oleh

Membedah Pemerintahan Bupati Nina Lucky 10 Program 100 Hari Kerja

-Daerah, Opini-208 views

Analisis O’ushj.dialambaqa
Direktur Pusat Kajian Strategis Pembangunan Daerah (PKSPD

Tanganrakyat.id, Indramayu-Bupati Nina-Lucky dalam sebulan lewat ini seharusnya sudah ada banyak yang bisa dilakukan dalam aksi programnya. Paling tidak, adalah membuktikan komitmennya mengenai transparansi dan akuntabilitas sebagai indicator dan variable Indramayu Bermartabat (Bersih, Religius, Maju. Makmur, Adil dan Hebat). Ternyata, sudah sebulan lewat belum melakukan aksi programnya. Padahal, ada peer pemerintahan sebelumnya yang harus segera dibuktikan oleh Pemerinatahan Bupati Nina-Lucky, yang pada masa kampanye dan jualan visi missinya secara tegas mengkritik pemerintahan sebelumnya, yaitu soal transparansi dan akuntabilitas publik.

Peer transparansi dan akuntabilitas public ini ternyata masih tetap disembunyikan dan atau terlihat gelagat dalam pemerintahan dan birokrasinya masih menjadi momok dan vampir.

Bupati Nina Lucky belum bergeming dalam aksi tersebut, padahal, pemerintahannya mengenai transparansi dan akuntabilitas public tersebut telah dilakukan MoU dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) pada tahun 2017 yang hingga kini belum dilaksanakan dan masih tetap dilanggar.

Pemerintahan Bupati Nina-Lucky seharusnya bisa membuktikan komitmen Indramayu Bermartabatnya mulai dari melaksanakan Mou KPK tersebut atas transparansi dan akuntabilitas public dalam hal e-planning dan e-budgeting untuk bisa diakses public, kemudian melangkah pada transparansi dan akuntabilitas public, dimana BUMD (Perumdam, PD. BWI, PD. BPR Karya Remaja) merupakan tulang punggung PAD dalam APBD, dimana Laporan Keuangan (Neraca dan Laporan Laba Rugi) bisa diakses public, karena penyertaan modalnya bersumber dan atau pakai uang rakyat (APBD/APBN).

Tanda-tanda dan atau isyarat transparansi dan akuntabilitas public tersebut masih jauh dari asapnya, karena Bupati Nina Lucky yang kini sudah berjalan sebulan lewat, yang namanya e-planning, e-budgeting, Neraca BUUMD tetap disembunyikan, dan termasuk semua data public yang ada pada semua OPD/SKPD yang seharusnya bisa diakses public atas dasar adanya jaminan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, kini tetap disembunyikan, dibungkam dan dilanggar. Akankah itu tetap menjadi pilihan.

Jika itu pilihannya, maka Pemerintahan Bupati Nina Lucky bisa dipastikan tidak akan bersih dan tidak akan religious, karena jika religious pastilah akan bersih. Jika religious pastilah akan maju, makmur, adil dan hebat. Potret religiositas akan tercermin poda bersih, maju, makmur, adil dan hebat. Jika transparansi dan akuntabilitas itu tetap disembunyikan dan dianggap sebagai momok dan vampir oleh Bupati Nina Lucky, maka akan menjadi “Tidak Bermartabat” lagi.

Pertanyaannya adalah bagaimana mungkin public mau dan atau bisa berpartisipasi untuk memberikan kontribusi pemikiran untuk perubahan Indramayu, sedangkan semua data public yang dibutuhkan untuk kajian, pemetaan, penelitian, pembacaan akar masalah, memahami dan mengkaji kebijakan public dan setrusnya tetap disembunyikan dan dibungkam. Ataukah Bupati Nina Lucky, Pemerintahannya akan menjadi api jauh dari panggang, karena lebih suka dengan ABS (Asal Bisa Senang) dan atau lebih suka terhadap mentalitas penghamba kekuasaan? Sejarah dan waktu yang akan bicara.

