PKSPD: SOP Lapas Kelas IIB Indramayu Mengapa Menjadi Multi Tafsir?

  • Bagikan
Kantor Lapas Kelas II B Kabupaten Indramayu Jawa Barat (Foto : Iman Santoso, ST)

Tanganrakyat.id, Indramayu – Kementerian Hukum dan Ham Jawa Barat (Kakanwil Kemenkumham Jabar) lagi gencar – gencarnya memenuhi dan melayani pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat, salah satu diantaranya adalah pelaksanaan pembinanaan dan kontrak kerja sama dengan Organisasi Bantuan Hukum (OBH). Hal ini diungkapkan oleh Sudjonggo, Bc.IP.,S.H Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Jawa Barat saat menjadi narasumber dalam kegiatan Forum Literasi Hukum dan HAM Digital (FIRTUAL) yang diselenggarakan oleh Kementerian Informasi dan Komunikasi (Kominfo) pada Rabu, 30/03/2022 yang lalu disalahsatu hotel di Jalan Laks LL RE Martadinata Bandung Wetan, Jawa Barat.

Ini berbanding terbalik dengan pejabat Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Indramayu, ini ditegaskan oleh Advokat Aditya Firmansyah, S.pd., S.H. dirinya merasa dilecehkan oleh pegawai Lapas tersebut saat akan mendampingi kliennya yang akan sidang.

Advokat Aditya Firmansyah, S.pd., S.H. (Foto : Red)

Kejadiannya berawal saat akan mendampingi klien pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2022 saat sidang Warno no 75/Pid.B/2022/PN Idm, Kami kuasa hukum (Hendra, Aditya, Syamsudin, Rona) dari sdr Warno, bermaksud mendampingi yang bersangkutan dalam agenda sidang keterangan terdakwa.

Saat saya akan mendampingi di Tahti Polres Indramayu saya mendapat kabar bahwa saudara warno sudah dipindahkan ke Lapas Indramayu. Sehingga saya berpindah ke Lapas Indramayu.

“Sampai disana saya sempat masuk & bertemu saudara Warno. Tapi ketika sedang menunggu sidang petugas lapas bernama Zove Ardani/ Kasubsie Registrasi menanyakan surat, kemudian saya perlihatkan surat kuasa dari saudara Warno, kemudian yang bersangkutan menanyakan surat ijin dari kejaksaan, karena kami tidak mendapat kabar dari pihak kejaksaan saudara Warno sudah dipindahkan maka kami tidak sempat untuk bersurat ke kejaksaan” jelas Aditya,  Kamis, (16/6).

Lanjut Aditya, padahal sebelumnya kuasa hukum mendampingi saudara Warno saat di tahan di Polres kami tidak pernah bermasalah dengan pihak Polres saat pendampingan sidang.

Pihak Lapas melalui Zove bersikeras kalau tidak ada surat tersebut kami sebagai kuasa hukum tidak diperbolehkan mendampingi karena melanggar SOP Lapas Indramayu padahal sesuai dengan UU advokat 18 th 2003 kami berhak mendampingi klien kami dipersidangan dan sesuai KUHAP pasal 54 bahwa saudara Warno berhak untuk didampingi kuasa hukum saat persidangan.

Kami sudah mejelaskan bahwa bagaimana SOP suatu lembaga bisa melemahkan UU dan KUHAP. Tapi pihak lapas melalui Zove berkeras kami untuk keluar dari lapas.

Pada saat persidangan kami sebagai kuasa hukum melalukan protes untuk tidak melanjutkan sidang karena ada Hak dari terdakwa yang sudah dianggar, kemudian majelis hakim men skors sidang sampai perwakilan dari kuasa hukum mendampingi.

“Dari situ kami mengetahui bahwa pihak Pengadilan Indramayu dalam ini majelis hakim pun tidak mengetahui bahwa saudara Warno sudah dipindahkan dari polres ke lapas, ini kan lucu,” tambahnya.

