Oknum Tersangka Korupsi BPBD Indramayu Jangan Jadi Pahlawan Kesiangan

  • Bagikan
Oknum Tersangka Korupsi BPBD Indramayu Jangan Jadi Pahlawan Kesiangan (Foto: Red)

Tanganrakyat.id, Indramayu-Terkait
Dua orang berisial C (Kasi.Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi) dan D pensiunan (PLT BPBD) telah resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Indramayu Jawa Barat dengan dugaan korupsi Rp196 miliar refocusing anggaran pengadaan masker untuk penanganan Covid 19 tahun 2020.

Diketahui bersama alokasi berikutnya yakni untuk BOK Dinas Kesehatan sebesar Rp15 miliar, BLUD RS Pantura MA Sentot Patrol Rp10 miliar, BLUD RSUD Indramayu Rp35 miliar.

Baca juga: Polres Indramayu Menahan Dua Pejabat BPBD, Akankah Menjadi Bola Liar?

Menanggapi hal tersebut Direktur PKSPD (Pusat Kajian Strategis Pembangunan Daerah) O’ushj Dialambaqa mengatakan, setelah Polres menetapkan status tersangka kepada Caya Kasi Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi dan status tersangka kepada Dodi mantan Plt. BPBD, PKSPD berharap penuh kepada Caya dan Dodi sebagai tersangka untuk tidak menjadi pahlawan kesiangan dalam.kasus perkorupsian tersebut.

“Jika kita melakukan penelitian soal perkorupsian yang terjadi sekarang ini, nyaris tidak pernah tunggal, dan nyaris selalu beregu atau berjama’ah, sehingga PKSPD sangat berharap kepada kedua tersangka tersebut mau blak-blakan, karena kita sangat yakin ada intelectual dadernya,” ujar Ushj Dialambaga, Senen (22/11/2021) yang dikenal dengan Pak Oo.

Lanjut Oo, jika kedua tersangka tidak ingin jadi pahlawan kesiangan, tentu harus bisa membongkar siapa intelecutal dadernya, dan sekaligus keduanya mengajukan JC ( Justice Colaborator).

JC tentu syaratnya ada intelectual dader, jika tetap disembunyikan, JC tidak akan .mungkin didapat. Jika mendapatkan JC tentunya akan sangat menguntung kedua tersangka, hukumannya bisa jadi jauh lebih ringan dan berhak mendapatkan bonus remisi.

Baca juga: Bendung Wayangsari Indramayu Jebol, Petugas Jangan Cuma Foto-Foto

Melihat dan atau jika kita melakukan pembacaan perkorupsiannya, seharus Polres tidak hanya kasus tersebut cuma dua tersangka dan atau kasus tersebut tidak bisa dilokalisir pada dua tersangka saja.

Pengadaan masker, tentu ada pemborongnya, dimana harga masker tersebut indikasi kuatnya adanya mark up harga yang fantastik, disamping quota barangnya. Maka mau tidak mau, seharusnya juga bisa dijadikan tersangka, baik yang menyangkut langsung peran kedua tersangka maupun soal mark upnya.

Pengadaan BOX Dinas Kesehatan sebesar +/- Rp 15 milyar, tentu ada pemborongnya juga, dan tentu ada bagian lain yang terlibat sebagai penentu kebijakan yang merugikan keuangan negara dan atau atas kebijakannya yang menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain.

Pengadaan untuk BLUD RS. Sentot senilai ×/- Rp 10 milyar, tentu ada pemborongnya jika itu pengadaan barang dalam bentuk apapun, dan ada penentu kebijakannya yang membuat kerugian keuangan negara dan ada yang diuntungkan atas kerugian negara tersebut.

Pengadaan di BLUD RSUD Indramayu senilai ×/- Rp 35 milyar, tentu sama dan sebangun dengan yang terjadi pada Dinkes, RS. Sentot dan di BPBD sendiri.

Jika pemborongnya tunggal, maka yang harus dijadikan tersangka sudah 3 orang, tetapi jika ada 3 pemborong, maka seharusnya tersangkanya menjadi 5 orang.

Nah, karena tidak mungkin di Dinkes, RS Sentot dan RSUD Indramayu tidak ada yang terlibat, karena logika dan akal waras mengatakan, bahwa ada pengambil kebijakan atau ada penentu proyek itu, karena usulan kebutuhan pengadaannya tentu dari dalam.

Maka seharusnya yang menjadi tersangka sudah minimal 7 orang. Jika ada intelectual dadernya menjadi 8 orang. Belum mata rantainya, jadi minimal 10 orang indikasi kuatnya bisa dijadikan tersangka.

Baca juga: Oknum Pegawai BPBD Indramayu Ancam Bekukan Aktivis Kemanusiaan KRI

Tapi semua itu adalah Polres yang punya kewenangan untuk itu semua. PKSPD hanya berharap adanya integritas dan indepedensi dari para penyidik dan sungguh-sungguh serius untuk menuntaskan dan membongkar kasus perkorupsian tersebut atas pertanyaan, siapakah intelectual dadernya? Siapa saja yang terlibat dalam mata rantai proyek perkorupsian tersebut. Kita tunggu saja, karena ini ujian integritas dan citra APH Polres.(K.Spd-19497)

  • Bagikan

Comment