Agung Dharmajaya: Minta Pasal-Pasal Terkait Pers Dalam Draf Omnibus Law RUU Cipta Kerja Dihapus

  • Bagikan
M. Agung Dharmajaya, anggota Dewan Pers sekaligus Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers Periode 2019-2022 (Foto.Red)

Tanganrakyat.id, Jakarta – Agung Dharmajaya sebagai Ketua Komisi Hukum Dewan Pers minta pasal-pasal terkait pers dalam draf omnibus law RUU Cipta Kerja dihapus. Hal ini beliau sampaikan saat RDPU (rapat dengar pendapat umum) Dewan Pers bersama Badan Legislasi DPR yang dilaksanakan secara virtual.

“Perlu diketahui bahwa aturan terkait pengembangan usaha pers dan ketentuan pidana yang diatur dalam RUU Cipta Kerja telah diatur dalam UU Pers Nomor 40 Tahun 1999,” tegas Agung, Kamis (11/6/2020).

RUU Cipta Kerja mengubah Pasal 11 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Pasal 11 UU Pers menyatakan bahwa “penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal”.

Sedangkan RUU Cipta Kerja Pasal 11 itu diubah menjadi “pemerintah pusat mengembangkan usaha pers melalui penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

“Semangatnya pemerintah dalam hal ini juga DPR terkait dengan bagaimana investasi dari luar itu bisa masuk atau jadi lebih baik. Justru jadi catatan bagi kami, karena akan jadi persoalan yang sangat serius. Karena tidak ada korelasinya di situ,” kata Agung.

Kemudian, Pasal 18 UU Pers mengatur soal ketentuan pidana.

RUU Cipta Kerja mengubah Pasal 18 dengan menaikkan jumlah denda bagi perusahaan pers yang melanggar ketentuan dalam UU Pers.

Dalam Pasal 18, jelas disampaikan dalam UU Pers ketika ada sanksi, kemudian dalam RUU Ciptaker kenaikan sanksi dendanya luar biasa,” terang Agung.

“Saya berpikir tidak ada (kenaikan) denda pun, kalau sudah diminta untuk membayarkan sesuatu, tidak mau dilaksanakan (dilanggar),” ucapnya.

Kendati demikian, ia memahami bahwa keputusan untuk melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja menjadi kewenangan DPR dan pemerintah.

Menurut Agung, selama ini DPR dan pemerintah tidak melibatkan Dewan Pers dalam penyusunan draf RUU Cipta Kerja. Kami berharap sesuatu yang berhubungan dengan pers diikutkan dalam pembahasannya. (Red)

  • Bagikan

Comment