Jakarta, tanganrakyat.id – Penangkapan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Silmy Karim, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan suap pengurusan KITAS dan KITAP senilai Rp100 juta per minggu, sukses mengguncang publik pada Jumat (5/6/2026).
Kasus ini dinilai bukan sekadar pelanggaran individu, melainkan puncak gunung es dari gurita mafia imigrasi yang telah lama mengakar. Forum Masyarakat Pemantau Negara (Formapera) secara provokatif menantang KPK untuk tidak tebang pilih dan berani mengusut tuntas skandal memuakkan ini hingga ke akar-akarnya.
Ketua Umum Formapera, Haji Teuku Yudhistira, membongkar dugaan keterlibatan mantan Menkumham dua periode, Yasonna Laoly. Yudhistira secara mengejutkan membeberkan bocoran bahwa makelar dokumen yang menjembatani WNA dengan pihak imigrasi diduga kuat merupakan lingkaran kerabat dan keluarga dekat Yasonna sendiri, yang bahkan memiliki kantor khusus di Jakarta untuk memuluskan aksi ilegal tersebut.
Publik kini mendesak KPK untuk segera memanggil, memeriksa, dan menangkap Yasonna beserta kroninya jika terbukti terlibat, demi memutus mata rantai mafia yang merugikan kedaulatan negara.
Aksi bersih-bersih total ini mendesak dilakukan di Jakarta sebelum struktur institusi sepenuhnya bertransisi menjadi Kementerian Imipas yang mandiri. Menurut para pengamat, mustahil Silmy Karim yang kala itu menjabat sebagai Dirjen Imigrasi di bawah Kemenkumham berani bermain sendirian tanpa adanya perlindungan dari “kekuatan besar” di atasnya. Pada Jum’at 5 Juni 2026 di Jakarta.
Keberadaan para makelar dan agen nakal inilah yang menjadi pintu masuk utama aliran dana haram yang merusak sistem pelayanan publik imigrasi selama hampir satu dekade terakhir.
Merespons kegaduhan ini, Pemerhati Pelayanan Publik, Rajamin Sirait, mendesak Menteri Imipas Agus Andrianto untuk bergerak cepat melakukan reformasi total dan mengeksekusi amanat Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Agus ditantang untuk bertindak kejam tanpa kompromi dalam menyapu bersih seluruh “brutus” dan pejabat korup di Direktorat Imigrasi yang telah menggadaikan hukum demi rupiah.
Baca juga:
Jika momentum ini dilewatkan, kementerian baru ini dipastikan akan tetap lahir dalam keadaan cacat dan dikendalikan oleh para mafia dokumen yang sama.
Comment