Tim Kuasa Hukum Terdakwa Warno Alias Cenang bin (Alm) Surdaya dalam Perkara Nomor : 75/Pid.B/2022/PN.Idm sangat menyayangkan sikap salah satu oknum Pegawai Lapas Indramayu yang bernama ZOVE ARDANI dengan Jabatan Kasubsi Registrasi yang melarang Penasehat Hukum mendampingi terdakwa dalam persidangan dengan agenda pemeriksaan keterangan terdakwa dengan alasan SOP, meskipun pada akhirnya karena perintah majelis hakim yang memeriksa mempersilahkan terdakwa untuk didampingi sehingga diperbolehkan. tim kuasa hukum menyayangkan hal tersebut karena terdakwa kehilangan haknya sebagaimana diatur ketentuan Hukum Acara Pidana. Bahwa tim kuasa merasa heran dengan pemahaman hukum pegawai lapas yang mengenyampingkan hak terdakwa dan profesi advokat dengan alasan SOP yang tidak jelas, yang menurut tim kuasa SOP tidak seharusnya mengangkangi perundang – undangan. Sebagaimana kita ketahui KUHAP mengatur sebagai berikut:

Pasal 54
Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Pasal 57
(1) Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undangundang ini.

Pasal 60
Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum.

Pasal 61
Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan.

Untuk sekedar kepentingan diluar pemeriksaan persidangan saja, KUHAP mengatur agar Terdakwa dapat menerima kunjungan (Pasal 60). Padahal pada saat itu Kamis 02 Juni 2022 Tim Penasihat Hukum datang untuk kepentingan pendampingan Terdakwa dalam proses persidangan (Pasal 54). Ulah oknum pegawai lapas tersebut sangat tidak paham hukum dan sangat mencederai rasa keadilan serta melecehkan profesi advokat.

Sebagaimana kita ketahui Penasihat Hukum sangat memiliki kewenangan yang diatur dalam KUHAP sebagai berikut :

Pasal 69
Penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Pasal 70
(1) Penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya.

Bahwa dengan ini kami Tim Penasihat Hukum mengutuk dengan keras oknum pegawai lapas tersebut dan meminta agar pegawai tersebut di evaluasi karena berpotensi akan secara terus – menerus merugikan hak – hak para pencari keadilan di negeri ini terkhusus di Kabupaten Indramayu.

Kepala Lapas Kelas IIB Indramayu, Beni Hidayat, A.Md.I.P.,S.H., MH kepada tanganrakyat.id menanggapi hal tersebut mengatakan pada Kamis, tanggal 02 Juni 2022 kita tidak mendapatkan informasi yang bersangkutan itu akan didampingi oleh Pengacara, sedangkan domain persidangan ini ada pada majelis  dan penuntut umum, sedangkan untuk jalannya Persidangan itu ada pada kepaniteraan, Kamis (16 Juni 2022).

“Sedangkan MoU kami dengan  Mahkamah Agung dimasa pandemi ini kewajiban kami hanya menghadirkan terdakwa, tentu ada SOP yang harus dijalani yang pertama  mengacu pada PP 58 tahun 99 hak dan kewajiban warga binaan, emang penasehat hukum berhak mengunjungi terdakwa ada di Pasal 37 ayat 3 menyatakan bahwa dalam rangka mengunjungi terdakwa harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang, pada hari itu sebenarnya itu asumsi saya hanya mengarahkan saja yang bersangkutan izin tertulis karena di pasal selanjutnya pasal 40  penyidik dan penuntut umum saat mengunjungi tahanan harus menunjukkan surat tugas, pada hari itu kita tidak mendapatkan informasi dari dari pihak penahan bahwa yang bersangkutan akan didampingi  pengacara,” tegas Beni Hidayat.

“Lebih lanjut Beni Hidayat juga menegaskan bahwa ini zamannya eletronik, padahal lewat WA juga bisa asal ditunjukan saja kepada petugas kami dirutan, juga disediakan ruangan khusus untuk penasehat hukum serta perbincangan mereka dengan kliennya tidak boleh didengar siapapun , tapi tetap diawasi oleh petugas Lapas  yang berwenang. Petugas lapas memeriksa barang bawaan dan surat izin , serta mengeledah pengunjung termasuk barang-barang bawaan,” tutupnya.

Menyikapi hal tersebut pengamat sosial dan juga Direktur PKSPD (Pusat Kajian Strategis Pembangunan Daerah) Ushj Dialambaqa menyampaikan, menyimak dan menelisik argumentasi Kasubsie Registrasi Lapas Indramayu, Kalapas dan Kuasa Hukum Terdakwa, menarik tapi menggelikan juga.

