Indramayu, tanganrakyat.id – Sejumlah penghuni Perumahan Paragon Estate (dahulu Bumi Karang Square) di Jalan Gatot Subroto, Kabupaten Indramayu, meluapkan kekecewaan mendalam terhadap pihak pengembang.
Pasalnya, sejak menghuni perumahan tersebut pada tahun 2013, fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) yang dijanjikan tak kunjung direalisasikan. Kondisi lingkungan yang terbengkalai dan minim penerangan membuat warga merasa seolah tinggal di “rumah hantu” yang jauh dari kata layak.
Ketua Forum Warga Perumahan Paragon Estate, Dwi Hariyanto, pada Minggu Wage, 12 April 2026, mengungkapkan bahwa infrastruktur di lokasi tersebut sangat buruk, terutama jalan utama yang becek dan berlumpur. Warga mengeluhkan tidak adanya sarana peribadatan, saluran pembuangan akhir yang jelas sehingga memicu banjir, hingga ketiadaan lahan makam.
Selain itu, pengembang diduga melanggar siteplan karena tidak mengalokasikan 40% lahan untuk fasum dan fasos sebagaimana aturan yang berlaku.
Dampak dari rusaknya infrastruktur ini mulai mengganggu aktivitas ekonomi dan sosial warga.
Tokoh masyarakat setempat, Ustadz Jaenal Abidin, menyebutkan bahwa para pengemudi ojek daring kerap membatalkan pesanan jika hari sudah malam atau pasca hujan karena akses jalan yang sulit dan gelap gulita. Kondisi ini diperparah dengan seringnya muncul hewan liar seperti ular Kobra, Sanca, Biawak, hingga Musang yang mengancam keselamatan penghuni di tengah semak belukar yang tak terawat.
Suasana mencekam di malam hari akibat matinya lampu penerangan jalan umum (PJU) juga memicu cerita-cerita mistis di kalangan warga dan pendatang.
Banyak pengakuan mengenai gangguan hal gaib yang muncul karena lingkungan yang menyerupai area tak berpenghuni. Warga merasa malu dan tertekan setiap kali ada tamu yang berkunjung karena kondisi perumahan yang tidak mengalami perubahan signifikan selama lebih dari satu dekade.
Baca juga:
Geger! Montir Asal Pati Ditemukan Meninggal Tak Wajar di Perumahan BDI Indramayu
Menyikapi kebuntuan ini, Forum Warga Perumahan Paragon Estate menuntut keras agar pihak pengembang segera memenuhi kewajibannya sesuai janji awal dan aturan perizinan yang ada.
Mereka berharap Pemerintah Kabupaten Indramayu turun tangan untuk mengaudit perizinan, termasuk masalah peil banjir dan alokasi lahan fasilitas umum, demi menjamin hak-hak konsumen yang telah lama terabaikan.
Comment