Timur Tengah Masih Membara, Tidak Kondusif Bagi Palestina

  • Bagikan
Asia Middle East for Research and Dialogue (AMEC) menggelar Webinar Internasional "Memahami Dinamika Timur Tengah Kontemporer" dengan moderator alumni Cambridge University Inggris, Mumtaza Chairannisa (bawah, paling kanan) pada 13 Mei 2026 (Foto: Dokumentasi AMEC)

Jakarta, tanganrakyat.id – Kawasan Timur Tengah masih belum kondusif untuk terciptanya perdamaian saat ini, terutama karena sikap kolonialisme Israel yang menyebabkan perang tanpa henti, baik dalam pencaplokan Palestina maupun serangan ke Iran.

Demikian salah satu perspektif dari empat pembicara dalam Webinar Internasional bertajuk “Understanding Contemporary Middle East Dynamics: Israeli Colonialism in Palestine, Gulf Strategic Policies, and Iran’s Nuclear Trajectory” pada 13 Mei 2026 yang diselenggarakan oleh Asia Middle East for Research and Dialogue (AMEC).

Keterangan pers AMEC yang disiarkan Jumat (15/5) menyebutkan, webinar yang dibuka oleh Direktur Eksekutif AMEC Dr. Muslim Imran itu sendiri dihadiri sekitar 30 peserta, sebagian dari Malaysia dan dimoderatori oleh alumni Cambridge University Inggris, Mumtaza Chairannisa.

Disebutkan pula, faktor lain yang mempengaruhi ketidakstabilan di Timur Tengah adalah ambisi Amerika untuk memainkan aktor dominan di Timur Tengah dengan menghadirkan Board of Peace (BOP) yang tidak menyertakan wakil Palestina.

Selain itu kehadiran Iran yang memiliki kekuatan militer berarti tidak bisa dikalahkan meski sudah diserang dalam dua bulan terakhir ini oleh AS dan Israel. Kondisi perang regional inilah yang menyebabkan keinginan Palestina merdeka semakin sulit.

Masa Sulit bagi Palestina

Dalam webinar tersebut, Prof M. Hamdan Basyar dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memfokuskan kepada perkembangan Palestina yang merupakan sumber instabilitas Timur Tengah karena genosida Israel dan pengusiran bangsa Palestina.

Dengan menempatkan Gaza di Bawah pengelolaan Board of Peace-nya Donald Trump dan didukung Resolusi PBB, secara efektif kawasan ini berada dalam Perwalian Baru atau protektorat modern.

Kerangka kerja yang diusulkan dalam resolusi ini sangat ambisius: gencatan senjata permanen, rekonstruksi besar-besaran, dan yang paling penting pembentukan pemerintahan transisi internasional melalui Board of Peace dan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF).

Secara eksplisit, resolusi ini menangguhkan peran Otoritas Palestina (PA) di Gaza hingga mereka menyelesaikan program reformasi yang dianggap “memuaskan.”

Prof. Hamdan memaparkan, pemerintahan sehari-hari nanti akan dijalankan oleh sebuah komite teknokrat Palestina di bawah pengawasan ketat BoP, sebuah badan yang dipimpin tokoh politik Amerika, Donald J. Trump, sebuah representasi dramatis dari dominasi kepentingan eksternal.

IJalan menuju kemerdekaan Palestina yang diakui sebagai sebuah “aspirasi” dibuat sangat bersyarat oleh BoP, bergantung pada penilaian subjektif kekuatan-kekuatan luar.

Prof. Hamdan mempertanyakan bagaimana tata kelola, keamanan, dan arsitektur politik-ekonomi yang diusulkan oleh Resolusi 2803 (2025) memengaruhi prospek terwujudnya negara Palestina yang berdaulat, merdeka, dan mandiri, terutama jika dilihat melalui lensa kegagalan historis dan fragmentasi struktural yang ada.

Israel terlibat perang terus menerus

Mengenai situasi Timur Tengah yang masih jauh dari perdamaian, Dubes RI untuk Iran dan Turkmenistan (2012-2026) Dian Wirengjurit menyoroti Israel yang beroperasi di bawah klaim ancaman eksistensial, dengan membingkai postur militernya sebagai sesuatu yang bersifat defensif.

Namun, ketika diperiksa secara komparatif, khususnya terhadap Iran yang secara serupa memposisikan dirinya sebagai kekuatan minoritas di lingkungan regional yang tidak bersahabat, justifikasi ini menjadi semakin sulit untuk dipertahankan.