Pengamat sosial dan juga Direktur PKSPD (Pusat Kajian Strategis Pembangunan Daerah) Ushj Dialambaqa / Pak Oo (Foto : Red)

“Jika berkelit pada SOP, pertanyaannya apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang – undangan? Apakah SOP sudah baik dan benar? Apakah pelaksana sistem (SOP) itu sudah dipahami dan sudah ditafsirkan dengan baik dan benar? Mengapa dalam SOP kemudian bisa terjadi multi tafsir, seperti halnya, Kalapas mengatakan, hanya  menghadirkan terdakwa,” ujar Usjh Dialambaqa, Jum’at, (17/6/2022) atau lebih terkenal dengan panggilan Pak Oo, melalui sambungan selular.

Lanjut Pak Oo, Kita melihat kelucuan dan kegelian itu antara lain, pertama, soal ketidaktahuan atau tanpa kabar bahwa terdakwa didampingi Pengacara. ini lucu dan menggelikan, padahal konon sudah masuk tahap persidangan, sudah melewati P21, dan terdakwa sudah berada di Lapas. Ini menunjukkan tata kelola layanan untuk kepentingan proses peradilan atau hukum terlihat berantakan jika itu yang terjadi atas saling bantah, saling klaim dan saling tuding.

Kedua, apakah terdakwa itu didampingi Pengacara atau tidak, seharusnya sudah bisa dipastikan, paling tidak saat perkara sudah masuk P21 atau pada saat persidangan terdakwa yang pertama, jika pada saat penyidikan dan atau penetapan status tersangka oleh penyidik Kepolisian, tersangka belum bisa memastikan didampingi Pengacara. Atau pada saat terdakwa sudah di-Lapas-kan. Yang terjadi kemudian, Kasubsie Registrasi dan atau Kalapas tidak tahu soal itu, lantas argumentasinya hanya “menghadirkan terdakwa saja”. Lucu dan menggelikan. KUHAP dan segala regulasi yang menyangkut tupoksinya dijamin luar kepala, tetapi tafsirnya yang kadang seperti obat nyamuk bakar, mutar-mutar engga karuan. SOP seharusnya sudah bicara soal tersebut.

Ketiga, jika seperti itu, yang menjadi fakta dan realitas,  pertanyaan adalah sinergitas antar institusi yang bersangkutan; Lapas, Pengadilan, Kepolisian ( Polres) dan Kejaksaan itu ditafsirkan, dipahami dan dimaknai seperti apa, termasuk sinergitas dengan institusional Lembaga Bantuan Hukum (Pengacara) dan Media Massa?

Keempat, jika benar yang dikeluhkan media bahwa untuk mendapatkan kejelasan informasi publik seperti mengkonfirmasi dst sangat tertutup dan sangat sulit atau harus dikatakan semuanya secret, lantas apa tafsir dan makna atas UU KIP, dimana mereka itu secara institusional berkewajiban untuk memberikan dan menyediakan informasi yang dibutuhkan publik, dan memberikan informasi yang tidak menyesatkan. Jika tidak memberikan kejelasan informasi yang jelas, itu namanya menyesatkan. Itu soalnya.

“Kemenkumham, seolah-olah berkeinginan baik membangun pencitraannya, agar pelaksanaan regulasi dan kebijakannya bisa berjalan dari atas ke bawah. Fakta dan realitasnya, ternyata yang menjadi konkret adalah Kemenkumham bisa membuat sistem dan kebijakan, tetapi tidak mampu untuk membuat dan atau menerapkan sistem pengawasannya di lapangan, karena ternyata tidak berjalan sebagaimana mustinya. Kemenkumham, ternyata tidak mampu menciptakan dan atau melahirkan SDM yang memiliki integritas sebagai pelaksana pengawasan terhadap sistem dan kebijakan yang dibuatnya. Yang terjadi bahkan terkadang, Tanaman Makan Pagar dan Pagar Doyan Tanaman, atau Wasit Menjadi Pemain dan Pemain (Merangkap) Menjadi Wasit. Lucu dan menggelikan, bukan jika seperti itu. Itu problematika utamanya di negeri ini, karena mentalitas yang bobrok, bukan soal pintar atau bodoh,” pungkasnya. (Iman Santoso, ST)

  • Bagikan

Comment