oleh

Daniel Muttaqin Dilaporkan ke MKD DPR RI Atas Dugaan Premanisme

-Hukum, Nasional-1.666 views

Tanganrakyat.id, Jakarta-Daniel Muttaqin Syafiudin, ST Anggota DPR RI Fraksi Golkar, dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD DPR RI), karena diduga telah melanggar kode etik sebagai Anggota DPR RI, atas dugaan perbuatan premanisme memimpin penyerangan, pendudukan paksa dan perusakan Kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Indramayu pekan kemarin, dan mengakibatkan beberapa fasilitas dan properti kantor rusak hingga dilaporkan ke penyidik Mapolres Indramayu.

“Secara pribadi saya sebagai kader Partai Golkar dan mantan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Indramayu melaporkan perbuatan Daniel Muttaqin Syafiudin kepada Mahkamah Kehormatan Dewan hari ini dan sudah diterima dengan register nomor pengaduan 27,” kata salah satu kader Partai Golkar, H. Mahpudin, SH, MM, M.Kn. dihadapan wartawan, di Gedung Senayan Jakarta, Selasa,(11/8/2020).

Perilaku wakil rakyat yang dilakukan, Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 14.30 wib sampai dengan pukul 17.30 wib itu, dalam bentuk penyerangan, penggerudugan dan upaya paksa serta perusakan yang dilakukan oleh Anggota Komisi V DPR RI, mempertontonkan perilaku arogan dan preman di mata publik dan di depan sorot media massa dengan cara membawa gerombolan pasukannya dari ormas tertentu.

Menurutnya, peristiwa yang mengandung tindak pidana yang dilakukan oleh yang bersangkutan telah dilaporkan kepada pihak berwajib dalam perkara dugaan Tindak Pidana pasal 170 ayat (1) KUH Pidana, ancaman pidananya dengan pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan yang dilakukan oleh H. Daniel Muttaqin Syafiudin dan Hilal Hilmawan kepada Kepolisian Republik Indonesia Polres Indramayu, nomor : STBPL / B / 294 / VII / 2020 / SPKT I tanggal 25 Juli 2020.

Atas fakta – fakta yang dimiliki, Mahpudin, menilai jika DMS telah nyata dan patut diduga kuat melakukan pelanggaran Kode Etik Anggota DPR RI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) : Anggota dalam setiap tindakannya harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan, Pasal 2 ayat (4) : Anggota harus selalu menjaga harkat, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya serta dalam menjalankan kebebasannya menggunakan hak berekspresi, beragama, berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Pasal 3 ayat (1) : Anggota harus menghindari perilaku tidak pantas atau tidak patut yang dapat merendahkan citra dan kehormatan DPR baik di dalam gedung DPR maupun di luar gedung DPR menurut pandangan etika dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Pasal 3 ayat (4) Anggota harus menjaga nama baik dan kewibawaan DPR serta Pasal 9 ayat (1) : Anggota harus memahami dan menjaga kemajemukan yang terdapat dalam masyarakat, baik berdasarkan suku, agama, ras, jenis kelamin, golongan, kondisi fisik, umur, status sosial, status ekonomi, maupun pilihan politik.

Baca juga:Kericuhan Gedung Partai Golkar Berujung Daniel Mutaqien Syafiuddin Dilaporkan Ke Polisi

“Pasal pasal tersebut diatas termuat dalam Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2015 tentang Kode Etik DPR RI,” tutupnya (Candra)

Komentar

News Feed