Bandung, tanganrakyat.id – Kebijakan larangan study tour yang dikeluarkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memicu gejolak besar di kalangan pekerja pariwisata. Ribuan massa dari Solidaritas Para Pekerja Pariwisata Jabar menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di Bandung, menuntut agar aturan tersebut segera dicabut. Aksi ini bahkan sempat memblokade jalan menuju Flyover Mochtar Kusumaatmadja (Flyover Pasupati, sebelumnya dikenal sebagai Pasupati), menuntut respons cepat dari pemerintah.
Surat Edaran Nomor 43/PK.03.03/KESRA menjadi pemicu utama kemarahan para pelaku pariwisata. Mereka berpendapat, larangan ini secara langsung memukul denyut nadi ekonomi sektor pariwisata, yang banyak bergantung pada kegiatan study tour sekolah.
Ketua Fraksi PPP DPRD Jabar, Zaini Sofari, turut angkat bicara mengenai situasi ini. Ia mendesak Gubernur Dedi Mulyadi untuk menurunkan egonya dan bersedia berdialog dengan para demonstran demi mencari solusi yang menguntungkan semua pihak.
“Gubernur memang punya otoritas dengan visi misinya, tapi harus diimbangi dengan pengambilan keputusan melalui penyerapan aspirasi yang ada di masyarakat. Sehingga semua kebijakannya menjadi populis, menjadi membumi dan membantu kesejahteraan masyarakat,” tegas Zaini pada Senin (21/7/2025).
Zaini juga menyoroti bagaimana aturan ini bermula dari sebuah imbauan yang kemudian berujung pada sanksi pemecatan bagi pejabat yang melanggar, seperti Kepala Sekolah SMAN 6 Depok, padahal Dedi Mulyadi baru saja dilantik. “Jadi jangan kemudian yang setiap gubernur inginkan harus jadi sebuah keputusan yang mutlak menjadi regulasi.
Karena banyak dampak yang diakibatkan dari pernyataan gubernur yang kemudian menjadi keputusan, salah satunya itu. Sebelumnya, itu hanya imbauan, tapi udah berani melakukan pemecatan. Terus, eksesnya kan terasa hari ini, dari dunia pariwisata,” jelasnya.
Mencegah “Raja Midas” di Tanah Pasundan
Meskipun secara prinsip Zaini sepakat dengan tujuan Gubernur Dedi Mulyadi untuk tidak membebani orang tua siswa, ia mengingatkan agar dampak pada komponen lain, terutama sektor pariwisata, tidak diabaikan. Ia pun memberikan nasihat keras kepada Dedi Mulyadi untuk menghindari sikap egois, mengumpamakannya dengan Raja Midas dari mitologi Yunani kuno.
“Saya yakin, Kang Dedi itu pemimpin. Maka pemimpin itu harus mau mendengarkan apa yang menjadi masukan dari rakyatnya. Kalau tidak pernah mau mendengar masukan dari rakyatnya, khawatir jadi Raja Midas,” ucap Zaini. Ia menjelaskan, Raja Midas adalah sosok yang segala keinginannya terpenuhi, bahkan setiap sentuhannya mengubah segalanya menjadi emas, termasuk istrinya. “Artinya, hanya kepongahan, hanya keserakahan dan ego yang dia punya. Kang Dedi pun jangan jadi begitu, kalau ada masukan, sama-sama untuk didengarkan. Kemudian diolah menjadi sebuah keputusan, tapi setelah mendengarkan masukan dari sana sini,” pungkasnya, menggarisbawahi pentingnya musyawarah dan penyerapan aspirasi dalam setiap pengambilan kebijakan.
Baca juga:
Promosi Pariwisata Taiwan, Menuju Tiga Kota Besar di Indonesia
Situasi ini menempatkan Gubernur Dedi Mulyadi dalam posisi dilematis antara melindungi orang tua siswa dan menjaga keberlangsungan sektor pariwisata di Jawa Barat. Akankah Dedi Mulyadi mengalah dan mencari jalan tengah, atau tetap pada kebijakannya yang kontroversial? Publik menantikan langkah selanjutnya dari sang Gubernur.
Comment