oleh

Salah Satu PDP Meninggal Di Cabang RSUD Mitra Plumbon Indramayu

Tanganrakyat.id, Indramayu-Mr X (48) laki-laki dengan status PDP (Pasien Dalam Pengawasan) Covid-19 meninggal di cabang Rumah Sakit Mitra Plumbon Indramayu Ujungaris, Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat 45275, Selasa (14/3/2020) pukul 11:46 WIB.

Mr X merupakan warga asli Indramayu namun lama tinggal di Bekasi hal ini diterangkan oleh Dokter Dedi Rohendi Direktur Cabang RS Mitra Plumbon di Widasari.

Pasien mengeluhkan panas, batuk, pilek, sesak nafas dan nyeri seluruh badan. Selanjutnya dilakukan screening, rontgen juga uji lab di ruangan khusus, pasien ini mengalami keluhan selama empat hari.

Direktur PKSPD (Pusat Kajian Strategis Pembangunan Daerah) O’ushj.dialambaqa (Foto. Red)

Di tempat terpisah Direktur PKSPD (Pusat Kajian Strategis Pembangunan Daerah) O’ushj.dialambaqa menanggapi masalah penanganan yang diduga terpapar Virus Corona mengatakan “pertama-tama PKSPD harus memberikan apresiasi terlebih dahulu pada dokter Deden Boni Koswara sebagai Kadinkes yang WAnya kepada kami mengatakan siap menerima masukan dari saya (PKSPD) dan dari publik lainnya. Kesiapketerbukaan tersebut tentu harus kita uji apakah benar sampai pada sikap dan tindak lanjutnya, jadi bukan sekedar lipstik belaka, karena paham betul jika Kadinkes atau Kadis-Kadis lainnya wellcome belum tentu Plt. Bupatinya punya political will karena semua kebijakan tersebut sangat bergantung padanya. Inspektorat dengan APIPnya juga belum tentu berani mengingatkan dari sisi regulasi dan pertanggungjawaban anggaran selama semua pejabat pada tingkat Kepala Badan, Kepala Dinas, Inspektur dan yang lainnya masih memberhalakan jabatan demi mengamankan dan menyamankan posisi jabatannya masing-masing. Itu yang harus kita uji keseriusan dan kebenaran responsifnya atas semua masukan publik.

“pertama yang ingin kami sampaikan dalam analisis singkat ini adalah, lakukanlah pemetaan sampai pada dampak penyebaran covid-19 ini, bukan saling berapologi dan beralibi atas fakta kematian akibat covid-19 yang telah dilansir media,” ujar O’ushj.dialambaqa, Kamis (26/03/2020) pukul 11:10 WIB yang terbiasa di panggil Pak Oo.

Masih menurut Pak Oo, bahwa perumusan akar masalah itu menjadi faktor utama untuk mengambil sikap dan tindakan apa yang harus dilakukan agar efektif dan efisien karena untuk
menyelesaikan masalah harus bersandar pada realitas empirik yang menjadi sebuah fakta konkret.

Kedua adalah dengan kesediaan keterbatasan anggaran yang hanya +/_ Rp 23,5 milyar (mohon dikoreksi bila salah karena itu info yang kami dapatkan dari dalam Pendopo) untuk bisa dipublikasikan bisa lewat website Dinkes atau Kominfo, untuk tindakan apa saja yang akan dilakukan dan pemetaan alokasi anggarannya seperti apa. Ini menjadi hal penting untuk memenuhi hukum transparansi dan akuntabilitas publik, karena ada ASN yang masih waras di Pendopo mengatakan agar jangan sampai anggaran tersebut menjadi CORONA FISKAL. Maka, satu-satunya yang harus dilakukan adalah transparansi mengenai kebijakan dan tindakan apa yang akan ditempuh dengan anggaran sebesar itu. Jika itu tidak dilakukan maka konsekuensi logis yang tidak bisa disalahkan adanya tudingan corona fiskal menjadi tak akan terbantahkan.

Ketiga dalam rumusan masalah persoalan harus melibatkan banyak pihak, ada koordinasi yang terstruktur dan sistemik sampai pada tingkat implementasi kebijakan dan anggaran.