Pemerintahan Bupati Nina-Lucky menerbitkan 10 program dalam 100 hari kerjanya setelah resmi dilantik menjadi Bupati. 10 program tersebut dishare dan beredar di medos, grup-grup WA bahkan media massa. Pertanyaannya untuk apa 10 program tersebut diterbitkan dan dishare? Siapa yang berhak akan menilai keberhasilan dan kegagalannya? Publikah yang menilainya, ataukah para SKPD ataukah ada tim penilai tersendiri? Kita tidak tahu, dan apa maksudnya?
Lantas, apakah jika 10 program tersebut dalam 100 hari kerja tidak tercapai atau gagal total akan mundur dari jabatan Bupatinya, ataukah sekedar retorika politis saja, yang pada endingnya, Biarlah Anjing Menggonggong, Kafilah Tetap Berlari. Ataukah dan akankah setelah adanya watchdog di luar pagar Dewan (Perwakilan Rakyat Daerah) kemudian premanisme dan para penghamba kekuasaan akan memperkusi dan atau melakukan serangan dengan berbagai model, dari intimidasi psikologis hingga tindakan kekerasan pisik?

Ataukah Bupati Nina-Lucky dengan menerbitkan 10 program dalam 100 hari kerja tersebut sebagai bentuk keseriusan komitmennya yang dalam berbagai spanduk dan baligho mengatakan Indramayu Butuh Pemimpin, Bukan Penguasa? Ataukah dengan menerbitkan 10 program dalam 100 hari kerja itu Bupati Nina-Lucky tengah mencari sparing partner ataukah tengah menantang public atau civil society kritis, seolah-olah Bupati mempunyai political will atau komitmen sungguh-sungguh terhadap perubahan sesuai dengan vis missinya Indramayu Bermartabat (Bersih, Religius, Maju. Makmur, Adil dan Hebat)? Mari kita coba mulai.
Perlu kita stabilo, bahwa 10 program dalam 100 hari kerja yang sudah berjalan 30 hari (sebulan) berlalu, belum ada satupun program yang sudah berjalan, bahkan mau memulai jalan pun terlihat dengan kasat mata menjadi gamang, dan selama 30 hari lewat seperti orang buta dengan tongkatnya meraba-raba peta buta dihadapannya. Harus kita katakan tidak jalan. Aksi atas 10 program dalam 100 hari kerja hingga sebulan lewat ini belum ada tanda-tanda aksi untuk memulai star implmentasinya, dan mau dari mana memulainya. Dalam 10 program itu sudah kita lakukan uji sampling untuk mendasari sebuah analisis akademik.
Dari 99 program dalam masa jabatannya, dimana yang 10 program tersebut ada di dalamnya, dimana 99 program itu adalah merupakan narasa agung bagi kita semua, karena dalam deskripsinya semua menyuguhkan dan atau menghembuskan angin surgawi. Maka, dalam narasi agung yang didramakan dalam dramatisasi angin surga itu, tentu kita akan melakukan pembacaan atas pertanyaan: (1) Mungkinkah itu? (2) Rasionalkah itu? (3) Logika dan akal waraskah yang bicara?

Untuk menguji jawaban atas ketiga pertanyaan tersebut, tentu, hal yang mungkin, bisa jadi (sangat) imposible, tetapi bisa jadi hal tidak mungkin bisa terjadi menjadi mungkin adanya, possible saja. Yang rasional bisa menjadi (sangat) irasional, atau hanya utopian bahkan hal yang utopis. Yang irasional juga bisa menjadi rasional. Jadi yang logika awalnya rasional, bisa jadi menjadi irasional bahkan sangat irasional, dan yang logika awalnya (sangat) irasional, hanya igauan, bisa jadi menjadi rasional pada akhirnya. Tetapi, itu semua ada logika dan akal warasnya, yang secara metodologi akademik bisa dipertanggungjawabkannya atas premis-premis tersebut, merasionalisasi yang irasional dengan landasan terotik atas realitas empirik sebagai sebuh fakta.

Mari kita urai secara bersambung, karena adanya keterbatasan ruang untuk sekaligus mengurai dari 10 program (apalagi hingga 99 program) Pemerintahan Bupati Nina-Lucky dalam 100 hari kerja tersebut, apakah rasional, irasional, naïf dan amat sangat muskil dan faktor sateris parebus lainnya sebagai indikator dan variable. Sebab akibat, karena yang sebab bisa menjadi akibat dan yang akibat bisa menjadi sebab.
Dari 10 program itu merupakan rangkaian tak terpisahkan dari 99 program kerjanya selama masa jabatan Bupati periode 2021-20216, dan apakah dari 10 program tersebut menggunakan logika dan akal waras yang bisa diuji asumsi dan premisnya secara akademik? Ataukah Bupati tengah berhalusinasi dan tengah membuat kerangka cerita dalam novel?
Tentu, kita mulau bertanya dan mempertanyakan pertanyaan ini, sekalipun dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tidak diatur dan atau tidak menjadi ketentuan. Pertanyaannya adalah mengapa yang yang dilantik menjadi Ketua PKK Kabupaten Indramayu dalam Pemerintahan Bupati Nina-Lucky adalah Setyowati Anggraeni, bahkan tidak hanya jadi Ketua PKK Kabupaten, karena secara EX Officio Setyo Anggraeni menjadi Ketua Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Nasional (Forikan), Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda), Bunda Literasi dan Bunda Generasi Berencana (GenRe).

