Jakarta, tanganrakyat.id – Setelah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Selasa (27/1/2026) silam gagal terlaksana, hingga kini belum diketahui pasti kapan perubahan struktur di jajaran Direksi PT PLN (Persero) akan digelar.
Namun, mengenai upaya “pembersihan” di tubuh BUMN berasset jumbo itu, semakin santer dan semakin memanas.
Tak mau kehilangan jabatan begitu saja, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo alias Darmo, terendus terus melakukan manuver liar dan lobi-lobi intensif ke lingkaran Istana demi mempertahankan posisinya yang sudah menjabat selama lima tahun atau melompat ke jenjang lingkaran kabinet.
Langkah ini disinyalir sebagai bentuk kepanikan sistematis usai Badan Pengaturan (BP) BUMN merilis aturan tegas terkait pembatasan masa jabatan direksi yang tidak bisa ditawar lagi.
Informasi yang beredar di lingkungan kantor pusat PLN menyebutkan bahwa Darmo diduga menggunakan “tangan kanan” kerabat Presiden untuk mengamankan posisinya.
Tak tanggung-tanggung, demi mendapatkan akses ke ring satu kekuasaan, tersiar kabar adanya praktik “balas budi” berupa pemberian proyek konsultan fiktif dengan nilai fantastis di perusahaan sub-holding PLN.
Praktik ini dinilai sebagai upaya suap jabatan terselubung yang mencederai prinsip Good Corporate Governance (GCG) di perusahaan setrum milik negara tersebut.
Kepanikan sang Dirut ini dipicu oleh surat sakti BP BUMN Nomor: S-12/Wk2.BPU/01/2026 yang ditandatangani Wakil Kepala BP BUMN Tedi Bharata.
Aturan baru tersebut secara gamblang menegaskan bahwa masa jabatan direksi berakhir maksimal pada RUPS Tahunan ke-5 tanpa pengecualian. Artinya, secara regulasi, napas kepemimpinan Darmo di PLN seharusnya sudah berakhir, namun ia diduga mencoba mencari “celah belakang” untuk mengakali UU Nomor 16 Tahun 2025 yang baru saja disahkan.
Sumber internal mengungkapkan bahwa proyek-proyek di sub-holding kini menjadi “celengan” bagi pihak eksternal yang membantu pelanggengan kekuasaan sang Dirut.
“Sudah jadi rahasia umum, ada konsultan dadakan dengan bayaran selangit yang tugasnya cuma jadi jembatan ke Istana,” ujar sumber tersebut dengan nada geram.
Jika manuver ini terbukti, maka RUPS PLN lusa tidak hanya akan menjadi ajang pergantian direksi, tetapi juga ujian integritas bagi pemerintah dalam memutus rantai nepotisme di BUMN.
Publik kini menanti dengan tegang, apakah RUPS mendatang akan menjadi akhir dari era Darmo, ataukah kekuatan lobi “proyek cuan” berhasil mengalahkan aturan hukum yang berlaku?
Baca juga:
Pertaruhan besar ini menjadi sorotan publik, mengingat PLN adalah aset strategis nasional yang tidak boleh dijadikan tumbal kepentingan individu. Netizen pun mulai membanjiri kolom komentar media sosial, menuntut transparansi total atas dugaan bagi-bagi jatah proyek di balik layar kekuasaan PLN.
Comment