Indramayu, tanganrakyat.id – Amarah publik terhadap Perumdam Tirta Darma Ayu (TDA) Indramayu mencapai puncaknya setelah sepekan terakhir air tidak mengalir dan berubah menjadi keruh kecokelatan.
Merespons jeritan warga, tiga fraksi raksasa di DPRD Indramayu (Golkar, PKB, dan PDIP) pada Jumat Pon, (27/3/2026) sepakat mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus). Tak tanggung-tanggung, Fraksi PKB melalui anggotanya, Sadar, S.Pd., secara terang-terangan mendukung aksi boikot pembayaran bulanan sebagai bentuk protes atas pelayanan “bobrok” perusahaan pelat merah tersebut yang dinilai sangat merugikan ekonomi masyarakat.
Skandal pelayanan ini semakin memanas setelah terungkapnya dugaan “malapraktik” dalam pengolahan air. Mantan Dirut PDAM dua periode yang kini duduk di Komisi III, Haji Tatang Sutardi, membeberkan bahwa kekacauan ini dipicu oleh penggunaan bahan kimia (tawas) jenis baru yang tidak teruji dan “salah beli”.
Mirisnya, Direktur Teknik (Dirtek) Jojo Sutarjo mengaku sama sekali tidak dilibatkan dalam proses pengadaan bahan kimia tersebut oleh Direktur Utama, Nurpan.
Kondisi ini pun dituding sebagai bukti nyata lemahnya koordinasi internal dan amburadulnya manajemen di bawah kepemimpinan Nurpan.
Ketua Komisi III DPRD Indramayu, Suhendri, S.H., mengaku geram dan mencium adanya ketidakberesan di balik pengadaan bahan kimia yang membuat air menjadi lengket dan tidak layak konsumsi tersebut.
Dalam kunjungan lapangan ke Kantor Cabang Jatibarang, Kamis Pahing, (26/3), terungkap fakta bahwa bahan baku dari Sungai Cimanuk gagal diolah dengan baik karena eksperimen bahan kimia yang kualitasnya diragukan.
Suhendri menegaskan akan segera memanggil paksa seluruh jajaran direksi untuk mempertanggungjawabkan kegaduhan yang memaksa warga beralih membeli air galon demi bertahan hidup.
Meski gelombang desakan Pansus menguat, Wakil Ketua DPRD Indramayu, Haji Sirojudin, memberikan catatan agar tahapan pemanggilan direksi dilakukan terlebih dahulu guna menghindari muatan politis, walaupun ia menegaskan PDIP tetap pada posisi paling siap mengawal masalah ini.
Sementara itu, di tengah kepungan kritik dan tuntutan mundur dari berbagai pihak, Direktur Utama Perumdam TDA, Nurpan, justru memilih “bungkam” seribu bahasa.
Hingga berita ini diturunkan, pesan konfirmasi melalui WhatsApp yang dilayangkan awak media tidak mendapatkan respons sedikit pun.
Krisis air bersih ini kini berubah menjadi bola salju yang mengancam kursi jabatan direksi Perumdam TDA. Jika dalam waktu dekat tidak ada solusi konkret dan transparansi mengenai pengadaan bahan kimia yang diduga bermasalah tersebut, DPRD mengancam akan membawa persoalan ini ke ranah hukum melalui jalur Pansus.
Baca juga:
Rakyat Indramayu kini menanti keberanian para wakilnya untuk membenahi “borok” di tubuh PDAM yang telah merampas hak dasar mereka atas air bersih selama seminggu terakhir.
Comment