Indramayu, tanganrakyat.id – kembali digoyang polemik. Pelantikan tiga Dewan Pengawas (Dewas) Perumdam Tirta Darma Ayu (TDA) oleh Bupati Lucky Hakim pada Rabu Pon kemarin, alih-alih membawa angin segar, justru menyisakan aroma “amis” yang menyengat di hidung publik.
Pertanyaannya sederhana namun mematikan: Apakah ini proses penyehatan perusahaan, atau sekadar bagi-bagi “kue” kekuasaan untuk barisan sakit hati dan tim hore politik?
Meritokrasi yang Mati Suri?
Direktur PKSPD, Oushj Dialambaqa, tidak tanggung-tanggung menyebut seleksi ini sebagai “Seleksi Tidak Waras”. Bagaimana mungkin sebuah perusahaan daerah yang mengelola hajat hidup orang banyak (air bersih) diawasi oleh orang-orang yang latar belakang pendidikannya jauh panggang dari api?
Ada Sarjana Agama, ada Sarjana Pendidikan. Dengan segala hormat, apakah mereka akan mengawasi kebocoran pipa dengan doa? Atau mengaudit neraca keuangan dengan kurikulum sekolah?
Baca juga:
Menanti ‘Wasit’ PDAM Indramayu: Transparansi Pansel Diuji di Tengah Sorotan Publik
Dunia usaha butuh analisis biaya produksi, pembacaan laporan keuangan yang presisi, dan strategi efisiensi. Memaksakan orang yang tidak kompeten di bidang ekonomi/akuntansi untuk duduk di kursi Dewas bukan hanya sebuah kesalahan administratif, tapi penghinaan terhadap nalar publik.
Syahwat Politik Menabrak Aturan
Dugaan keterlibatan pengurus partai politik dan tim relawan dalam jajaran Dewas adalah “tamparan keras” bagi PP Nomor 54 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 37 Tahun 2018. Aturan sudah jelas: Dewas BUMD harus bebas dari kepentingan politik praktis.
Baca juga:
Jika aturan ini ditabrak, maka fungsi pengawasan akan mandul. Dewas tidak lagi berfungsi sebagai check and balances bagi Direksi, melainkan berubah fungsi menjadi “stempel” kepentingan politik atau sekadar “penyedot” gaji buta dari uang rakyat.
”Yang Pintar Diamankan, Yang Setia Dimanjakan”
Fenomena yang disorot Ali Zaidan mengenai peminggiran ASN kompeten nampaknya kian nyata. Di birokrasi kita, kecerdasan seringkali dianggap ancaman.
Aparatur yang kritis dan inovatif justru “dibuang” ke pinggir, sementara mereka yang memiliki loyalitas buta justru mendapatkan karpet merah.
Efeknya fatal:
Budaya ABS (Asal Bapak Senang) akan semakin subur.
Inovasi Pelayanan Publik akan jalan di tempat karena dikelola oleh orang-orang medioker.
Perumdam TDA terancam tetap menjadi “bulan-bulanan” kritik masyarakat karena kualitas air dan pelayanan yang tak kunjung membaik.
Penutup: Harapan atau Bencana?
Harapan publik adalah melihat Perumdam TDA sehat, tanpa konflik internal, dan profesional. Namun, dengan formasi Dewas yang dianggap “bau kencur” di bidangnya dan kental aroma balas budi politik, kita patut waswas.
Apakah pelantikan ini adalah langkah awal perbaikan, atau justru lonceng kematian bagi profesionalisme di tubuh BUMD Indramayu?
Jangan sampai jargon “Indramayu Reang” hanya menjadi hiasan bibir, sementara di balik layar, praktik KKN dan manajemen amatir sedang berpesta pora di atas penderitaan pelanggan PDAM.
Wallahu a’lam bishawab.
Oleh: Redaksi Menyadur Pemikiran Kang Supardi Wartawan Kompeten Dewan Pers.
Ketua IWO (Ikatan Wartawan Online Kabupaten Indramayu Jawa Barat)
Comment