Jakarta, tanganrakyat.id – Posisi Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, semakin mempertegas statusnya sebagai sosok “tak tersentuh” di jajaran pejabat negara. Di tengah karut-marut pemadaman listrik bergilir yang melumpuhkan aktivitas warga di Pulau Jawa dan Kalimantan, sosok yang akrab disapa Darmo ini justru kembali dikukuhkan sebagai orang nomor satu di perusahaan setrum tersebut melalui RUPS dadakan pada 18 Juni 2026. Keputusan ini memicu tanda tanya besar publik terkait kekuatan “beking” di balik pria yang sudah lima tahun menduduki takhta tersebut.
Koordinator Nasional Relawan Listrik Untuk Negeri (Kornas Re-LUN), Haji Teuku Yudhistira, pada Kamis, 2 Juli 2026, secara blak-blakan menyebut Darmawan memiliki pengaruh yang melampaui wewenang institusi pengawas seperti BP BUMN dan Danantara. Menurutnya, Darmo mampu mengendalikan struktur internal PLN sesuka hati, termasuk melakukan bongkar-pasang nomenklatur jabatan direksi hanya untuk menempatkan orang-orang kepercayaannya. Fenomena kembalinya posisi Wakil Direktur Utama yang diisi oleh rekannya, Yusuf Didi Setiarto, menjadi bukti nyata betapa kuatnya cengkeraman kekuasaan sang Dirut di dalam korporasi pelat merah ini.
Kekuatan Darmo bahkan disebut-sebut mampu membungkam otoritas di atasnya, termasuk Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Meskipun Bahlil sempat sesumbar melibatkan aparat penegak hukum seperti BIN dan Kejaksaan Agung untuk mengusut krisis batu bara yang menghambat kinerja PLTU, hingga detik ini, hasil investigasi tersebut justru menguap begitu saja tanpa kejelasan. Kejanggalan ini memperkuat spekulasi bahwa ada kekuatan besar yang mampu memitigasi setiap ancaman hukum yang diarahkan kepada Darmo.
Lebih jauh, indikasi adanya upaya pengkondisian opini publik pun mulai tercium ke permukaan. Yudhistira menyoroti bagaimana narasi di berbagai media nasional tampak disusun secara sistematis untuk menyudutkan Menteri ESDM, namun justru berusaha membersihkan nama Darmawan Prasodjo dari tanggung jawab atas krisis listrik nasional. Selain itu, diduga kuat terdapat mobilisasi kontraktor binaan yang diperintahkan untuk membela citra Darmo di ruang publik, menciptakan ilusi seolah-olah kepemimpinannya adalah yang terbaik bagi PLN.
Berbagai masalah kronis seperti lonjakan kekayaan yang kontroversial, kegagalan sistem kelistrikan, hingga dugaan rusaknya sistem meritokrasi di internal PLN, seolah tidak memberikan dampak apapun terhadap posisi Darmo. Alih-alih mendapatkan sanksi atau evaluasi atas buruknya pelayanan listrik kepada rakyat, sang Direktur Utama justru terlihat semakin kokoh dan tak tergoyahkan. Kondisi ini membuat banyak pihak bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang menopang kekuasaan luar biasa yang dimiliki Darmawan Prasodjo?
Baca juga:
Krisis Listrik Kalimantan: Rakyat Menderita, Direksi PLN Layak Segera Dicopot!
Menyikapi fenomena ini, Yudhistira dengan nada sarkastis menyarankan agar pemerintah bersikap realistis terkait masa depan PLN. Ia mengusulkan agar Presiden tidak perlu lagi mencari sosok pengganti untuk proses regenerasi, melainkan cukup menetapkan Darmawan Prasodjo sebagai Dirut PLN seumur hidup melalui regulasi undang-undang. Dengan catatan, apakah sistem kelistrikan yang menjadi tulang punggung bangsa ini masih bisa bertahan hingga ke anak cucu, atau justru akan tamat di tangan rezim yang sama?
Comment