Dan yang keempat adalah soal Dewan yang hobinya studi banding atau kunker padahal hanya apologi dan alibi untuk membobol APBD. Dalam era digital dan keterbukaan global, mau membanding bandingkan apa saja tinggal klik. Masa iya cuma sekedar membahas Raperda atau RAPBD atau LKPJ Bupati harus kunker atau studi banding ke luar kota, kenapa tidak ke luar negeri saja biar sempurna, terkecuali mau bikin nuklir atau senjata biologis atau rudal balistik, bolehlah Dewan studi banding.

Lantas pertanyaannya untuk apa studi banding/kunker tersebut? Selama 16 tahun lebih kami amati dan kaji, studi banding tersebut hanya disimpan dilaci saja, tak dipakai untuk bahan analisis APBD atau lainnya. Jadi tak ada gunanya, tetapi baru dipakai sebagai pelegitimasi jika terkait langsung perut pribadi para anggota Dewan, seperti kenaikan anggaran perumahan, mobil baru dan fasilitas lainnya.

Masih menurut Direktur PKSPD, Jadi tolonglah hentikan agenda studi banding tersebut. Tolong juga dibaca jangan sambil tidur Permenkeu mengenai studi banding itu yang tidak membolehkan jika bukan hal mendesak atau sesuatu yang terpaksa harus dilakukan. Alihkan saja alokasi anggaran studi banding atau kunker ke Kesehatan dan Pendidikan, kemudian Dewan pantau dan kawal dengan ketat agar semua anak-anak minimal bisa sekolah sampai tingkat SMA/SMK.

Lihat itu anak-anak di sepanjang lampu merah menatap masa depan yang gelap bahkan menjadi anak yang hilang, tak pulang kerumah baik yang perempuan maupun laki-laki. Empatinya di mana?

Rumuskan kebijakan dengan benar, tidak main-main untuk mengatasi corona dan problematika sosial lainnya dengan Plt.Bupati dan seluruh SKPD/OPD yang ada, jangan mengejar penghargaan dengan cara main belakang, buat apa itu semua.

Kadinkes semoga juga berani untuk secara terbuka dengan Plt.Bupati sekalipun akan beresiko jabatan melayang jikaPlt. Bupatinya tidak punya pitical will, kok Plt. Bupati memberi pengantar rapat, silakan ajukan berapa anggaranya. Bukan itu dulu yang harus disoal dan dijawab. Dan mohon maaf pula saya (PKSPD) belum bisa langsung untuk mendiskusikannya dengan Kadinkes seperti yang diharapkan, karena kami sekeluarga tengah berikhtiar dengan cara melakukan Karantina Mandiri, karena kami tidak memilki Alat Pelindung Diri sesuai standar medis sehingga kami belum bisa langsung bertemu dengan banyak pihak termasuk dengan Kadinkes dokter Deden Boni Koswara tapi kami mencoba percaya bahwa apa yang kami sampaikan akan dibahas dalam Rakor termasuk RRUD Krengkeng untuk dikhususkan pasien yang terindiksi covolid-19, maka kami akan lihat kebenaran implementasi kebijakan dan penggunaan anggarannya yang +/_ Rp 23, 5 milyar tersebut tentu dalam website Dinkes atau Kominfo atau website BAPPEDA paling tidak.

Dan perlu juga diketahui Gubernur Jabar Ridwan Kamil kalah cepat sikap dan tindakanya dengan Gubernur Sulawesi Selatan Prof. HM Nurdin Abdullah yang telah mendistribusikan ADP sebanyak 2.000 buah kepada Rumah Sakit yang ada dan tersebar di Sulsel. Sikap trengginas dan tanggap itu bisa kita tiru untuk hal kebaikan. Tak usah malu-malu. Bila perlu tiru itu midel Korea Selatan dan Taiwan untuk mengatasi covid-19 tersebut.

Setiap hari kami dikirimi pemberitaan media online dan lainnya dari berbagai daerah di nusantara seperti Sulawesi, Medan, Sumatra, Kalimantan, Jabar, Jateng, Jatim dan lainnya bahkan dari Manca Negara mengenai pemberitaan covid-19 hingga berita kematian karenanya. Sungguh prihatin dan memedihkan di tengah itu semua kemudian ada yang mengatakan, itu tentara Allah, itu sudah takdirnya mati dan sebagainya dan itu semua harus kita pecahkan pemahaman keberagamaan seperti itu karena itu merupakan fenomena dan fakta sosiologis yang harus kita baca secara cerdas. (KkP)

Komentar

News Feed