Memang tidak ada larangan, karena semua regulasi tidak melarangnya, tetapi secara etics kita bicara yang kemudian secara etics pula menjadi norma atas hal-hal yang tidak etics dan bahkan menjadi terlarang jika kita menganut pandangan ekstrim etika. Tentu sosok dan figure di atas inisiator dan penokohannya dilakukan oleh Pemerintahan Bupati Nina-Lucky, karena tidak mungkin Propinsi harus menyisir ketokohan sosok dan figure yang ada di daerah, petunjuk hidungnya tentu dari daerah.

Mengapa etics yang bicara sebagai norma pelarangan, karena Styowati Anggraeni adalah istri politisi dari PDIP yang menjabat Ketua DPD PDIP Jawa Barat yang dijamin ada relasi dan korelasinya untuk kepentingan politik pencalonan Gubernur dan tentu akan mengganggu kepentingan Bupati dalam mengurusi daerahnya, minimal hubungan emosionalitas tersebut akan mengganggu indepenensi sebagai pejabat penyelenggara negara, dimana Nina Lucky diusung dari partai tersebut, karena untuk menjaga jarak adanya conflict of interest tidak bisa terhindari lagi. Adanya ewuh pakewuh untuk bisa independensi.

Pada sisi lain pertanyaannya adalah apakah sosok dan figure tersebut ketokohannya dan atau kiprahnya tercatata dalam sejarah dan ada jejak digital, seperti, misalnya, soal Bunda Literasi dan Bunda Generasi Berencana. Atau soal Forikan, apakah sosok dan figure tersebut pernah terlibat sebagai penggiat gerakan dan advokasi gizi buruk dan atau stanting, dan apakah Setyowati Anggraeni (yang dalam louching Bupati menyebutkan dengan lengkap Ny. Anggraeni Ono Surono) itu pernah terlibat dalam gerakan penggiat literature atau perpustakaan atau taman bacaan keliling? Jika itu rekam jejak sejarah dan jejak digitalnya seperti itu fakta sosialnya, maka masih bisa kita maklumi. Apalagi jika yang bersangkutan tersebut berada dalam struktur kepartaian PDIP baik langsung maupun tidak langsung. Jika kita sudah mengabaikan dan atau tidak mempunyai etics lagi, maka kita sudah dalam ketidakberadaban lagi.
Jika pertanyaan-pertanyaan kecil seperti itu sebagai contoh kecil saja tak bisa terjawab secara logika dan akal waras, maka Indramayu Bermartabat pastilah hanya sebatas slogan, jargon dan retorika. Karena, fakta dari jabatan-jabatan yang dipercayakan kepada Setyowati Anggraeni, tak bisa terbantahkan adanya sebagai sebuah fakta konkret, bahwa indicator dan varibel utamanya adalah nepotisme sebagai realitas fakta empirik benang merah, dan tentu adanya tautan tuan, hamba dan politisi jika kita membedahnya dari pendekatan semiotika dan hermenetika, karena di situ akan bertemu dua relasi kepentingan menjadi menyatu, persenyawa dan bersekutu secara politis.

Baca juga:O’ushj Dialambaqa Direktur PKSPD: Proyek TPA Pecuk Dan Persoalan Sampah

Jika kita melakukan pembacaannya dari angka 99 (program) dalam vis misi Bupati Nina Lucky, maka jika benar dasar filosofisnya adalah Asmaul Husna (regiliositas), maka kita menjadi khawatir dan cemas jika dikemudian hari angka 99 yang bersumber dari Asmaul Husna tersebut hanya menjadi slogan, jargon, retorika dan politisasi semata, yang pada akhirnya bisa menjadi bencana bagi kita semua.Semoga sungguh-sungguh menjalankan 99 program Asmaul Husna tersebut.** Insya Allah bersambung Rabu depan. ***

Komentar

News Feed