Mahakam Ulu, Kalimantan Timur – tanganrakyat.id – Kabar mengejutkan datang dari Mahakam Ulu, di mana hampir seluruh guru di wilayah tersebut melakukan aksi mogok massal. Mereka memprotes kebijakan kenaikan tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang dianggap tidak adil dan diskriminatif. Aksi ini menyebabkan kegiatan belajar mengajar di seluruh sekolah di Mahulu terhenti total.
Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Mahakam Ulu, Margaretha Ulan, mengungkapkan bahwa aksi ini dipicu oleh kebijakan draft kenaikan tunjangan TPP untuk guru Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang dianggap tidak mengakomodasi hak-hak guru.
“Dari draft tersebut ada ketidakadilan kepada para guru. Ini terkait tunjangan kenaikan, namun di pihak guru tidak ada kenaikan sama sekali. Saat kita melaksanakan RDP (rapat dengar pendapat), ternyata itu bukan lagi sekadar draft, tapi sudah diusulkan sebagai anggaran di 2025,” ujar Margaretha dengan nada kecewa.
Menurutnya, para guru telah berjuang menyampaikan aspirasi mereka sejak Maret 2024, namun belum ada tanggapan yang memuaskan dari pemerintah daerah.
Aksi mogok guru ini berdampak langsung pada proses belajar mengajar di Mahulu. Kepala SDN 001 Ujoh Bilang, Florentina, menyatakan bahwa penutupan sekolah akibat aksi ini telah menghambat aktivitas pendidikan siswa.
“Sekolah ditutup ini ada dampaknya terhadap siswa. Tapi kami sudah cukup bersabar mengenai hal ini. Kami benar-benar mengalami kesenjangan dengan ASN lain. Kami sudah melaksanakan rapat dengan dewan, tapi sampai sekarang belum mendapatkan kejelasan,” kata Florentina dengan nada prihatin.
Para guru menuntut kejelasan dan keadilan dari pemerintah daerah terkait kebijakan kenaikan tunjangan TPP. Mereka menegaskan bahwa jika semua Aparatur Sipil Negara (ASN) mendapatkan kenaikan, maka guru-guru juga berhak mendapatkan perlakuan yang sama.
“Kami meminta kejelasan dari pemangku kebijakan di pemerintah. Aksi mogok ini terjadi di seluruh sekolah Kabupaten Mahulu dan tidak bisa dibendung lagi. Kami hanya ingin keadilan. Kalau semua ASN mendapatkan kenaikan, maka jangan lupakan teman-teman guru,” tegas Margaretha.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak pemerintah daerah terkait tuntutan para guru. Para pendidik berharap aksi ini bisa mendorong pemerintah untuk segera memberikan solusi yang adil dan tidak diskriminatif bagi mereka.
Aksi mogok guru ini tidak hanya mengganggu proses belajar mengajar, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang terhadap kualitas pendidikan di Mahakam Ulu. Jika tuntutan guru tidak segera diakomodasi, bukan tidak mungkin aksi serupa akan kembali terjadi di masa mendatang.
Baca juga:
Banjir Dahsyat Landa Cirebon, Ratusan Rumah Tenggelam, Sekolah Lumpuh!
Kasus ini menjadi sorotan nasional dan menjadi pengingat akan pentingnya memperhatikan kesejahteraan guru sebagai ujung tombak pendidikan. Pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah ini dan memastikan bahwa guru-guru di seluruh Indonesia mendapatkan hak-hak mereka yang layak.
Comment