Berbeda dengan Iran, Israel telah terlibat secara terus-menerus dalam konflik militer aktif, baik secara ofensif maupun defensif terhadap berbagai aktor di seluruh kawasan.

Kesenjangan ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai apakah perilaku militer Israel benar-benar mencerminkan kebutuhan defensif, atau justru mencerminkan agenda yang jauh lebih luas dan melampaui sekadar upaya mempertahankan diri.

Menyinggung soal pertemuan Presiden Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping pada 14 Mei 2026, menurut Dubes Dian Wirengjurit, pertemuan itu menunjukkan Presiden AS sudah kehilangan daya tawar setelah ditinggalkan sekutunya di Eropa dan Arab dibandingkan dengan Tiongkok.

Teluk belum bebas

Selanjutnya Pizaro Gozali Idrus, wartawan dan Peneliti AMEC, menjelaskan, negara-negara Teluk karena dalam konflik Iran-AS berada di sisi AS dan menjadi target serangan rudal Iran berusaha untuk mencari solusi yang aman bagi mereka meski tidak mudah.

Menurut Pizaro, alih-alih mengandalkan kekuatan militer AS untuk menekan para pesaingnya, negara-negara Teluk mulai mengadopsi pendekatan yang lebih mandiri.

Pizaro mencatat adanya upaya normalisasi hubungan dengan Iran. Kesepakatan antara Arab Saudi dan Iran yang dimediasi Tiongkok menunjukkan bahwa negara-negara Teluk mampu menangani konflik regional tanpa campur tangan Washington.

Demikian juga upaya untuk mengakhiri perang di Yaman dan memulihkan hubungan diplomatik dengan Qatar (setelah blokade) mencerminkan pergeseran menuju rekonsiliasi regional.

Selanjutnya juga muncul perluasan aliansi geopolitik. Arab Saudi, Mesir, Pakistan, dan Turki telah mulai memperkuat aliansi militer di tengah tindakan Israel dan AS di Timur Tengah.

Namun upaya negara-negara Teluk untuk tidak tergantung ke AS tidak mudah. Pizaro mencatat beberapa hal. Pertama, adanya tekanan balasan dari AS karena Washington tampaknya tidak akan membiarkan sekutu-sekutunya untuk dengan mudah berpindah haluan.

Lalu sejauh ini Tiongkok dan Rusia belum menunjukkan kemauan atau kemampuan untuk bertindak sebagai penjamin keamanan militer di Teluk, menggantikan AS jika terjadi konflik terbuka. Faktor lain, adanya persaingan di antara negara-negara Teluk dan ketergantungan struktural pada tenaga kerja asing.

Baca juga:

BOP Tidak Jalan Dalam Membangun Kembali Palestina

Sementara itu, dalam analisisnya, Abdolreza Alami yang merupakan Co-Founder Director of Asia West-East Centre (AsiaWE) di Malaysia menyatakan, asumsi bahwa Iran ambruk, Hamas melemah, Hizbollah tertekan dan Suriah pecah tidak terbukti setelah perkembangan konflik dua bulan ini.

Realitasnya jaringan regional perlawanan terhadap AS dan Israel masih bertahan dan demikian juga Iran masih bertahan. Selain itu, adanya posisi Iran yang strategis secara geografis memperkuat kehadirannya di Timur tengah.

Iran memiliki karakteristik khusus, dimana secara geografis lokasinya yang sulit ditembus namun memiliki akses maritim dan memiliki rute perdagangan yang tidak bisa dihilangkan.

Dengan kata lain, Iran memiliki posisi geografi yang menguntungkan dan memiliki kekuatan senjata yang menjadi daya penggentar musuh serta mempunyai jaringan perdagangan multi jalur, tidak hanya laut tetapi juga darat.

Dalam proposal seminarnya ini AMEC yang merupakan organisasi ”think thank” Asia Tenggara menyatakan bahwa Timur Tengah telah lama menjadi pusat konflik global yang kompleks dan berlapis.

Faktor ini mencerminkan interaksi sejarah kolonial, persaingan geopolitik, identitas ideologis, serta kepentingan ekonomi dan keamanan global. Konflik-konflik ini tidak dapat dipahami secara terpisah.

Sebaliknya, konflik-konflik tersebut harus dianalisis sebagai hasil dari faktor-faktor struktural yang saling terkait di tingkat domestik, regional, dan internasional.

Dalam konteks inilah konflik Israel-Palestina, dinamika keamanan Teluk serta persaingan antara Iran dan Israel mewakili aspek utama dari krisis multidimensional yang sedang berlangsung.

Penulis: Red
  • Bagikan

Comment