Jakarta, tanganrakyat.id – Fenomena panic buying BBM yang melanda berbagai daerah belakangan ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan konsekuensi logis dari narasi ketakutan yang sengaja disulut.
Saat seorang jurnalis senior menggunakan pengaruhnya untuk mendistorsi data kapasitas penyimpanan energi nasional menjadi narasi “kiamat bensin”, ia tidak hanya sedang mengejar engagement, tetapi sedang melakukan fear mongering yang nyata.
Ketika masyarakat dipaksa beralih ke mode bertahan hidup akibat teror informasi, rasionalitas pun tumbang, dan SPBU berubah menjadi medan kepanikan yang tidak perlu.
Secara sosiologis dan psikologis, apa yang dilakukan Nola Hariadi adalah bentuk malapraktik followership yang berbahaya.
Dengan membungkus distorsi data geopolitik menjadi ancaman eksistensial bagi rakyat, ia memicu moral panic demi kepentingan panggung pribadi. Bagi masyarakat yang menjadi passive followers, unggahan tersebut bukan sekadar konten, melainkan instruksi untuk segera bertindak impulsif.
Inilah “sabotase” yang nyata; ketika sebuah profesi yang seharusnya menjadi pilar pencerahan justru berubah menjadi pemicu disrupsi stabilitas nasional.
Biaya dari konten sesat ini sangat mahal. Pertamina dipaksa melakukan intervensi distribusi darurat, menanggung pembengkakan biaya logistik, dan menguras energi pekerja lapangan hanya untuk menambal lubang yang diciptakan oleh jempol yang ceroboh.
Disinformasi di sektor vital seperti energi bukanlah masalah komunikasi biasa, melainkan ancaman terhadap ketahanan nasional yang dampaknya dirasakan langsung oleh ekonomi rakyat kecil di SPBU-SPBU seluruh penjuru negeri.
Baca juga:
Kang Supardi, Wartawan Muda Penuh Berkah
Kini, setelah kekacauan terjadi, narasi “khilaf” dan video maaf berdurasi 60 detik disodorkan sebagai penutup. Namun, di dunia jurnalisme, maaf hanyalah komoditas paling murah yang tak mampu mengisi kembali tangki-tangki bensin yang ludes, apalagi memulihkan kepercayaan publik yang telah dihancurkan oleh fitnah institusional.
Jika sebuah kesalahan fatal yang memicu kekacauan nasional hanya berakhir dengan kata maaf tanpa sanksi, maka kita sedang melegitimasi hoaks sebagai standar baru dalam ruang publik kita.
Sudah saatnya institusi media, termasuk Jawa Pos, bersikap tegas terhadap praktik toxic leadership yang dilakukan oknum pegawainya.
Kepercayaan publik adalah kaca; sekali pecah akibat provokasi, ia tidak bisa direkatkan kembali hanya dengan basa-basi klarifikasi.
Kita menagih akuntabilitas nyata, bukan sekadar permintaan maaf yang dingin, demi menjaga marwah pers dan melindungi stabilitas energi nasional dari birahi “pansos” yang merusak.
Oleh: Muhsin Budiono
Kepala Bidang Media dan Komunikasi Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB);
Pakar Followership Indonesia.
Jakarta.
Comment