Indramayu, tanganrakyat.id – Kehadiran Bupati Indramayu, Lucky Hakim, menjadi sorotan tajam setelah ia dilaporkan tidak mengikuti pertemuan vital via zoom meeting Evaluasi Percepatan Pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (25/11).
Rapat koordinasi yang melibatkan seluruh kepala daerah se-Indonesia ini dinilai sangat krusial, mengingat Koperasi Merah Putih (KDKMP) merupakan program unggulan Presiden Prabowo yang bertujuan untuk menjaga ketahanan pangan dan menyalurkan subsidi bahan pokok secara cepat dan tepat kepada rakyat.
Hingga berita ini diturunkan, alasan ketidakhadiran Bupati Lucky Hakim dalam agenda sepenting ini masih menjadi misteri. Padahal, Presiden Prabowo telah menargetkan KDKMP harus sudah beroperasi pada Januari tahun depan, yang mana hal ini sangat memerlukan komitmen pemerintah daerah, terutama dalam penyediaan lahan.
Pengamat sosial dari Universitas Sunan Gunung Djati Cirebon, DR. Khaerudin Imawan M.Si, menyayangkan sikap kepala daerah tersebut.
”Sangat disesalkan ketidakhadiran Bupati Indramayu dalam zoom meeting yang dipimpin Presiden Prabowo tersebut.
Apalagi ini menyangkut kebijakan Pemerintahan Presiden Prabowo terkait koperasi merah putih,” tegas Khaerudin kepada media, Selasa (25/11).
Khaerudin menilai, sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, kepala daerah seharusnya memberikan dukungan penuh, apalagi program ini bertujuan mulia untuk ketahanan pangan nasional.
“Seharusnya bupati hadir dan memberikan solusi yang terbaik bagi desa-desa yang saat ini belum menyiapkan lahan,” tambahnya.
Baca juga:
Indramayu Gaspol Koperasi Desa Merah Putih! Wabup Syaefudin Siap Gercep Demi Ekonomi Rakyat
Di sisi lain, dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan kembali pentingnya Koperasi Merah Putih sebagai saluran utama subsidi bahan-bahan pokok.
”Tujuan utama zoom ini adalah upaya kita untuk mengembalikan arus kekayaan yang mengalir keluar, dikembalikan ke rakyat kita,” ungkap Presiden Prabowo, menggarisbawahi upaya pemerintah menekan harga bahan pokok dan memberikan teguran keras bagi penjual yang mematok harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Absennya bupati ini semakin menimbulkan pertanyaan, mengingat persiapan KDKMP di Indramayu masih jauh dari target. Dari total 317 desa dan kelurahan yang ada, baru 60 desa dan kelurahan yang dilaporkan sudah siap menyediakan lahan untuk pendirian Koperasi Merah Putih.
Minimnya kesiapan ini memerlukan intervensi kebijakan dari tingkat kabupaten, yang seharusnya menjadi fokus utama Bupati dalam rapat bersama Presiden ini.
Ketidakhadiran Bupati Indramayu dalam rapat penting yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo ini jelas menimbulkan spekulasi dan mempertanyakan keseriusan Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam mendukung percepatan program strategis nasional KDKMP.
Comment