Jakarta, tanganrakyat.id – Dibandingkan para pendahulunya, Darmawan Prasodjo, Direktur Utama PT PLN (Persero) saat ini, tampaknya pantas mendapatkan gelar sebagai direktur utama yang paling berprestasi. Hal ini tercermin dari banyaknya penghargaan yang berhasil diraihnya dari berbagai pihak. Bahkan, jika dibandingkan dengan seluruh pimpinan BUMN dan lembaga di Indonesia, Darmawan layak mendapatkan penghargaan dari MURI.
Bayangkan saja, hanya dalam waktu 3 tahun menjabat, Darmawan, baik secara pribadi maupun institusi, berhasil meraih lebih dari seribu penghargaan dengan berbagai penilaian. Sebuah pencapaian yang luar biasa dan belum pernah terjadi sebelumnya.
Namun, di balik gemerlap penghargaan yang membuat nama Darmawan semakin dikenal, justru muncul isu tak sedap yang beredar di lingkungan Kantor PLN Pusat, Jakarta Selatan. Kabarnya, hampir seluruh penghargaan yang diterima Darmawan, baik atas nama pribadi maupun institusi, merupakan hasil ‘beli’ atau sengaja dibayar dengan menggunakan anggaran PLN yang notabene adalah uang negara.
Informasi yang beredar menyebutkan bahwa jumlah uang yang digunakan untuk membeli penghargaan tersebut mencapai puluhan miliar selama 3 tahun masa jabatan Darmawan. Bahkan, pembelian penghargaan ini dikelola secara profesional oleh divisi khusus di PLN yang berisikan orang-orang kepercayaan Darmawan. Divisi ini sengaja dibentuk untuk memoles citra politisi PDI Perjuangan tersebut agar terus dianggap sebagai sosok yang paling berprestasi.
Tak heran, masalah ini seolah menjadi rahasia umum di lingkungan internal PLN. Apalagi, Darmawan dikenal sebagai sosok pejabat yang perfeksionis dan selalu berupaya menjaga performanya di hadapan para petinggi negara.
Menanggapi isu ini, Ketua Umum PP Ikatan Wartawan Online (IWO), Teuku Yudilhistira, yang terus menyoroti berbagai permasalahan yang membelit PLN, menyatakan bahwa hal ini merupakan masalah serius yang tidak boleh dianggap remeh.
“Isu yang sudah beredar luas ini harus dibuktikan kebenarannya. Kami meminta BPK untuk mengaudit anggaran PLN secara jujur dan transparan jika memang ingin bersama-sama mewujudkan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” ungkap Yudhistira di Jakarta, Selasa (7/2/2024).
Menurut Yudhis, jika isu tersebut terbukti benar, maka hal ini merupakan bentuk penyelewengan wewenang yang menyebabkan kerugian negara. “Aneh kan, prestasi kok dibeli. Dan jika memang terbukti, ini jelas merupakan bagian dari korupsi. Demi validasi diri agar dianggap sukses memimpin sebuah perusahaan, lalu menggunakan uang negara yang notabene uang rakyat untuk membeli penghargaan. Ini tentu tidak bisa dibiarkan,” tegas Yudhis.
Koordinator Nasional Relawan Listrik untuk Negeri (Re-LUN) ini juga menyatakan sangat mendukung aparat penegak hukum untuk turun tangan menyelidiki permasalahan yang sudah menjadi rahasia umum di lingkungan PLN Pusat.
“Kami juga mendesak perangkat aparat penegak hukum, baik KPK, Kejaksaan Agung, maupun Kortas Tipikor Polri untuk turun tangan melakukan penyelidikan dan memeriksa pintu-pintu masuk terkait dugaan penggunaan anggaran untuk membeli penghargaan tersebut. Apalagi, hal ini jelas sangat bertolak belakang dengan kebijakan Presiden Prabowo yang tengah melakukan penghematan anggaran,” bebernya.
Baca juga:
Pejabat PLN dengan Gaji Fantastis, LHKPN Kontras
Terkait hal ini, Yudhis mengaku sudah melakukan konfirmasi langsung kepada Dirut PLN Darmawan Prasodjo melalui pesan WhatsApp pribadi di nomor 081383294*** dan kepada EVP Komunikasi dan TJSL Gregorius Adi Trianto di nomor 082291712***. Namun, keduanya masih bungkam meskipun pesan tersebut sudah dibaca.
Comment