Indramayu, tanganrakyat.id – Di tengah gencarnya seruan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat, anggaran dana reses untuk 50 anggota DPRD Kabupaten Indramayu pada tahun 2026 justru melonjak tajam mencapai Rp9.425.295.400, naik sekitar Rp1,5 miliar dibanding tahun sebelumnya yang hanya berkisar Rp7,9 miliar. Lonjakan fantastis ini memicu sorotan tajam dari berbagai elemen masyarakat, lantaran momentum penyerapan aspirasi rakyat tersebut diduga kuat dinodai oleh praktik lancung berupa komersialisasi dan jual beli paket proyek Pokok Pikiran (POKIR) atau proyek aspirasi dewan kepada pihak kontraktor.
Dugaan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) ini mulai terkuak setelah seorang warga Indramayu berinisial NR (53) bernyanyi bahwa dirinya harus menyetor uang muka (down payment) sebesar 17 persen atau senilai Rp34 juta pada Maret 2026 lalu demi mendapatkan jatah proyek aspirasi senilai Rp200 juta. Modus jual beli jatah proyek yang dinilai sudah menjadi rahasia umum di kalangan legislatif ini memantik reaksi keras dari Ketua Warung Nusantara 88 (WN 88) Indramayu, Ahmad Nur Irsyad, dan Ketua Forum Peduli Indramayu (FPI), Masdi, yang mengecam keras tindakan para wakil rakyat karena dianggap mengkhianati niat tulus konstituen demi memperkaya diri sendiri serta berpotensi merusak kualitas fisik proyek di lapangan.
Merespons polemik yang menggelinding panas ini, sejumlah aktivis di Indramayu kini bergerak cepat mengumpulkan bukti-bukti konkret untuk segera menyeret dugaan kongkalikong proyek aspirasi tersebut ke ranah hukum dan mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) agar segera turun tangan melakukan penyelidikan. Pengusutan secara tuntas dinilai krusial karena pemotongan anggaran proyek di awal oleh oknum dewan dipastikan bakal memangkas volume pekerjaan, sehingga masyarakat Indramayu secara keseluruhan yang langsung dirugikan akibat buruknya infrastruktur yang dihasilkan.
Sementara itu, upaya konfirmasi dan klarifikasi yang dilayangkan oleh awak media kepada unsur pimpinan legislatif guna mendapatkan perimbangan berita justru menemui jalan buntu.
Baca juga:
Peduli Sesama di Hari Raya Korban, Anggota DPRD Jabar Hilal Himawan Salurkan 3 Sapi dan 18 Kambing
Hingga Rabu Legi, malam (3/6/2026) pukul 21.18 WIB, Wakil Ketua DPRD Indramayu, Haji Sirojudin, sama sekali tidak memberikan respons maupun jawaban saat dihubungi melalui pesan singkat WhatsApp terkait melonjaknya dana reses serta isu miring jual beli proyek POKIR yang saat ini tengah mengguncang publik Indramayu.
Comment