Indramayu, tanganrakyat.id – Prahara dugaan korupsi yang menyelimuti Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu kini mencapai puncaknya. Koordinator Forum Peduli Indramayu (FPI), Masdi, melangkah tegas menyambangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta pada Rabu Kliwon, (4/11/2026) untuk mendesak pengusutan tuntas kasus ijon proyek yang menyeret nama Bupati Indramayu, Lucky Hakim.
Aksi penggerudukan gedung Merah Putih ini dilakukan guna menyuarakan keresahan rakyat atas dugaan transaksi gelap permintaan uang muka (fee) proyek APBD 2025 sebelum pekerjaan dilaksanakan. Masdi menegaskan bahwa KPK tidak boleh berlambat-lambat dan harus segera memanggil seluruh pihak yang terlibat demi menyelamatkan Kota Mangga dari cengkeraman praktik KKN yang kian menggurita.
Tidak main-main, FPI datang menggelorakan tiga tuntutan krusial bagi lembaga anti-rasuah tersebut. Tuntutan itu mencakup pengusutan kilat atas laporan masyarakat, pemeriksaan intensif terhadap saksi dan perantara transaksi, hingga penangkapan terhadap Bupati Indramayu yang diduga kuat menjadi aktor utama di balik panggung “selebritis” ijon proyek daerah.
Langkah berani Masdi ini mendapat dukungan penuh dari aksi lintas organisasi di Indramayu. Sebanyak lima Ormas dan LSM—antara lain WN 88, GMPAR, FKPM—serta jajaran tokoh masyarakat turut merapatkan barisan di Jakarta sebagai wujud komitmen moril menjaga uang rakyat dari ancaman koruptor yang merajalela.
Masdi menyuarakan peringatan keras bagi seluruh masyarakat Indramayu agar tidak lagi terkecoh oleh tirai pencitraan manis yang dibangun oleh sang kepala daerah. Menurutnya, di balik citra publik yang murni, tersembunyi skandal besar perampokan uang rakyat yang siap dibongkar hingga ke akar-akarnya melalui mekanisme hukum.
Gelombang desakan publik ini menyusul laporan resmi yang dilayangkan oleh pengusaha Cirebon berinisial HK ke KPK pada Kamis (29/10/2026). Laporan itu membeberkan secara detail bukti-bukti foto serta kronologi alur transaksi haram yang sedikitnya merugikan dan melibatkan 10 kontraktor dari berbagai daerah.
Berdasarkan berkas pengaduan, jejak dugaan korupsi ini berawal dari pertemuan di sebuah hotel di Cirebon pada 8 Desember 2024 antara pejabat tinggi Indramayu berinisial LH dan pengusaha RS. Pertemuan tersebut berlanjut pada penyerahan uang tunai sebesar Rp1 miliar pada 10 Desember 2024 demi mengamankan alokasi proyek konstruksi APBD 2025.
Bukan cuma itu, aliran dana disinyalir terus mengalir deras melalui perantara dan rekening kerabat. Rangkaian transaksi lanjutan mencakup transfer senilai Rp750 juta ke rekening adik LH, penyerahan uang tunai tambahan Rp500 juta di Cibubur, hingga penyerahan pecahan dolar bernilai fantastis Rp2,5 miliar di kawasan Plaza Indonesia Jakarta.
Para investor proyek bahkan dikabarkan terus diperas hingga menambah komitmen investasi hingga mencapai miliaran rupiah demi mengamankan predikat “prioritas”. Sebagai imbalannya, draf daftar proyek senilai lebih dari Rp7 miliar dari DPUPR, Disdikbud, dan Dispora Indramayu dibagikan kepada pengusaha terkait.
Baca juga:
Skandal Ijon Proyek Pemkab Indramayu Rp2,5 Miliar Digoyang KPK, Bupati Lucky Hakim Bungkam!
Kini publik Indramayu menanti langkah konkret dari penyidik KPK untuk membongkar tuntas skandal megakorupsi ini. Jika tuntutan tersebut diabaikan, FPI bersama koalisi masyarakat sipil berjanji akan menggelar aksi demonstrasi bergelombang dan melipatgandakan massa di depan gedung KPK Jakarta.
Komentar