan atau justru bom waktu fiskal?
Secara substansial, urgensi perbaikan gizi anak-anak dan kelompok rentan tidak dapat ditawar lagi demi mendongkrak kualitas sumber daya manusia Indonesia. Gizi yang baik adalah prasyarat mutlak bagi produktivitas dan daya saing bangsa di masa depan. Kendati demikian, tujuan mulia tidak boleh menjadi tameng untuk mengabaikan prinsip akuntabilitas. Dengan skala belanja yang masif, pemerintah dituntut untuk membuktikan bahwa setiap rupiah benar-benar mendarat di piring penerima manfaat, bukan menguap di tengah jalan akibat rantai birokrasi yang longgar.
Siapa yang paling diuntungkan dan bagaimana dana raksasa ini dikelola menjadi misteri harian yang menuntut jawaban transparan. Publik berhak tahu secara rinci: berapa persentase anggaran yang murni dibelanjakan untuk bahan pangan berkualitas, dan seberapa besar porsi yang tersedot untuk biaya logistik, distribusi, serta operasional?
Tanpa keterbukaan informasi yang radikal mengenai mekanisme pengadaan dan kesesuaian harga pasar, program bernilai fantastis ini rentan menjadi arena basah bagi praktik pemborosan hingga konflik kepentingan.
Kritik pedas yang dialamatkan kepada kebijakan MBG sama sekali bukan bentuk penolakan terhadap kesejahteraan rakyat. Justru sebaliknya, pengawasan ketat adalah wujud cinta tanah air agar niat baik negara tidak salah alamat akibat salah urus.
Pemerintah tidak boleh berlindung di balik narasi kemanusiaan untuk menutup mata dari kewajiban efisiensi. Ketika kas negara berada dalam tekanan defisit, disiplin fiskal bukan lagi sekadar opsi manajemen keuangan, melainkan harga diri politik dan moral penyelenggara negara.
Bagaimana skenario terburuk dapat dicegah sebelum terlambat? Jawabannya terletak pada audit independen yang berkala, pelibatan pengawas eksternal, serta keterbukaan data secara real-time kepada publik.
Pemerintah tidak boleh menunggu skandal kebocoran anggaran meledak di permukaan baru bergegas melakukan pembenahan tata kelola. Pengawasan berlapis harus dimulai sejak butir makanan pertama disiapkan hingga distribusi tuntas ke pelosok negeri, memastikan tidak ada ruang bagi penyimpangan sekecil apa pun.
Dimana letak garis demarkasi antara investasi jangka panjang dan pemborosan anggaran negara? Jawabannya ditentukan oleh ketegasan eksekusi di lapangan. Jika dikelola dengan tata kelola yang bersih, transparan, dan tepat sasaran, Rp335 triliun dapat menjadi batu loncatan emas bagi masa depan generasi bangsa.
Sebaliknya, jika dibiarkan berjalan setengah hati dengan pengawasan lemah, anggaran raksasa ini hanya akan memperparah beban fiskal tanpa meninggalkan jejak peningkatan kualitas SDM yang signifikan.
Kapan momentum evaluasi total ini harus dilakukan? Jawabannya adalah detik ini juga, sebelum beban defisit fiskal melumpuhkan sektor pembangunan krusial lainnya. Uang negara adalah uang rakyat yang setiap sen-nya wajib dipertanggungjawabkan penggunaannya secara transparan.
Keberhasilan MBG akan menjadi preseden penting apakah negara mampu menjalankan program sosial raksasa tanpa harus mengorbankan kesehatan makroekonomi nasional.
Baca juga:
Timur Tengah Masih Membara, Tidak Kondusif Bagi Palestina
Pada akhirnya, pertaruhan besar ini menyisakan satu alarm peringatan yang harus didengar nyaring oleh para pengambil kebijakan. Apakah Rp335 triliun ini akan tercatat dalam sejarah sebagai lembaran emas investasi gizi anak bangsa, atau justru dikenang sebagai monumen pemborosan termahal di tengah krisis anggaran negara? Waktu dan transparansi yang akan membuktikannya.
Bahrudin El-Shiraaz
Aktivis Intelektual, Pegiat Kajian Keislaman Kontemporer dan Isu Geopolitik Timur Tengah
Comment