Pekerja Pertamina Kepung Istana Negara Hari Ini,Terkait Harga Avtur

Tanganrakyat.id – Jakarta – Hari ini Istana Negara di kepung oleh ribuan Pekerja Pertamina seluruh Indonesia mereka tergabung melalui Serikat Pekerja Pertamina yaitu FSPPB (Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu), mereka menyuarakan bahwa harga Avtur tidak akan berpengaruh terhadap tiket pesawat, seperti yang di gembar gemborkan pemerintah saat ini,dalam hal ini pemerintah telah melakukan pembohongan Publik, Selasa (19/02)

“FSPPB hari datang dan meminta kepada Presiden RI agar mari kita bertatap muka guna memperoleh masukan yang berimbang dari sumber yang dapat di percaya yaitu garda terdepan dalam pelayanan ketersediaan dan ketahanan energi di seluruh wilayah NKRI,” tegas Presiden FSPPB Arie Gumilar, Selasa (19/02).

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo sempat turut berbicara soal monopoli Avtur oleh Pertamina pada perayaan HUT Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Senin 11 Februari 2019 di Hotel Grand Sahid Jaya. Jokowi mengatakan harga avtur dan monopoli Pertamina yang seolah menjadi penyebab kenaikan harga tiket pesawat udara dan penurunan okupansi hotel yang ada bawah naungan PHRI.

Berdasarkan alasan tersebut, Presiden berencana memberi dua pilihan kepada Pertamina terkait masalah Avtur ini. Pertama, Pertamina menurunkan harga Avtur. Kedua, Pertamina mengizinkan perusahaan minyak lain untuk menjual avtur. “Pilihan-pilihannya hanya itu. Sudah, enggak ada yang lain.,” ucap Jokowi .(sumber Kompas.com, Senin (11/02/2019).

Arie Gumilar menilai pernyataan Presiden RI tersebut terkesan menyudutkan Pertamina dengan mengomentari monopoli Pertamina seolah menjadi penyebab harga jual avtur tidak kompetitif disertai ’ancaman’ memasukkan kompetitor yang justru semakin menimbulkan bias pemberitaan kepada publik terhadap rangkaian penyebab sebenarnya yang melatarbelakangi kenaikan harga tiket  pesawat.

Pihak FSPPB menegaskan asumsi tersebut salah, hal ini diperkuat oleh berita pers penjelasan dan klarifikasi INACA terkait harga tiket pesawat tanggal 1 Februari 2019 yang diterbitkan oleh Indonesia National Air Carriers Association (INACA) yang menyatakan, “Kami memastikan bahwa harga avtur tidak secara langsung mengakibatkan harga tiket pesawat menjadi lebih mahal. Beban biaya operasional penerbangan lainnya seperti leasing pesawat, maintenance dan lain-lain memang menjadi lebih tinggi di tengah meningkatnya nilai tukar dollar Amerika Serikat.

Karena itu FSPPB menganggap pernyataan Presiden RI mengenai harga Avtur Pertamina yang seolah menyumbang persentase signifikan pada kenaikan harga tiket perlu dikaji ulang kebenarannya secara berimbang dengan membandingkan cost structure yang terbentuk dari leasing pesawat, asuransi, biaya pemeliharaan dan biaya tak langsung lainnya.

FSPPB sendiri melalui Kuasa Hukum Sihaloho & Co Law Firm telah melayangkan surat kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Surat No. 080/SCO_Srt/I/2019 tanggal 24 Januari 2019). Lalu kepada Menteri Perhubungan Republik Indonesia (Surat No. 0984/SCO_Srt/I/2019 tanggal 24 Januari 2019) untuk menyampaikan fakta terkait harga Avtur Pertamina yang masih bersifat kompetitif dan berada pada batas wajar.

“Masyarakat dapat melihat ketika tren penurunan harga avtur Pertamina telah berlangsung bahkan sejak peak season November 2018 hingga Januari 2019 –meski secara terbalik harga tiket pesawat justru meningkat,” terang Arie.

Dikarenakan Presiden RI telah mengkambinghitamkan kenaikan harga tiket pesawat kepada mahalnya harga Avtur yang dikaitkan dengan kehadiran tunggal Pertamina, FSPPB pun mendesak Presiden RI agar berani memberikan perlakuan yang adil bagi Pertamina.

“Sesuai Nawacita dan janji kampanye membesarkan Pertamina sudah selayaknya pemerintah membesarkan perusahaan migasnya,” ujarnya.

FSPPB sendiri mensinyalir adanya pihak-pihak tertentu yang berencana memanfaatkan situasi kisruh harga Avtur untuk mengkerdilkan peran Pertamina dalam melayani distribusi energi di seluruh bandara seantero negeri, tapi kami tetap akan membela Pertamina apapun yang akan terjadi,” tutupnya.( KkP)