Indramayu, tanganrakyat.id – Suasana politik dan sosial di Kabupaten Indramayu kian memanas. Aliansi Wong Dermayu Bersatu (AWDB), yang merupakan gabungan dari berbagai LSM, Ormas, aktivis, hingga mahasiswa, menyatakan siap turun ke jalan secara besar-besaran pada Senin, 19 Januari 2026.
Aksi massa ini dipicu oleh pernyataan Staf Khusus (Stafsus) Bupati Indramayu, Salman, yang dinilai rasis dan arogan saat menghadapi aduan pekerja outsourcing yang menjadi korban PHK sepihak.
”Tidak Ada Tempat untuk Rasisme di Indramayu”
Koordinator Umum AWDB, Asmawi Day, menegaskan bahwa seluruh elemen masyarakat telah satu suara untuk melawan apa yang mereka sebut sebagai “kesombongan” oknum pejabat di lingkaran kekuasaan.
”Kita sudah satu suara. Di Indramayu tidak ada tempat untuk manusia rasis dan tidak beradab. Kami akan melawan kesombongan Stafsus Bupati,” tegas Asmawi usai menggelar rapat teknis di area Sport Center, Jumat (16/1).
Senada dengan Asmawi, Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Tomi Susanto, meminta Salman segera menanggalkan jabatannya dan pergi dari Bumi Wiralodra.
”Intinya, kita lawan kesombongan Salman. Silakan Stafsus Bupati angkat kaki dari Indramayu!” ujar Tomsus berapi-api.
Kronologi Kalimat Rasis yang Memantik Amarah
Konflik ini bermula saat dua tenaga outsourcing Diskominfo, Wanginah dan Komar, mendatangi Pendopo Indramayu pada 10 Januari lalu. Mereka berniat mengklarifikasi kabar keterlibatan Salman dan Mansur (Asisten Pribadi Bupati) di balik pemecatan mereka yang dinilai janggal.
Namun, pertemuan tersebut justru berakhir ricuh. Menurut keterangan Wanginah, Salman melontarkan kalimat yang menonjolkan identitas kesukuan secara provokatif.
“Saya Salman, berdarah Madura, bertulang putih dan bermata putih tidak akan pernah takut dengan siapapun. Saya tidak akan patuh pada perintah siapapun di Indramayu ini kecuali bupati Indramayu Lucky Hakim,” ungkap Wanginah menirukan ucapan Salman.
Bongkar Praktik PHK Sepihak
Selain isu rasisme, massa juga menuntut pertanggungjawaban PT Bintang Service Management (BSM) selaku vendor penyedia tenaga kerja. Mereka dinilai bertindak semena-mena dan tidak prosedural dalam memutus kontrak kerja karyawan.
Wanginah (40), salah satu korban PHK, menduga ada intervensi pihak luar dan praktik otoriter dalam pemecatan dirinya. “Ini praktik kotor yang harus diluruskan demi nasib pekerja outsourcing ke depan,” katanya.
Baca juga:
Persiapan Aksi Senin Depan
Saat ini, pihak AWDB tengah merampungkan surat izin tertulis ke Polres Indramayu untuk aksi Senin lusa. Hingga berita ini diturunkan, Salman belum memberikan keterangan resmi kepada awak media terkait tudingan pernyataan rasis tersebut.
Aksi mendatang diprediksi akan menjadi salah satu demonstrasi terbesar di awal tahun 2026, mengingat banyaknya elemen masyarakat yang merasa terusik dengan pernyataan yang menyinggung isu SARA di tengah konflik ketenagakerjaan.
Comment