Jakarta, tanganrakyat.id – Jutaan warga di Pulau Jawa, Madura, hingga Bali kini dihantui ancaman kegelapan massal setelah PT PLN (Persero) secara sepihak mulai memberlakukan pemadaman listrik bergilir sejak Senin (8/6/2026). Langkah darurat ini terpaksa diambil akibat terjadinya defisit pasokan listrik yang sangat kritis, di mana sistem kelistrikan Jamali dilaporkan tekor hingga 750 MW pada siang hari dan melonjak hingga 1.500 MW saat beban puncak malam hari.
Wilayah terdampak seperti Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, hingga Jawa Timur kini mulai merasakan dampak langsung dari kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat luas ini.
Krisis energi yang memicu kepanikan publik ini terjadi akibat menipisnya stok batubara di sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) milik PLN Group dan Independent Power Producer (IPP).
Berdasarkan data internal per 9 Juni 2026, cadangan bahan baku di PLTU krusial seperti Paiton, Indramayu, hingga Pelabuhan Ratu sudah memasuki fase ‘lampu merah’ karena hanya tersisa untuk 11 hingga 12 hari operasi (HOP)—jauh di bawah standar minimal 26 hari yang ditetapkan regulasi.
Ironisnya, demi menjaga citra di mata pemerintah, PLN Pusat disinyalir sengaja memprioritaskan aliran listrik tetap menyala hanya di Jakarta dan Bali karena keberadaan Presiden Prabowo Subianto di ibu kota.
Merespons bobroknya manajemen energi ini, Koordinator Nasional Relawan Listrik untuk Negeri (Kornas Re-LUN), Haji Teuku Yudhistira, pada Rabu (10/6/2026) mendesak Presiden Prabowo untuk segera mengambil tindakan taktis guna menyelamatkan Pulau Jawa dari kelumpuhan total.
Haji Yudhistira secara juga menuntut agar momentum RUPS pada 15 Juni mendatang digunakan untuk merombak total jajaran direksi PLN, termasuk mencopot Direktur Utama Darmawan Prasodjo yang dinilai lebih mementingkan pencitraan daripada mengamankan hajat hidup orang banyak.
Baca juga:
Sumut ‘Kembali ke Zaman Batu’: Kinerja Dirut PLN Dievaluasi Total di RUPS Pekan Depan!
Jika tidak segera dibenahi, krisis ini dipastikan akan menghancurkan sektor usaha dan UMKM yang menjadi urat nadi perekonomian nasional.
Comment